>
Headlines News :

Latest Post

Polda Perketat Kepemilikan Kendaraan Anggota Polri

Written By Jurnal Sulteng on Rabu, 03 September 2014 | 9:51:00 AM

Mobil Bodong. (Ilustrasi)
Palu, Jurnalsulteng.com- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah perketat kepemilikan kendaraan anggotanya menyusul ditemukan delapan mobil milik polisi yang tidak dilengkapi dokumen resmi.

Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto  mengatakan, petugas Bidang Profesi dan Pengamanan akan memeriksa setiap kendaraan milik anggota Polri guna menghindari hal-hal negatif.

"Jika ada anggota kedapatan memiliki kendaraan `bodong` dengan cara ilegal maka akan diproses," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/9/2014).

Dia juga mengingatkan anggotanya untuk tidak memanfaatkan profesi sebagai anggota Polri untuk membeli atau menjual kendaraan tanpa dokumen lengkap.

Baru-baru ini, Polda Sulawesi Tengah mengamankan delapan mobil milik anggota Polri yang tidak dilengkapi dokumen sah, seperti buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Mobil itu diduga berasal dari Gorontalo dan Sulawesi Utara yang dijual kepada oknum anggota Polda Sulawesi Tengah.

Kendaraan yang sebagian besar berjenis minibus itu memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) asli namun tidak dilengkapi BPKB karena masih berada di perusahaan penjualan mobil.

Polda Sulteng menduga mobil itu merupakan milik perusahaan penyewaan kendaraan dibawa kabur peminjamnya, kemudian dijual murah kepada orang lain yang berada di luar daerah sehingga kendaraan tersebut memiliki STNK tapi tidak memiliki BPKB karena masih berada di perusahaan jasa keuangan.

Baru-baru ini pemilik usaha rental kendaraan di Kota Palu mengaku kehilangan dua mobil yang disewa orang lain.

Mobil yang baru dibeli beberapa bulan itu diduga dibawa kabur ke daerah Ternate, sehingga pemiliknya kesulitan melacak keberadaannya.[Ant]

Penyidikan Kasus Gernas Tolitoli Dinilai Lamban

Ilustrasi
Tolitoli, Jurnalsulteng.com- Proses penyidikan dugaan korupsi Gernas kakao 2013 senilai Rp11,250 miliar di Kabupaten Tolitoli dinilai lamban karena sudah beberapa bulan kasus itu diproses baru satu orang ditetapkan tersangka.

Seorang pegiat lembaga swadaya masyarakat di Tolitoli Usman Hasan, menilai penyidikan polisi harus adil dan jujur serta transparan karena diduga banyak orang terlibat dalam kasus itu.

"Jangan hanya Con seorang saja yang dijadikan tersangka, karena Con itu tidak sendirian," kata Usman Hasan yang juga pembina masyarakat Adat Dondo itu.

"Kan ada Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dan rekanan kontraktor. Kenapa mereka itu belum dijadikan tersangka" katanya seperti yang dikutip dari Antara, Rabu (3/9/2014).

Usman sendiri sedang mengumpulkan data-data Gernas kakao tersebut dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi sehingga memudahkan invesigasi kasus tersebut.

Semntara itu Kapolres Tolitoli AKBP Jamaluddin Farti mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap proses pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti perkara.

Dia mengatakan penanganan tindak pidana korupsi tidak semudah penanganannya pidana umum, apalagi menyangkut kerugian negara.

"Percayalah proses tetap berjalan. Ada hal-hal teknis yang masih penyidik dalami yang tentunya tidak perlu diungkap di media demi kelancaran proses penyidikannya," katanya.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Tolitoli Iptu Edward Maratua Panjaitan mengatakan penyidikan kasus ini sudah berjalan dan sudah ditetapkan seorang tersangka.

"Dalam waktu dekat ini masih ada sejumlah orang yang akan kita tetapkan juga sebagai tersangka," katanya.

Sebelumnya Polres telah menetapkan seorang tersangka inisial Con. Con adalah salah seorang pegawai yang menangani proyek Gernas 2013 tersebut.

Polisi juga sudah memeriksa sekitar 70 orang saksi oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Tolitoli, satu diantaranya Kepala Dinas Perkebunan Mansyur Lanta sebagai saksi.

Polisi menduga proyek Gernas Tolitoli tahun 2013 diduga sudah diatur sejak awal sebelum proyek ini dilelang. Kepala Dinas bersama stafnya diduga lebih dulu menemui rekanan di Makassar.

Dugaan dari hasil penyidikan sementara menyebutkan program Gernas tersebut tidak dikerjakan oleh kontraktor melainkan pegawai Dinas Perkebunan inisial Con.
 
Polisi telah menyita sejumlah dokumen yang diperoleh dari rumah dan kantor tersangka.[Ant]

Jelas Sudah, Jokowi Mau "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

Jokowi menyalami SBY dalam satu kesempatan. (Kanalsatu.com)
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Desakan Presiden terpilih Joko Widodo agar Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring meningkatnya anggaran subsidi energi pada tahun 2014 dinilai sebagai langkah politis.

"Jika sudah menyangkut subsidi, maka hal ini sangat populis. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menjadikannya bukan hanya masalah ekonomis tetapi juga politis. Jika tidak ditangani secara tepat akan terjadi gejolak," ungkap anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah, yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Rabu (3/9/2014).

Alasan politis semakin menguat di balik desakan Jokowi tersebut setelahSBY sendiri sendiri sudah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menaikkan harga BBM karena dinilai akan makin membebani rakyat. Rakyat sudah dibebani kenaikan harga TDL dan Gas Elpiji 12 Kg.

"Dengan kata lain, Jokowi ingin berbagi resiko kebijakan dengan pemerintahan SBY sebelum ia resmi dilantik menjadi presiden," imbuh politikus Partai Demokrat ini.

Pasalnya, ada banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk membiayai beragam proyek pembangunan tanpa harus menaikkan harga BBM.

Apalagi, kalau melihat langkah politik PDIP yang dulu selalu gencar menolak kenaikan harga BBM kini berbalik arah mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri secara langsung mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tahun 2014 adalah suatu keharusan karena terjadi defisit anggaran belanja negara.

Menurutnya, alasan PDIP sangat sarat dengan kepentingan politik. Alih-alih membela kepentingan rakyat justru kini bertentangan dengan kepentingan rakyat.

"Di saat rakyat sudah terbebani oleh berbagai kenaikan harga, PDIP malah berupaya menambah lagi beban rakyat dengan rencana menaikkan harga BBM," demikian anggota Dewan dari Nusa Tenggara Timur ini.

Karena baginya, subsidi BBM bisa dilanjutkan hingga tahun 2015 berdasarkan nota keuangan dan data yang valid, bukan berdasarkan alasan-alasan politis, apalagi untuk tujuan 'lempar batu sembunyi tangan'.

"Ingin melempar tanggung jawab yang beresiko tinggi pada pemerintahan SBY dan tidak ingin menanggung resiko pada pemerintahan Jokowi kelak," tegasnya.[Rmol]

Cara Mengecek Kecepatan Wi-Fi Hotel di Situs Web

Hotel Wi-fi
Jurnalsulteng.com-  Mendapatkan layanan online saat perjalanan merupakan hal penting bagi Anda. Wi-Fi atau hotspot yang lambat di hotel bisa jadi sebuah masalah.

Untuk mengantisipasi hal itu, sebuah browser extension, Hotel Wi-Fi Test, diluncurkan pada Senin (1/9/2014), untuk membantu wisatawan menghindari kerumitan koneksi Internet yang buruk. Browser extension adalah program komputer yang menambah fungsionalitas sebuah browser.

Ekstensi itu menambahkan informasi tentang kecepatan dan kualitas Wi-Fi sebuah hotel, selain informasi lain yang sudah tersedia dalam situs-situs pemesanan populer.

Pada bulan Juli, Hotel Wi-Fi Test mengumumkan peringkat hotel berdasarkan kecepatan dan kualitas Wi-Fi yang mereka miliki. Saat ini info itu terintegrasi ke situs pemesanan dan wisata populer melalui sebuah extension yang bekerja pada browser Chrome dan Firefox. Fasilitas ini menunjukkan informasi Wi-Fi di Hotels.com, Expedia.com, Booking.com, dan TripAdvisor.

"Blok informasi Wi-Fi menghormati gaya masing-masing situs, jadi rasanya seperti elemen asli pada halaman itu," demikian pernyataan Hotel Wi-Fi Test dalam rilisnya sebagaimana dikutip dari Mashable, Senin, 1 September 2014. "Browser extension juga menyediakan cara cepat untuk membandingkan kecepatan Wi-Fi dari hotel yang telah diuji di kota tertentu. Dengan hampir 200 hotel diuji di New York saja, ini adalah alat yang ampuh bagi wisatawan yang menghargai Wi-Fi cepat dan andal."

Menurut survei oleh Hotels.com, Internet adalah layanan kamar yang paling penting bagi wisatawan. Simak berita tekno lainnya di sini.***

Sumber:Tempo.co

Kapan Bayi Boleh Dipijat?

Ilustrasi
Jurnalsulteng.com- Pijat bayi atau dikenal dengan baby massage atau infant massage merupakan ungkapan kasih sayang ibu pada sang buah hati melalui stimulasi sentuhan pada kulit. Sentuhan ibu akan direspon bayi sebagai bentuk perlindungan, perhatian, dan ungkapan cinta. Berdasarkan penelitian, pijat bayi mempunyai efek positif bagi tumbuh kembang sang buah hati.

Sejak kapan bayi boleh dipijat? Pada bayi cukup bulan, pijat bayi dapat dilakukan sedini mungkin setelah bayi dilahirkan. Sedangkan pada bayi kurang bulan harus diperiksa terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan apakah sudah dapat diberikan pijatan atau tidak. Pijatan pada bayi yang berusia kurang dari dua bulan harus dilakukan dengan sangat lembut dan hati-hati.

Banyak manfaat yang diperoleh bayi dari pijatan tersebut. Di antaranya adalah membantu mengembangkan bahasa pertamanya, yaitu sentuhan . Selanjutnya menciptakan ikatan psikologis antara orangtua dan bayi, juga membantu memperkuat sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah dan kekebalan tubuh, meningkatkan berat badan, memacu perkembangan otak dan sistem saraf, dan membantu bayi tidur lebih nyenyak dan beristirahat.

Tak hanya bayi, orang tua pun akan mendapatkan manfaat dari porses pijatan bayi tersebut. Antara lain , mengembangkan rasa percaya diri saat mengurus sang buah hati, mendukung ikatan kasih sayang antara orangtua dan bayi, serta menciptakan suasana yang menyenangkan bagi orangtua dan bayi.

Saat akan pijat bayi, perhatikan beberapa hal yang harus diperhatian. Pertama, pilihlah tempat yang nyaman bagi ibu dan bayi. Kedua, pilihlah suasana hati tenang bagi ibu dan bayi. Ketiga, pijat bayi dapat dilakukan pada pagi dan malam hari, sebelum tidur, selama kurang lebih 15 menit. Keempat, siapkanlah handuk, popok, baju ganti, dan baby oil atau lotion yang sesuai dengan kulit bayi.

Kelima, duduklah pada posisi nyaman dan tenang. Keenam, baringkanlah bayi di atas permukaan kain yang rata, lembut, dan bersih. Ketujuh, saat memijat, putarkan musik yang menenangkan dan redupkan lampu ruangan. Kedelapan, pemijatan dimulai dari bagian kaki, perut, dada, tangan, muka, dan diakhiri pada bagian punggung. Kesembilan, untuk mempererat ikatan dengan sang buah hati, jagalah kontak mata dengan bayi dan bicaralah dengan suara yang menenangkan. Kesepuluh, pijat bayi dengan lembut sambil perhatikan ekspresinya untuk menilai pijatan yang disukai.

Terpenting saat melakukan pijat bayi adalah selalu memperhatikan respon sang bayi. Bila bayi menangis dan tidak merasa nyaman, sebaiknya dicari dahulu penyebabnya, jangan memaksakan suatu jenis pijatan pada bayi. Pijat bayi sebaiknya tidak dilakukan saat bayi lapar atau setelah minum susu atau makan. Bayi yang sakit sebaiknya diperiksakan ke tenaga kesehatan untuk memastikan apakah memerlukan perawatan khusus atau tidak.***



sumber:Tempo.co

Ternyata Jokowi Salah Membaca Postur RAPBN 2015

Joko Widodo
Jakarta, Jurnalsulteng.com-  Sikap Presiden terpilih Joko Widodo dan tim ekonominya yang mendorong kenaikan harga BBM sesungguhnya sangat politis. Pasalnya, desakan itu bukan didasarkan pada fakta yang valid.

"Jokowi dan tim ekonominya salah membaca dalam menilai postur RAPBN 2015," ujar anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Rabu (3/9/2014).

Dalam berbagai keterangannya di media, Jokowi mengatakan bahwa subsidi BBM sebesar Rp 363,53 triliun terlalu membebani rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) untuk tahun 2015.

Padahal, jumlah sebesar itu bukan untuk subsidi BBM saja melainkan subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, BBN (Bahan Bakar Nabati), LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp291,11 triliun dan subsidi listrik mencapai sebesar Rp72,42 triliun.

"Kalau ditotalkan antara subsidi energi dan subsidi listrik barulah mencapai Rp 363,53 triliun, bukan semuanya untuk subsidi BBM," tegas politikus Partai Demokrat ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, subsidi BBM pada RAPBN 2015 di atas hanya mengalami peningkatan sebesar 18 persen dari subsidi BBM pada APBNP 2014 (sebesar Rp 246,5 triliun). Sementara subsidi listrik turun drastis pada tahun 2015 sebesar 43 persen dari tahun 2014 (Rp 103,8 triliun).

Penurunan subsidi listrik yang drastis, yaitu sebesar Rp 31,4 triliun karena listrik sudah mengalami peningkatan tarif dasar listri (TDL) sehingga jumlah subsidi listrik mengalami penurunan dan tidak terlalu membebani keuangan negara. Sesungguhnya, dari penurunan subsidi listrik ini bisa digunakan untuk subsidi BBM dan negara hanya menambah subsidi BBM sebesar Rp 13 triliun saja.

"Ini bisa diambil dari kenaikan pendapatan negara. Dengannya, subsidi BBM untuk satu tahun ke depan masih bisa stabil dan alibi terlalu membebani keuangan negara tidak berdasarkan fakta," urainya.

Menurutnya, alasan di ataslah yang mungkin menjadi pertimbangan tim ekonomi Presiden SBY untuk memutuskan tidak menaikkan harga BBM selain dari alasan masih terbebaninya rakyat akibat kebaikan TDL dan LPG. "Karena berdasarkan fakta keuangan yang valid, bukan pada faktor politis semata," tandasnya. [Rmol]

Berapa Gaji Para Pemain Bintang MU?

Angel Di Maria
Manchester, Jurnalsulteng.com- Angel Di Maria boleh jadi pemain termahal di Liga Inggris. Tapi gaji pemain berbandrol 59 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,1 triliun ini ternyata tak lebih banyak dari Wayne Rooney.

Di Maria, menurut harian Mirror yang terbit di Inggris, akan menerima gaji sebesar 280 ribu pound sterling atau sekitar Rp 5,4 miliar per pekan. Artinya, gaji pemain asal Argentina ini kalah tinggi dari Wayne Rooney.

Rooney mendapat gaji tak kurang dari 300 ribu pound sterling atau 5,8 miliar per pekan. Ini menjadikan pemegang ban kapten Manchester United sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford.

Bagaimana dengan Robin Van Persie? Pemain asal Belanda ini ternyata mendapat gaji sebesar 250 ribu pound sterling atau sekitar Rp 4,8 miliar per pekan.

Gaji yang diterima Robin Van Persie ini bahkan di bawah gaji yang akan diterima Radamel Falcao. Pemain yang dipinjam dari AS Monaco ini akan menerima gaji sebesar 265 ribu pound sterling atau Rp 5,1 triliun per pekan.***


sumber: Tempo

Rawan Korupsi, KPK Awasi Dana Pendidikan

Johan Budi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsup) korupsi pada dana pendidikan.

"Harapannya, perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan dapat tercapai," jelas Jubir KPK Johan Budi SP dalam keterangan persnya yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Rabu (3/9/2014).

Tim korsup pendidikan telah memetakan lima masalah, antara lain lemahnya pengendalian internal; lemahnya sistem administrasi; lemahnya kontrol publik; adanya kekosongan dalam implementasi pengawasan; serta minimnya sumber daya untuk mengawasi dana pendidikan, khususnya pada dukungan anggaran pengawasannya.

"Pada tahun 2013, anggaran pengawasan pada seluruh provinsi tidak ada yang mencapai angka 1% sesuai dengan instruksi pada SE Mendagri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008," jelas Johan.

Pada 25-26 Juni 2014, sambung Johan, KPK telah mengadakan sosialisasi dan workshop rencana aksi kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsidana pendidikan kepada seluruh Inspektorat Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam rangka memberikan pemahaman tentang peran dan wewenang Inspektorat Daerah dan Kanwil Kemenag dalam melakukan pengawasan dana pendidikan.

Dari sini disepakati sejumlah rencana aksi, antara lain monitoring dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan di seluruh provinsi; peningkatan peran dan kompetensi aparat Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana pendidikan; Memberikan ulasan dan saran perbaikan pada sistem pengelolaan dana pendidikan kepada instansi terkait; Mendorong peningkatan kualitas basis data pokok pendidikan; Menyempurnakan sistem pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana pendidikan untuk mendorong partisipasi kontrol publik; serta Melakukan pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pengelola dana pendidikan.

"KPK mengharapkan, rencana aksi ini mampu meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, beradab dan bermartabat melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dapat terwujud," tandasnya. [Rmol]

PDIP: Ibu Megawati yang Menentukan Menteri

Written By Jurnal Sulteng on Selasa, 02 September 2014 | 9:50:00 PM

Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Siapa saja yang akan duduk sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Termasuk apakah menteri akan diambil dari partai politik pendukung Jokowi-JK atau dari kalangan profesional.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, nantinya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan siapa-siapa saja kader PDIP yang akan dipilih untuk menjadi menteri.

"Dalam kongres PDIP yang ketiga sudah ditentukan yang ambil keputusan terkait itu adalah Ibu Mega. Presiden saja yang tentukan Ibu Mega, apalagi cuma menteri," ujarnya di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, yang dikutip dari Inilah.com Selasa (2/9/2014).

Deputi Kantor Transisi itu juga menjelaskan menteri yang akan dipilih Jokowi itu berasal dari profesional, namun bukan berarti dapat didikotomikan dari partai atau non partai.

"Bisa saja profesional ada di dalam partai politik ataupun di luar partai politik,"katanya.

Hasto menambahkan, banyak kader PDIP yang mempunyai kompetensi untuk menjadi menteri. Ketika ditanya apakah dirinya merupakan satu kandidat menteri yang disiapkan oleh Megawati dan akan menjadi menteri apa? Hasto hanya menjawab secara diplomatis.

"Saya kenal Bu Mega waktu beliau berkampanye di alun-alun Yogya. Dari situ saya sudah menyatakan hanya ingin mengabdi pada Ibu Mega," tandasnya.[Inilah]

Naikkan BBM Subsidi, Kedok Jokowi Mulai Terbongkar

Jokowi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ketua DPP Partai Gerindra mempertanyakan sikap Jokowi jika jadi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, sudah berapa kali penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di era pemerintahan SBY dilakukan oleh PDI Perjuangan di DPR RI, bahkan hingga diikuti aksi walk out.

"Alasan klasik bahwa kenaikan BBM akan membuat sengsara wong cilik," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Tenaga Kerja Arief Poyuono dalam rilisnya yang dikutip dari Aktual.co, Selasa (2/9/2014).

Lebih lanjut dikatakan bahwa Joko Widodo ketika menjadi walikota Solo dengan lantang ikut menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Menurut Jokowi kenaikan BBM bisa diatasi tanpa harus menaikan harga, yaitu dengan efisiensi anggaran dan manajemen anggaran.

"Namun sekarang kedok kebusukan Joko Widodo yang katanya pro wong cilik sudah terbongkar dengan berencana menaikan harga BBM, beralasan APBN tidak kuat lagi menopang subsidi," tegasnya.

Begitu beberapa kader PDI Perjuangan mulai menyuarakan kenaikan harga BBM, lagi-lagi rakyat dibohongi hingga dibuat buku putih yang berisikan cara untuk tidak menaikan harga BBM.    

"Partai Gerindra menilai keputusan yang merugikan masyarakat tetap konsisten untuk menolak mentah mentah kenaikan BBM Subsidi," tambahnya.                                                      

Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, akan berdampak pada PHK besar besaran terhadap buruh dan makin meningkatkan kemiskinan .

"Gerindra juga menantang Jokowi untuk membuktikan omongannya kalau harga BBM bersubsidi tidak perlu naik. Silahkan juga PDIP mempraktekan buku putihnya untuk menolak kenaikan harga BBM," tegasnya.[Aktual]

Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Maxdoid
Selamat Ramadhan
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger