>
Headlines News :

Latest Post

DPR Kecam Larangan Jilbab oleh Menteri Rini

Written By Jurnal Sulteng on Kamis, 18 Desember 2014 | 12:43:00 AM

Rini Soemarno
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pelarangan yang diterapkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno terhadap pegawai wanitanya untuk tidak menggunakan jilbab panjang, menuai kecamanan dari politisi senayan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Daulay menilai jika sikap anak buah Presiden Joko Widodo itu sudah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tetang kebebasan beragama.

"Menteri BUMN telah melanggar UU khususnya lewat pasal 29 (UUD 1945). Menteri BUMN semestinya memahami bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman itu tidak saja terlihat dari sisi suku bangsa, agama, dan adat istiadat, tetapi juga dari sisi cara berpakaian," kata dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Menurut dia, sebagian besar masyarakat berpakaian sebagai salah satu bentuk pengamalan agama. Dari sisi itu, sambung dia, tidak pantas jika ada aturan yang melarang pemakaian jilbab tersebut.

Tak hanya itu, politisi PAN ini juga menilai tidak ada sinkronisasi pelarangan penggunaan jilbab yang dapat dibuat sebagai indikator kerja seseorang.

"Saya kira tidak berpengaruh sama sekali pada kualitas kerja seorang karyawan. Selama pakaian yang dipakai memenuhi nilai-nilai kepantasan dan kesopanan, tidak perlu dipersoalkan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, aturan yang dibuat pemerintah semestinya tidak menimbulkan prasangka dan juga polemik di kalangan masyarakat.

Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya.

Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana mengatung.

Psikolog lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) ini, menyuarakan keprihatinannya melalui beberapa status di akun twitter pribadinya tersebut. “Sudah lama sy tdk disebut Pemfitnah. Tdk percaya boleh kok. Tinggal dicoba saja. :) *kriteria rekruitmen sebuah bumn” kicaunya.

Tak hanya itu, kriteria lainnya, laki-laki tak boleh berjanggut dan celana tidak menggantung. Konyolnya, disitu tertulis secara tersirat boleh memiliki tato hanya saja tak boleh terlihat. “Bertato boleh, jilbab syar’i nggak boleh,” tutur akun @estiningsihdwi.

Kriteria tersebut mendapat tanggapan keras dari beberapa netizen. Seperti @jabir_el_sunny yang mengatakan “sekuler amat”.

Akun lain bahkan mempertanyakan hubungan kompetensi seseorang dengan jilbab dan jenggot. “jilbab syari, jenggot rapi, celana menggantung kok ga kompeten,” tutur akun @harsbr.

Bahkan ada netizen yang menanyakan larangan tersebut berlaku di kantor BUMN mana saja. “Punteun Bu Dwi, boleh tahu BUMN mana ya Bu?” kicau pemilik akun @budywp.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pendiri kelompok bermain Al – Kahfi ini menuliskan bahwa ia belum bisa menyebutkan BUMN yang dimaksud dalam kicauannya. “Mohon maaf, belum bisa sekarang..,” demikian tulisnya.
Postingan larangan berjibab di kantor BUMN ini menarik perhatian putra Amien Rais, Hanafi Rais. Menurut Hanafi, aturan larangan jilbab syar’i di sebuah BUMN sangatlah mengada-ada. Hanafi menilai aturan itu justru akan mencari masalah tersendiri.

“Itu sangat mengada-ada, aturan yang sudah ada cukup baik kenapa dibikin ramai. Larangan itu tidak ada kaitannya dengan kinerja BUMN jadi Menteri BUMN harus menegurnya,” katanya Ketua Komisi I DPR RI Mohammad Hanafi Rais, kemarin.

Menurut Hanafi, BUMN adalah perusahaan milik negara yang harusnya profesional sehingga tidak usah membawa sentimen agama dalam aturan-aturannya.
BUMN sebagai lembaga milik negara kata dia, harus lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. “Nanti lama-lama ukuran celana juga diatur. Ini benar-benar mengada-ada,” ujarnya.[Akt/Nonstop]

2015, Pebalap Indonesia Akan Berlaga di MOTO2

Written By Jurnal Sulteng on Rabu, 17 Desember 2014 | 11:54:00 PM

Ali Adrian
Jakarta, Jurnalsulteng.com - Indonesia bakal punya wakil di gelaran balap motor dunia MOTO2. Ali Adrian akan menjadi pebalap pertama Indonesia yang berkiprah di ajang MOTO2 musim balap 2015 mendatang.

Pemuda 21 tahun itu pernah mengukir prestasi di kancah internasional dengan menjadi runner up Losail Asian Road Race Series (LARRS) tahun 2012 silam. Sebelum turun di kelas MOTO2, Adrian akan tinggal di Spanyol dan dilatih oleh David Garcia, manajer dan pemilik International Circuito de Almeria, Spanyol.

Ia menjadi pebalap Asia pertama yang dilatih dan dikontrak secara langsung oleh David Garcia. Mendapat kesempatan emas, Adrian pun mengusung target menembus lima besar.

"Segala prestasi dan kerja keras yang telah saya capai dan lalui sebelumnya hanyalah awal dari mimpi saya untuk mencetak sejarah baru bagi Indonesia," jelasnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu siang (17/12/2014) WIB.

"Pada tahun 2015, saya telah memasang target untuk menjadi lima besar di kejuaraan dunia MOTO2 untuk masuk ke kejuaraan dunia terbesar, MOTOGP," lanjutnya menambahkan.

Kiprah Adrian di MOTO2 mendapat dukungan dari sesama rekan pebalap. Pereli kenamaan Indonesia, Rifat Sungkar, sangat mendukung keinginan Adrian membawa nama baik Indonesia di arena balap motor dunia. Rifat pun memberikan masukan bagi Adrian.

"Saya berharap ada putra Indonesia yang bisa jadi juara dunia balap, terutama di roda dua. Dan saya melihat Adrian punya talenta dan berita baiknya Adrian sudah berlatih di Spanyol bersama David Garcia," terang Rifat.

"Saya berpesan kepada Adrian, jika ingin menjadi juara bersikaplah layaknya seorang juara," pungkasnya singkat.

Sementara, David Garcia mendukung penuh langkah pebalap muda Indonesia, Ali Adrian, yang akan meretas jalan ke balap motor dunia MOTO GP. Ia menilai Adrian punya potensi dan talenta yang cukup menjanjikan.

Adrian akan memulai langkah besarnya dengan ikut serta dalam ajang MOTO2 tahun 2015 mendatang. Ia pun berkesempatan berlatih di bawah bimbingan David Garcia, pelatih balap motor yang juga pernah menangani Tito Rabat, juara dunia MOTO2 2014.

Garcia mengakui ia sangat tertarik dengan bakat dan tekad yang dimiliki Adrian. Itulah alasannya bersedia menjadi mentornya selama melakoni trial di sirkuit miliknya, International Circuito de Almeria, Spanyol.

"Sebenarnya saya mendapat banyak tawaran dari pebalap muda dari banyak negara. Namun, saya memperhitungkan potensi dan keinginan kuat Adrian. Itulah mengapa saya menerimanya berlatih disini," jelas Garcia melalui sabungan teleconfrence, Rabu siang (17/12/2014) WIB.

Lebih jauh, Garcia menyebut Adrian punya bekal yang cukup untuk melanjutkan karirnya ke jenjang tertinggi.

"Dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di ajang kejuaraan dunia MOTO2 dan saya juga meyakini dia akan berhasil masuk ke ajang MOTOGP akan datang. Saya sendiri merasa terhormat untuk dapat membimbing Adrian dalam mengambil langkah untuk mencapai mimpi yang ia miliki," pungkasnya.[Inilah]

Pilkada Serentak Diundur Setahun?

Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan. [Antara]
Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) digelar di 2015, memungkinkan untuk dilaksanakan di 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih, kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

"Jadi yang dimaksud pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosan atau pemungutan suaranya saja, tetapi juga serentak pelantikannya. Kalau KPU menganggap itu tidak memungkinkan dilakukan, maka bisa saja melakukan perubahan Perppu ini. Pilkada serentaknya mungkin geser ke 2016," kata Djohermansyah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional KPU Tahun 2014 di Ancol, Jakarta Utara.

Perubahan pengaturan pilkada tersebut, lanjut Djohermansyah yang dilansir Antara, hanya bisa dilakukan jika DPR RI di masa sidang berikutnya menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

Setelah DPR RI mengundangkan Perppu tersebut, maka draf revisi Rancangan Undang-undangnya bisa langsung dimasukkan dan dibahas bersama dengan KPU dan Kemendagri.

"Perubahan Perppu itu tentu harus dibicarakan juga dengan DPR RI. Sehingga kalau nanti Perppu ini diterima dan diundangkan, maka RUU-nya bisa langsung masuk dan pembahasannya bisa singkat saja sehingga tidak mengganggu jadwal pilkada yang sudah disusun KPU," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.

Terkait isi revisi dari Perppu tersebut, Djo mengatakan hal itu menjadi kewenangan KPU, sebagai lembaga penyelenggara, yang mengusulkannya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Ida Budhiati mengatakan rencana revisi pelaksanaan pilkada serentak tersebut dapat menjadikan persiapannya lebih matang dibandingkan dengan instruksi Perppu yakni pilkada serentak di 2015.

"Itu (pilkada 2016) tentu lebih dapat diatur, tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga para bakal calon. Kalau (pilkada serentak) 2015, waktu yang dimiliki penyelenggara dan calon peserta memang sangat singkat bahkan untuk memulai tahapan itu sendiri," kata Ida.

Ida menjelaskan salah satu hal yang perlu direvisi dalam pengaturan pilkada serentak adalah mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN).

Dalam Perppu, mekanisme penyelesaian sengketa belum sesuai dengan prinsip keadilan pemilu, yakni memiliki kepastian prosedur, dalam waktu singkat dan biaya murah.

"Penyelesaian sengketa TUN Pemilu dan perselisihan hasil pemilu itu sebenarnya bisa direkonstruksi ulang dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, KPU menyusun jadwal pelaksanaan pilkada serentak digelar di bulan Desember 2015.

Menurut KPU, waktu tersebut adalah yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan instruksi Perppu bahwa pilkada serentak harus dilakukan di tanggal dan bulan yang sama di tahun 2015.

Namun, dalam susunan draf Peraturan KPU, keserentakan hanya berlangsung pada saat pemungutan suara putaran pertama saja, sedangkan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi tidak serentak.

Hal itu mengingat dalam pilkada memungkinkan terjadi sengketa TUN dan sengketa hasil sehingga menyebabkan konsekuensi hukum yakni proses penyelesaian sengketa bahkan pemungutan suara putaran kedua.[Ant]

Proyek Jembatan Senilai Rp26 Miliar Lamban

Proyek jembatan Ipi, Bungku Tengah yang pengerjaannya diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu. Gambar diambil pada
2 Desember 2014. [Foto: Wati]
Palu, Jurnalsulteng.com- Proyek jembatan yang ditangani PJN Wilayah III  Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah di Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, senilai Rp26.348.569.747,- diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu. Bahkan, hingga pertengahan Desember ini, pengadaan Balok Girder yang didatangkan dari Surabaya, baru tahap pengapalan.

Padahal, proyek dengan nama paket Jembatan Ipi II yang dimenangkan oleh  PT. Padium Golden (JO) - PT Karya Putera Mandiri Adisarana  melalui Pelelangan Umum Paska Kualifikasi dengan Nomor Kontrak KU.08.08-46/KONT-JBT-PPK13-Sulteng/2014, telah ditandatangai sejak 25 Juni 2014.

Sehingga, proyek jembatan yang menghubungkan antara Desa Ipi dengan Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali itu, sangat mungkin bakal terlambat dan tdak tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak selama 180 hari.
Hingga Desember pekerjaan masih tampak belum mencapai 50 persen. 

Sementara itu, PPK ruas Jalan Beteleme-Bungku, Ridwan yang dikonfirmasi mengaku pekerjaan proyek tersebut tidak ada masalah. “Untuk tahun ini kontraknya hanya Cuma pengadaan balok Girder dan lain-lain. Sisanya baru mau tender lagi bulan Desember ini,” kata Ridwan melalui pesan singkat (SMS) akhir pekan lalu.

Ridwan juga mengaku, untuk memastikan kedatangan balok girder yang didatangkan dari Surabaya, dirinya berada di Bungku menunggu kedatangan balok tersebut. “Saya sekarang di Bungku untuk memastikan kedatangan girder yang dipesan kontraktornya dari Surabaya, katanya sudah pengapalan menuju Bungku,” jelasnya.

Saat ditanya kemungkinan terlambatnya kedatangan balok girder dari Surabaya karena faktor cuaca buruk akhir-akhir ini, ia tetap yakin akan tiba tepat waktu. “Saya tunggu sampai akhir Desember balok girder-nya sampai di Bungku,” ujarnya.

Sementara, terkait nilai kontrak yang tercantum di LPSE senilai Rp26.348.569.747,- Ridwan mengklarifikasi, bahwa amandemen terkahir senilai Rp11miliar.[Trs]

Banyak Kepala Daerah Kurang Transparan

Ilustrasi
Jakarta, Jurnalsulteng.com - Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) di seluruh Indonesia masih tidak transparan. Utamanya penyusunan di sektor energi, pangan, pajak dan infrastruktur. (Baca: Dana Bagi Hasil Pertambangan, Pemerintah Diminta Transparan 

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam acara perpisahan diakhir jabatannya sebagai komisioner KPK. Menurut dia, temuan itu setelah adanya kajian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di seluruh Indonesia.

"Ternyata ada persoalan-persoalan intransparansi di sektor ketahanan energi, pangan, pajak, dan infrastruktur. semuanya banyak masalah. itu riil, faktual. Ini perlu analisisis," kata dia yang dikutip dari laman Inilah, Rabu (17/12/2014).

Terlebih kata dia, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak berbasis pada kepentingan masyarakat. Dia menyebut, disalah satu daerah yakni Sumatera ada kepala daerah yang memilih membangun jalan tol. Padahal, daerah itu memerlukan irigasi untuk lahan pertanian.

"Kami ingatkan kepada bupati untuk hati-hati jalan tol itu. kalau memang irigasi jadi masalah, yaudah irigasi yang digelontorin anggarannya. itu satu daerah, sebetulnya banyak daerah," ujar Busyro.

Dengan temuan itu, kata dia, pihaknya melakukan pendekatan terkait pencegahan pada kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah. Hal itu, guna pencegahan adanya dugaan tindak pidana.

Menurut dia, saat ini KPK sedang menyelesaikan mapping atau pemetaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia dalam menyusun APBD yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan rakyat.

"APBD dan kebijakan-kebijakan di daerah hanya ditentukan oleh kepala daerah dan DPRD. Rakyat betul-betul tertinggal. maka wajar kemudian kalo terjadi korupsi yang masif di daerah," kata Busyro.

Untuk itu, pada tahun 2015, Busyro berharap pemerintah daerah memerankan unsur-unsur masyarakat sipil, termasuk wartawan lokal, untuk mengawal proses-proses penyusunan APBD. Dengan demikian, APBD yang disusun berbasis pada jenis-jenis kebutuhan masyarakat. [Inilah]

ASUS Luncurkan Tiga Gadget Terbaru


Jakarta, Jurnalsulteng.com- ASUS indonesia menggelar perhelatan akbar di penghujung tahun dengan merilis model terbaru di lini produk smartphone dan tablet di indonesia.

"Hari ini sengaja kami menghadirkan kejutan-kejutan berupa produk terbaik ASUS untuk memberikan kenangan manis bagi pengguna di penghujung tahun 2014," ujar Julianna Cen, Country Product Group Leader ASUS Indonesia, di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Dalam acara tersebut ASUS menghadirkan smartphone 2-in-1 PadFone S PF500 KL dan tablet FonePad 7 FE375CXG serta FonePad 8 FE380CG.

"Smartphone 2-in-1, FonePad 7 terbaru dan FonePad 8 merupakan gadget-gadget terbaik yang peran kami hadirkan," tambah Julianna.

Berikut spesifikasi dan kelebihan fitur perangkat yang baru diluncurkan.

ASUS PadFone S PF500KL

Seperti yang diungkapkan oleh Melton Ciputra, Product Manager ASUS Indonesia, bahwa PadFone S merupakan kombinasi dari beragam kemampuan dan fitur yang membuat smartphone ini layak disebut sebagai superphone.

Untuk dapur pacunya, PadFone S ditenagai dengan prosesor quad-core Snapdragon 801 berkecepatan 2,3 GHz.

Hadir dengan dukungan layar 5 inci Super Vivid, PadFone S telah mengadopsi teknologi IPS+ dengan resolusi 1920 x 1080p atau Full HD dan ketajaman layar hingga 441 ppi.

Soal konektivitas, Melton Ciputra menegaskan bahwa smartphone ini mendukung jaringan Super Speed GSM 4G LTE (Cat 4) dan teknologi Voice over LTE (VoLTE). Sedangkan untuk Super WiFi mendukung teknologi terbaru, yakni 802.11ac.

Dari sisi kamera, PadFone S mempunyai dukungan fitur yang disebut sebagai Super Video. Fitur ini memungkinkan kamera 13MP yang disematkannya mampu merekam video dengan resolusi 4K Ultra-HD (3940 x 2160) lewat dukungan ASUS PixelMaster. Bagi mereka yang suka ber-selfie-ria, dapat memanfaatkan kamera depan 2MP.

Terakhir, PadFone S juga Super Durable, karena dalam pengujian, smartphone ini mampu bertahan setelah terbanting dari ketinggian 1,5 meter ke permukaan baja dan tahan air dengan standar IPX2. Sama seperti lini PadFone terdahulu, PadFone S (PF500KL) juga tersedia secara 2-in-1 dengan docking station.

Meski demikian, ASUS memperkenankan pengguna untuk bebas memilih apakah akan membeli smartphone saja atau smartphone yang dipaket dengan docking station.

Smartphone 2 in-1 ini sudah resmi beredar di Indonesia dan sudah bisa didapatkan di distributor terdekat.

"Menjelang akhir tahun kami memberikan harga khusus dijual dengan harga Rp2,99 juta untuk smartphone dan Rp3,499 juta untuk smartphone + docking station," ujar Melton.

ASUS FonePad 7

Asus Indonesia kembali memperkenalkan generasi baru dari produk tablet yang memiliki kemampuan untuk telepon, yakni Fonepad 7.

Tablet ASUS FonePad generasi baru ini menggunakan kode FE375CXG dan ditenagai oleh prosesor berkinerja tinggi dari Intel Atom yang telah mendukung teknologi 64-bit yang telah diadopsi oleh beberapa produk kelas atas.

Jika sebelumnya prosesor hanya mampu mengelola data 32-bit, dengan dukungan instruksi 64 bit maka semakin banyak data bisa diolah dalam satu waktu, sehingga kinerja kesluruhan akan menjadi lebih gesit.

“Proses komputasi masa kini membutuhkan teknologi yang mampu bekerja lebih. Tak hanya pada notebook ataupun PC desktop, ini juga berlaku pada smartphone dan tablet,” sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia.

“Pada tablet PC, ASUS menghadirkannya dalam wujud FonePad 7 FE375CXG,” ucapnya.

Tablet ASUS FonePad 7 generasi baru ini mengusung bentang layar sentuh 7 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel IPS yang menawarkan tampilan lebih jernih dari FonePad 7 generasi sebelumnya.

ASUS juga membekali tablet Fonepad 7 FE375CXG dengan sistem operasi Android 4.4 KitKat.

Sisi kinerja, FonePad 7 generasi baru ini menawarkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan FonePad 7 generasi sebelumnya, yakni dengan dukungan prosesor Intel Atom Z3530 quad-core berkecepatan 1,3GHz yang diklaim mampu menghasilkan kinerja tinggi dan digabungkan dengan memori RAM sebesar 1GB.

ASUS FonePad 7 generasi baru ini mampu memainkan berbagai game terkini tanpa masalah berkat dukungan dari grafis PowerVR G6 series.

Salah satu keunggulan FonePad 7 generasi baru dibandingkan tablet lainnya adalah dukungan kemampuan untuk telepon dan SMS layaknya sebuah smartphone.

Sektor kamera, FonePad 7 generasi baru ini masih sama dengan versi sebelumnya yang mengandalkan kamera utama berkekuatan 2 megapiksel saja untuk mengabadikan momen, serta diperkuat kamera depan VGA.

Asus juga membekali FonePad 7 generasi baru ini dengan memori internal 8GB. Tapi tenang saja, FonePad 7 varian FE375CXG ini didukung oleh slot microSD untuk ekspansi memori eksternal hingga maksimal 64GB.

Tablet ASUS FonePad 7 generasi baru ini sudah tersedia di pasaran dengan harga Rp2,399 juta.

ASUS FonePad 8

Tren perkembangan pasar tablet, baik di pasar global maupun di Indonesia, mulai mengarah ke layar yang lebih besar dari 7 inci. Untuk itu ASUS menghadirkan lini produk FonePad 8 yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

"Pergeseran tren di kalangan pengguna, yang mulai membutuhkan tablet dengan layar yang lebih besar, namun tetap mudah digenggam dengan satu tangan merupakan alasan ASUS menghadirkan Fonepad 8 FE380CG," sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia.

Tablet terbaru dari ASUS ini hadir dengan mengusung layar sentuh berjenis IPS (In Plane Switching). Layar tersebut berukuran 8 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel serta kerapatan mencapai 189 piksel per inci.

Beralih ke sektor dapur pacu, FonePad 8 memiliki kinerja cukup handal berkat dukungan dari prosesor Intel Atom Z3560 quad-core 1,83GHz 64-bit.

Selain itu, produk ASUS anyar ini juga telah ditenagai oleh pengolah grafis dari PowerVR Seri 6 dan RAM 1GB. Sistem operasi yang digunakannya adalah Android 4.4 Kitkat.

Dari segi media penyimpanan, FonePad 8 hadir dalam dua varian kapasitas memori intenal yakni 8GB dan 16GB.

Tak hanya itu, tablet ini juga memiliki slot microSD untuk perluasan kapasitas memori eksternal hingga 64GB.
Untuk sumber dayanya, FonePad 8 ini telah disokong oleh baterai berkapasitas 15,2 Wh.
Di Indonesia, ASUS FonePad 8 FE380CG sudah mulai tersedia dengan harga Rp2,699 juta.[Inilah]



Bupati Mimika Resmi Cabut Izin Perkebunan Sawit PT PAL

Kebun Sawit [Ilustrasi]
Timika, Jurnalsulteng.com- Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng secara resmi telah menerbitkan surat keputusan penghentian total aktivitas PT Pusaka Agro Lestari (PAL), perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Iwaka, Jalan Trans Timika-Paniai. (Baca: Ratusan Hektar SM Bangkiriang Jadi Kebun Sawit PT KLS )

Bupati Omalen kepada wartawan di Timika, Rabu (17/12/2014) mengatakan pihaknya juga telah mencabut izin PT PAL meskipun perusahaan itu telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dari Pemerintah Pusat sejak 2010.

Alasan utama mencabut izin operasi PT PAL karena perusahaan itu dinilai telah merusak kawasan hutan Mimika sebagai penyanggah utama sumber air dan ekosistem lingkungan masyarakat di kampung-kampung wilayah pesisir selatan Mimika.

"Keputusan ini kami ambil semata-mata karena memikirkan kepentingan masyarakat Mimika, terutama Suku Kamoro yang hidup di wilayah pesisir. Kalau hutan rusak, bagaimana nasib anak cucu mereka ke depan. Kami tidak melihat ada keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat lokal," kata Bupati Omaleng yang dilansir Antara.

Pada Selasa (16/12/2014), Bupati Omaleng bersama Wakil Bupati Yohanis Bassang, Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini dan Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung mendatangi lokasi PT PAL di kawasan hutan Iwaka, Jalan Trans Timika-Paniai.

Setiba di lokasi PT PAL, Kabag Hukum Pemkab Mimika Sihol Parningotan membacakan surat keputusan bupati Mimika soal penghentian operasional dan pencabutan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

Surat pencabutan izin operasional PT PAL kemudian diserahkan kepada salah satu pejabat perusahaan itu.

Saat rombongan Bupati Omaleng hendak meninggalkan lokasi PT PAL, terjadilah aksi perlawanan oleh pemilik hak ulayat dan buruh perusahaan itu karena menilai keputusan Pemkab Mimika bersifat sepihak dan tidak memikirkan nasib mereka yang menggantungkan hidup di PT PAL.

Mobil-mobil rombongan pejabat Pemkab Mimika menjadi sasaran amukan warga. Bahkan mobil pribadi Bupati Omaleng hendak dilempar dengan batu oleh salah seorang warga. Namun aksinya tersebut dihentikan oleh aparat.

Siap Digugat

Bupati Omaleng mengaku siap melayani gugatan manajemen PT PAL maupun warga pemilik hak ulayat atas perusahaan itu.

"Silahkan, kami siap menghadapi itu. Kalau PT PT PAL dan pemilik ulayat mau menggugat, pemerintah daerah Mimika siap menghadapi itu," tegas Bupati Omaleng.

Bupati Omaleng meminta dukungan aparat keamanan dari Polres Mimika dan Kodim 1710 Mimika untuk mengawasi aktivitas di PT PAL pascapencabutan izin operasi perusahaan itu.

"Nanti akan dicek terus. Kalau orang-orang itu masih ada dan melakukan aktivitas, tangkap dan proses mereka," ujarnya.

Sejak dilantik menjadi Bupati Mimika pada 6 September 2014, Bupati Omaleng mengaku telah menerima banyak masukan baik dari kalangan gereja, lembaga adat suku Kamoro (LEMASKO) dan berbagai pihak lainnya yang tidak menghendaki adanya investasi perkebunan kelapa sawit di Mimika.

Berbagai lembaga itu menduga investasi perkebunan kelapa sawit hanyalah modus untuk melakukan perambahan hutan dengan tujuan utama mengambil hasil kayu untuk dikirim ke luar Papua.

Investasi perkebunan kelapa sawit juga dinilai mengancam kelangsungan hidup Suku Kamoro di wilayah pesisir, mematikan sumber air sungai dan ekosistem lingkungan lainnya mengingat warga Suku Kamoro menggantungkan hidup dari usaha mencari dan mengumpulkan hasil kekayaan yang disediakan oleh alam (hidup sebagai peramu).

Warga Suku Kamoro selama ini hidup dengan mengandalkan sungai, sampan dan sagu.

Pemkab Mimika akan membuat program padat karya penanaman singkong dan tanaman umur pendek lainnya di bekas lokasi PT PAL dengan memberdayakan ratusan buruh perusahaan itu maupun masyarakat pemilik hak ulayat.

"Mulai tahun depan kita akan turunkan anggaran untuk program padat karya. Karyawan PT PAL maupun masyarakat yang ada di sekitar itu akan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penanaman singkong dan tanaman pendek lainnya. Hasilnya nanti mereka sendiri yang akan nikmati," jelas Wabup Mimika Yohanis Bassang.

Sesuai rencana Bupati Omaleng, katanya, ke depan kawasan bekas PT PAL itu akan dikembangkan menjadi Bandar Udara Internasional di Timika.

Perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Marianus Maknaipeku mengapresiasi keputusan Bupati Omaleng yang telah menutup aktivitas PT PAL demi menjamin kelangsungan masa depan generasi muda Suku Kamoro di Mimika.

PT PAL mendapatkan HGU Perkebunan dari Pemerintah Pusat sejak 2010 untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit pada lahan seluas 39 ribu hektare. Sebelum terbitnya HGU Perkebunan dari Pemerintah Pusat, perusahaan itu telah mengantongi izin atau rekomendasi dari Bupati Mimika sejak 2007.

Lokasi perkebunan PT PAL tersebar mulai dari Sungai Kamoro di timur hingga Sungai Mimika di barat Jalan Trans Timika-Paniai.

Hingga 2014, perusahaan itu merencanakan membuka kawasan hutan seluas 4.000 hektare untuk ditanami kelapa sawit.[Ant] 

Dana Bagi Hasil Pertambangan, Pemerintah Diminta Transparan

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Kalangan pelajar dan mahasiswa dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah meminta pemerintah kabupaten dan provinsi setempat agar transparan terhadap dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi.

Permintaan itu dikemukakan Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Morowali Utara (IP2MMU) dan Perhimpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bungku Utara (P3MBU) saat berunjukrasa di DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (16/12/2014).

"Kita minta tranparan dan meminta lebih sebagai daerah penghasil," kata Ketua P3MBU Iktiarsyah.

Mereka diterima gabungan Komisi I, II dan III dalam satu pertemuan dipimpinan Sekretaris Komisi I Rusli Dg Pallabi.

Iktiarsyah mengatakan masyarakat yang berada di desa lingkar tambang minyak di Tiaka khususnya Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato belum merasakan kesejahteraan.

Desa-desa yang berada di lingkar tambang tersebut yakni Baturube, Tokala Bawah, Tirongan Bawah, Siliti, Uweruru dan Bobona masing-masing di Kecamatan Bungku Utara. Sementara di Kecamatan Mamasalo yakni Desa Kolo Bawah, Pandauke, Momo dan Kolo Atas.

Selain dari aspek eknomi, masyarakat di daerah setempat juga belum menikmati kemudahan akses perhubungan darat dari dana bagi hasil eksploitasi sumber daya alam di daerah mereka.

Akses jalan, misalnya, masih banyak jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lain rusak parah. Padahal daerah tersebut adalah daerah penghasil minyak bumi dengan lapangan pengeboran Tiaka.

Pada 22 Agustus 2011 sejumlah warga dari beberapa desa tersebut terlibat konflik antar polisi dan petugas lapangan minyak Tiaka karena menuntut perhatian perusahaan dan pemerintah daerah atas kesejahteraan sosial warga setempat.

Sementara itu Ketua Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota Komisi II Aminullah mengatakan permintaan mahasiwa tersebut akan ditindaklanjuti oleh lintas komisi sebab permintaan mahasiswa juga terkait pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 26 kilometer di wilayah tersebut.

Aminullah mengatakan terkait dana bagi hasil pajak pertambangan perlu penelusuran lebih jauh sebab mengenai hal ini sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.[Ant]

Pemprov Diminta Tingkatkan Biaya Pembangunan Infrastruktur

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah diminta meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastruktur pada 2015 agar memberi dampak langsung dalam waktu panjang untuk masyarakat di daerah setempat.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah, Ajub Williem Darawia, mengatakan masalah tersebut menjadi perhatian fraksi yang ia pimpin dalam pembahasan RAPBD provinsi 2015.

Menurut Ajub, beberapa dinas terkait dengan pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan belanja tetapi kenaikan tersebut hanya naik pada belanja tidak langsung (belanja rutin) sementara belanja langsung (belanja publik) cenderung stagnan.

Dinas Sumber Daya Air (SDA), misalnya, mengalami peningkatan rencana belanja sebesar Rp88,8 miliar dari Rp83,7 miliar tahun 2014, tetapi hanya meningkat pada belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai sebesar Rp13,9 miliar dari Rp8,9 miliar pada 2014.

Dia mengatakan, kalaupun terjadi kenaikan karena penyesuaian naiknya tunjangan pegawai dan ketambahan pegawai tidak melebihi 12,5 persen sehingga kelebihan dari anggaran itu bisa dialokasikan untuk membangun atau merawat irigasi.

"Sementara peningkatan pembangunan fisik itu diharapkan dapat menunjang sektor pengairan," katanya yang dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2014).

Pada sisi lain, kata Ajub, pemerintah daerah dalam banyak kesempatan mengakui banyaknya sarana irigasi yang menjadi kewenangannya perlu pembenahan serius untuk mendukung program revitalisasi pertanian.

Dengan demikian, kata Ajub, Fraksi Demokrat memandang perlu perbaikan rencana belanja anggaran pada Dinas Sumber Daya Air yang lebih menitikberatkan pada belanja langsung.

Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Bina Marga Daerah. Dinas ini secara umum mengalami peningkatan rencana belanja Rp212,2 miliar dari Rp158,7 miliar pada 2014.

Tetapi kata Ajub, peningkatan tersebut cenderung hanya membengkak pada belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai dari Rp13,2 miliar pada 2014 menjadi Rp20,6 miliar.[Ant]

Ratusan Hektar SM Bangkiriang Jadi Kebun Sawit PT KLS

Written By Jurnal Sulteng on Selasa, 16 Desember 2014 | 12:42:00 AM

Salah satu kawasan perkebunan Sawit di Kabupaten Banggai. [Foto: Dok/JurnalSulteng]
Palu, Jurnalsulteng.com- Dari sekira 2500 hektar kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bangkiriang di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), 502,08 hektar diantaranya telah dirambah dan berubah menjadi kebun sawit milik PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS). Hal tersebut terungkap berdasarkan surat Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng ke Dirjen PHKA tertanggal 13 Oktober 2010, yang dirilis Jaringan  Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, yang diterima Jurnalsulteng.com, Senin (15/12/2014).

Dalam surat tersebut dijelaskan, BKSDA Sulteng menemukan bukti bahwa PT KLS telah melakukan perambahan dikawasan SM Bangkiriang yang diperuntukkan sebagai perlindungan flora dan Fauna  diantaranya burung Maleo, monyet hitam, Anoa, Musang Sulawesi dan berbagai jenis kayu langka.

Disebutkan juga, perambahan yang dilakukan PT KLS diduga dilakukan sejak Tahun 2000 dengan modus operandi menggunakan masyarakat untuk membuka (merambah) lahan di kawasan SM Bangkiriang, dengan dalih untuk dijadikan perkebunan sawit dengan memberi modal dan bibit.

“Kemudian masyarakat disuruh untuk mengurus Surat Keterangan Pengolahan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa Sinorang yang disetujui Camat Batui, lalu masyarakat disuruh mengajukan permohonan untuk dijadikan kebun plasma pada PT KLS. Bahkan PT KLS juga sudah membangun pabrik CPO di sekitar kawasan SM Bangkiriang,” demikian salah satu kutipan Surat BKSDA Sulteng.

Akibat dari kegiatan PT KLS yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu, menimbulkan opini di masyarakat sehingga banyak yang ikut-ikutan melakukan perambahan di kawasan SM Bangkiriang untuk dijadikan perkebunan lainnya.

Kawasan SM Bangkiriang ditetapkan sebagai tempat perlindungan aneka flora dan fauna berdasarkan SK Menhut Nomor: 398/kpts-II/1998 tanggal 21 April 1998. Selain memiliki keanekaragaman flora dan fauna, kawasan ini juga memiliki beberapa tipe ekosistem hutan alluvial, dataran rendah, hutan pegunungan dan hutan sekunder.[Trs]








Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Maxdoid
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger