Headlines News :

Latest Post

Polisi Selidiki Kebakaran Kantor Camat di Donggala

Written By Jurnal Sulteng on Kamis, 17 April 2014 | 10:22:00 AM

Kantor Camat Sindue Tobata yang terbakar Rabu (16/4/2014) 
malam. Sebagian logistik ileg ikut terbakar. (Foto:Ahmad Hussein)
Palu, Jurnalsulteng.com - Kepolisian Resor (Polres) Donggala, Sulawesi Tengah, masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan kantor Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sindue Tobata, Rabu (16/4/2014) malam.

Kepala Polres Donggala, AKBP Guruh Arif yang dihubungi dari Palu mengatakan, pihaknya menunggu hasil penyelidikan dari Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Mabes Polri yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 18.45 WITA itu terjadi hampir bersamaan di dua kantor kecamatan berbeda.

Api diduga juga menghanguskan sejumlah losgistik Pemilu seperti kertas suara, berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu dari sejumlah kelurahan di dua kecamatan itu, serta sejumlah logistik lainnya.

Guruh Arif juga belum bisa memastikan apakah kejadian itu disengaja atau murni bencana.

Kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, akan memeriksa ke lokasi kejadian untuk mencari terkait kebakaran yang merusak logistik Pemilu itu.

Senada dengan Kapolres, Ratna Pettalolo juga belum bisa memastikan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran itu.

Dari Tim Tabulasi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra disebutkan perolehan suara di daerah pemilihan III yang di antaranya meliputi Kecamatan Sindue Partai Nasional Demokrat (Nasdem) unggul dengan memperoleh 3.624 suara.

Suara terbanyak kedua ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3.620 suara, disusul Partai Gerindra dengan 2.588 suara.

Sementara Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 2.373 suara. (ant)

Menebak Arah Koalisi Prabowo dan Gerindra

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Hingga saat ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memutuskan dengan partai mana ia akan berkoalisi, Prabowo pun belum memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2014 mendatang.

Koalisi merupakan syarat mutlak karena Partai Gerindra diperkirakan cuma meraup sekitar 12 persen suara. Butuh sedikitnya menggandeng partai dengan perolehan suara 8 persen jika Prabowo ingin maju sebagai capres.

Prabowo pun tak hanya diam pasrah menunggu hasil real count dan menunggu pinangan partai lain terhadap partai yang ia gawangi.

Sejumlah 'safari politik' pun juga ia lakoni sebagaimana yang dilakukan para capres lainnya. Alhasil, komunikasi politik tersebut menghasilkan berbagai kemungkinan arah koalisi partai berlambang burung garuda tersebut.

Berikut sejumlah perkiraan koalisi untuk Prabowo dan Partai Gerindra seperti yang dilansir dari Merdeka.com Rabu (16/4/2014).

1. Koalisi dengan Demokrat

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembicaraan koalisi dengan Demokrat sudah berjalan baik.

"Kami berkomunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan itu berjalan baik," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4).

Ketua Umum Gerindra Suhardi membenarkan soal penjajakan dengan Demokrat. Dia menilai, hubungan komunikasi antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Capres Gerindra Prabowo Subianto sudah terjalin baik. Dia pun mengakui, keduanya sudah sering melakukan pertemuan.

"Kalau pertemuan kan sudah berlangsung beberapa kali, jauh sebelum pemilu legislatif ini kan. Hmm, ya bisa dibilang (paling) intens (dengan Demokrat)," imbuhnya.

2. Prabowo Berjasa

Wasekjen PAN Teguh Juwarno tidak menampik adanya wacana duet Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa (Prabowo Berjasa) di Pilpres 2014 Juli nanti. Namun dia belum dapat memastikan kapan duet tersebut dapat terwujud.

Teguh menyatakan bahwa sampai saat ini memang antara PAN dan Gerindra khususnya Prabowo dan Hatta sudah menjalin komunikasi dengan intens. Hal ini juga terkait dengan penyamaan visi misi partai untuk membangun Indonesia.

"Komunikasi politik intensif memang sudah dilakukan, termasuk penyamaaan platform," ujar Teguh, Senin (14/4).

Kendati begitu, duet Prabowo-Hatta belum bisa dikatakan final. Dia menyarankan agar publik menunggu pengumuman resmi dari kedua partai.

3. Gerindra dan PPP

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah mengisyaratkan koalisi dengan Gerindra sejak sebelum Pilpres. Dia hadir di kampanye Gerindra bersama Prabowo Subianto.

Namun langkah koalisi Gerindra-PPP ini bukan berarti mulus. Suryadharma Ali langsung didemo anak buahnya. Dia diancam dilengserkan karena bermanuver politik.

"Orang-orang bawah sedang bertempur, ketuanya malah menyerahkan kepala ke partai lain. Itu membuat yang berada di tingkat bawah menangis dan kesal," kata Wakil Ketua PPP Emron Pangkapi, Kamis (9/4).

Tak hanya itu, Ketua Majelis PPP Zarkasih Nur bahkan menyebut tindakan yang dilakukan Suryadharma merupakan sebuah 'selingkuh' politik. Menurutnya, 'selingkuh' politik yang dilakukan Suryadharma memiliki pengaruh besar bagi kader-kader muda PPP di bawah.

Awalnya di akar rumput persaingan dengan Gerindra kompetitif. Tapi perselingkuhan itu mengurangi semangat mereka.

4. PKS

Partai Gerindra juga membuka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini cukup terbuka karena Gerindra kelihatannya tak mau lagi berada di koalisi bersama Demokrat.

PKS pun sepertinya enggan berkoalisi dengan Jokowi. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya akan menjadi oposisi jika Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) menang dalam Pilpres 2014 mendatang. 

"Kami memiliki konsep dan basis penyelamatan Indonesia dimasa transisi, sementara Jokowi tidak. Sehingga kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami sudah siapkan model kepemimpinan yang sanggup menjadi penyelamat bangsa. Kalau Jokowi jadi presiden, itu tidak akan terjadi dan kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/3).

Fahri mengatakan, dirinya belajar banyak ketika membangun koalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, SBY juga punya popularitas tinggi seperti Jokowi namun tidak punya konsep pembangunan yang jelas.

5. Koalisi PKB

PKB membuat kejutan dengan perolehan suara sekitar 9 persen di Pileg 2014. Partai hijau ini pun menjadi salah satu partai favorit yang didekati untuk Pilpres.

PKB mengaku sudah ada tawaran dari PDI Perjuangan dan Gerindra. Namun belum ada keputusan final.

"Ada trend di keduanya sudah masuk tahap finalisasi. Jadi kita masih menunggu perkembangan komunikasi intensif 1-2-3 hari ke depan," kata Helmy saat menghadiri acara Diskusi hari lahir Lakpesdam dan Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, di Gedung Syahida INN Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (15/4).

Kendati begitu, kata Helmy, partainya masih perlu mengkaji kembali kedua calon presiden dalam memberikan visi dan misi sehingga sama dengan partai yang dibesut oleh Muhaimin Iskandar ini.***

Incumbent Demokrat Dapil Tolitoli-Buol Berguguran

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Calon anggota legislatif Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang kini masih menjabat anggota DPRD, berguguran satu persatu dikalahkan calon legislatif lainnya. 

Di daerah pemilihan Tolitoli dan Buol, misalnya, hingga Rabu (16/4/2014) sore, dari dua calon anggota DPRD petahana (incumbent) yakni Baso Opu Andi Syarifuddin dan Abd Razak dikalahkan oleh calon legislatif pendatang baru.

Data yang masuk di sekretariat DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah di Palu menyebutkan, perolehan suara di daerah itu diraih Sirajuddin Tayeb sebanyak 4.089 suara dari 18.525 total perolehan suara Demokrat.

Selanjutnya disusul Nurmansyah Bantilan sebanyak 4.035 suara.

Sementara calon legislatif Baso Opu hanya meraih 2.191 suara dan Abd Razak hanya 1.599 suara.

Baso Opu saat ini menjabat anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dan Abd Razak anggota DPRD Buol yang juga ketua DPC Partai Demokrat Setempat.

"Insya Allah dari Demokrat dapat satu kursi dari daerah pemilihan Tolitoli dan Buol," kata Sirajuddin Tayeb.

Ia menambahkan, pelaksana pemilu harus menegakkan aturan dan menjalankan perhitungan dengan jujur sehingga perolehan suara partai politik murni perolehan suara rakyat tanpa direkayasa.

Calon legislatif petahana lainnya dari Demokrat yang diperkirakan gugur dari daerah pemilihan Kota Palu adalah Lusy Shanti yang kini menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi.

Untuk Kota Palu, dua calon legislatif dari Demokrat yang mengklaim berpotensi terpilih yakni Hidayat Pakamundi dan Hardy D Yambas.

Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Tengah Talitti Paluge mengatakan Demokrat daerah pemilihan Kota Palu mendapat satu kursi.

Talitti mengklaim Demokrat meraih 10.055 suara atau berada di urutan keenam dari enam kursi daerah pemilihan itu.

Dia mengatakan hitungan sementara Golkar meraih 25.394 suara, Partai Gerindra 17.195 suara, PDIP 14.564, Hanura 13.869, Nasdem 13.094 suara.

Selanjutnya, Partai Demokrat 10.055, PKS 9.660 suara, PKB 6.492 suara, PAN 5.699 suara, PPP 5.265 suara, PBB 5.060 suara dan PKPI 2.923.(ant)

Dua Kantor Camat di Donggala Terbakar, Logistik Pemilu Ikut Ludes

Kantor Camat Sindue, Kabupaten Donggala habis terbakar bersama logistik
Pemilu Legislatif, Rabu (16/4/2014) malam  (Foto: Ahmad Husein)
Palu, Jurnalsulteng.com - Dua kantor kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yakni kantor Kecamatan Sindue Induk dan Sindue Tobata, Rabu (16/4/2014) malam ini, terbakar. Logistik Pemilu 2014 di dua kecamatan itu tidak bisa diselamatkan ikut ludes dilalap api.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu Donggala, Umar, dihubungi dari Palu, mengatakan dirinya sudah mendapat laporan dari Panitia Pengawas dari dua kecamatan tersebut dan laporan itu telah diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

"Begitu saya dapat informasi saya langsung hubungi Panwas Kecamatan Sindue dan Sindue Tobata, ternyata betul ada kebakaran di dua kantor camat," kata Umar.

Dia mengatakan awalnya hanya mendapat laporan bahwa kebakaran di Kantor Camat Sindue Tobata. Berselang beberapa menit kemudian, masuk lagi laporan kantor camat Sindue Tobata juga terbakar.

"Kejadiannya habis magrib tadi," katanya.

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Ratna Dewi Pettalolo mengatakan untuk memastikan kondisi di lapangan dirinya segera turun ke lokasi Rabu malam ini juga. "Saya segera ke lokasi," katanya.

Ratna mengatakan dirinya belum bisa memastikan apakah peristiwa tersebut disengaja atau tidak karena terkait dengan pungut hitung Pemilu 2014.

"Saya belum bisa pastikan itu," katanya.

Dia mengatakan laporan sementara dari Panitia Pengawas Kabupaten Donggala menyebutkan logistik Pemilu 2014 ikut terbakar.(Ant)

Dua Caleg Perempuan PAN Lolos di DPRD Palu

Written By Jurnal Sulteng on Rabu, 16 April 2014 | 10:56:00 AM

Palu, Jurnalsulteng.com - Dua calon legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional lolos menuju untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Palu berdasarkan perhitungan internal partai berlambang matahari itu.

"Di semua daerah pemilihan di Kota Palu, PAN meloloskan masing-masing satu calon legislatif dari empat daerah pemilihan. Dua diantaranya perempuan," kata Ketua DPC PAN Kota Palu Danawira Asri, yang dilansir antara Rabu (16/4/2014).

Dua calon legislatif dari perempuan tersebut adalah dirinya sendiri nomor urut 1 dari daerah pemilihan Palu Barat-Ulujadi dan Ratna Mayasari Agan nomor urut 5 daerah pemilihan Palu Selatan-Tatanga.

Dua calon legislatif lainnya adalah pria yakni Mulyadi Nomor Urut 1 daerah pemilihan Palu Timur-Mantikulore dan Tamsil Ismail dari daerah pemilihan Palu Utara-Tawaeli.

"Insya Allah PAN lebih dari cukup untuk satu fraksi di Kota Palu," katanya.

Perolehan suara sementara PAN tersebut naik 100 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya memperoleh dua kursi.

Untuk perolehan suara sementara, Danawira belum bersedia memberikan rincian karena kemungkinan masih mengalami perubahan.

"Perolehan suara saya pribadi saja sudah 1.600 lebih. Resminya kita tunggu keputusan KPU," katanya.

Danawira mengatakan dengan naiknya perolehan kursi PAN tersebut akan memudahkan partai itu memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena sudah cukup satu fraksi.

Berbeda dengan hasil pemilu sebelumnya PAN hanya bergabung dengan partai lain dalam satu fraksi.

Ratna Mayasari Agan, salah seorang calon legislatif berpeluang terpilih mengatakan salah satu agenda perjuangan politiknya adalah perbaikan kelembagaan pendidikan anak usia dini.

"Ini penting karena ini pendidikan paling dasar. Sejak awal mereka sudah harus diperkenalkan dengan pendidikan," katanya.

Dia mengatakan dari hasil kampanyenya beberapa waktu lalu terungkap banyak warga kota yang ingin menyekolahkan anak-anaknya pada usia dini tetapi sekolah masih terbatas.

"Gurunya juga perlu ditingkatkan karena umumnya masih tamat SMA," katanya.(ant)

Sembilan TPS di Sulteng Coblos Ulang

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com - Sebanyak sembilan tempat pemungutan suara di Sulawesi Tengah melakukan pencoblosan ulang karena pelanggaran tindak pidana dan kesalahan distribusi logistik Pemilu pada 9 April 2014.

"Laporan terakhir sore ini dari Kabupaten Buol. TPS 02 di Desa Pajeko, Momunu terpaksa pemungutan suara ulang karena surat suara tertukar saat pungut hitung 9 April," kata Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Ratna Dewi Pettalolo di Palu, Selasa.

Dari jumlah total tersebut sebanyak tiga tempat pemungutan suara masuk dalam kategori pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, tiga tempat pemungutan suara karena surat suara tertukar dan tiga tempat pemungutan suara karena bencana alam.

"Enam TPS sudah menggelar pemungutan suara ulang yakni lima TPS di Parigi Moutong dan satu TPS di Morowali," katanya.

Ratna mengatakan TPS 02 di Desa Peluru, Morowali Utara telah melakukan pencoblosan ulang, Selasa (15/4).

Pencoblosan ulang itu terpaksa dilakukan akibat terjadinya pemberian tanda khusus pada surat suara yang digunakan pemilih untuk DPRD Kabupaten Morowali. Kasus ini melibatkan petugas panitia pemungutan suara setempat.

Pencoblosan ulang juga dilakukan di TPS 02, 03 dan TPS 04 di Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo Kaupaten Parigi Moutong. Hal ini dilakukan karena terjadinya bencana alam saat hari pencoblosan berlangsung.

Ratna mengatakan saat hari pencoblosan sekitar 700 pemilih tidak bisa menyalurkan hak politiknya karena terhalang banjir besar.

"Mereka mau menyeberang tidak bisa sehingga hanya laki-laki saja yang menyeberang. Sementara perempuan juga banyak yang mau memilih," katanya.

Satu lagi TPS di Parigi Moutong yakni TPS 02, Desa Eeye, Palasa juga melakukan pencoblosan ulang karena surat suara tertukar saat hari pencoblosan berlangsung.

Dia mengatakan pencoblosan ulang kembali dilakukan Rabu (16/4) di TPS 07 Kelurahan Sengele, Pamona Utara karena kasus oknum KPPS yang mencoblos tujuh surat suara.

Berikutnya kata Ratna, pencoblosan ulang dilakukan di Tolitoli dan Buol pada 17 April 2014 akibat tertukarnya surat suara saat pencoblosan 9 April 2014.(ant)

Survei: Ibu yang Bekerja Lebih Bahagia

Ilustrasi
Jurnalsulteng.com- Para ibu yang bekerja di luar rumah ternyata lebih berbahagia ketimbang yang menjadi ibu rumah tangga. Ini kesimpulan survei dengan mewawancarai 900 responden yang dilakukan situs parenting, Mumsnet. Dari survei yang dilansir 13 April 2014, hanya sekitar 13 persen ibu yang bekerja yang merasa bersalah karena menghabiskan waktu di luar rumah.

Survei ini dilakukan seminggu setelah komentar tajam Mary Bousted, Sekjen Association of Teachers and Lecturers Inggris.  Bousted khawatir bahwa negaranya dalam bahaya karena membuat anak-anak terinstitusionalisasi dengan meningkatnya jumlah balita yang dititipkan di childcare dan usianya semakin muda.

Survei Mumsnet menemukan bahwa 48 persen para ibu mengatakan kalau bekerja dan mendapat gaji, membuat mereka lebih bahagia. Sepertiga dari ibu yang tinggal di rumah mengaku bahwa mereka lebih suka bekerja di luar rumah dan 52 persen lainnya mengatakan bahwa tinggal di rumah lebih sulit dibandingkan pergi bekerja ke luar rumah.

Menurut Justine Roberts, petinggi Mumsnet,  kita sering berpikir kalau para ibu bekerja adalah pihak yang dilecehkan dan punya waktu yang minim, tergesa-gesa mengantarkan anak ke sekolah lalu ke tempat kerja tanpa ada jeda. Kenyataannya justru lebih kompleks dari itu. Sebagian dari mereka ingin bekerja, atau bekerja dalam waktu yang lebih panjang.

Mngkin kita kehilangan semua waktu setelah bekerja atau istirahat makan siang dan terburu-buru harus menjemput anak di sekolah. Tetapi banyak orang tua menemukan bahwa berjauhan dari anak membuat mereka mempunyai energi untuk lebih fokus pada anak-anaknya saat punya waktu bersama  "Jadi mungkin kita harus menghalau klise mengenai rasa bersalah akibat para ibu bekerja,"  kata Roberts.***

Jokowi Punya “Projo”, Prabowo-Hatta Didukung “Praja”

Prabowo-Hatta
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Meski belum resmi dideklarasikan, namun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah banjir dukungan, baik di dunia maya dan dunia nyata. Setelah minggu lalu beredar logo Relawan Prabowo Berjasa di media sosial dan Blackberry Messanger, hari ini (Rabu, 16/4) muncul lagi dukungan dari Relawan Praja, yang merupakan akronim dari kata Prabowo-Rajasa.

Seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Rabu (16/4/2014), relawan Praja mendukung pasangan Prabowo-Hatta karena keduanya memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Menurut Koordinator Praja, Sutrisno, pihaknya meyakini Prabowo memiliki idealisme untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Sementara Hatta adalah sosok pekerja keras yang pikiran dan tenaganya dipercaya di tiga periode pemerintahan. Sutrisno pun melihat, hanya orang-orang yang memiliki kompetensi yang mampu bertahan 12 tahun di kursi menteri.

"Selain itu, pasangan Prabowo-Hatta juga menggambarkan Bhineka Tunggal Ika. Jawa luar Jawa terwakili, sipil militer juga terwadahi. Jadi ini merupakan pasangan klop yang sulit dicari saingannya,” ujar Sutrisno di Jakarta, ketika dihubungi melalui telepon seluler. Dalam waktu dekat rencananya Relawan Praja akan dideklarasikan secara resmi, menunggu kesungguhan pasangan Prabowo-Hatta untuk maju Pilpres 2014.

Ketika disinggung kemiripan nama dengan Relawan Projo yang mendukung Capres PDIP, Joko Widodo (Jokowi), Sutrisno menanggapi datar. "Praja itu singkatan dari Prabowo-Rajasa, jadi tak ada kaitannya dengan Projo. Mungkin kemiripan yang kebetulan," tambahnya.

Lebih lanjut, Sutrisno menjelaskan bahwa selain berupa kata singkatan, Praja memiliki makna yang dalam, yaitu bermakna negeri atau rakyat. Dengan demikian, secara kebetulan juga nama Prabowo-Hatta bermakna rakyat dan negeri. "Ini menarik, meskipun kebetulan, tentu punya makna dan tanda," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Hatta memang diisukan akan berduet di Pilpres 9 April mendatang. Keduanya didukung Partai Gerindra yang di quick qount Pileg lalu mengantungi suara sekitar 12 persen dan PAN dengan 7,5 persen suara. Sebagai syarat pencalonan Capres-Cawapres mendatang, sekurang-kurangnya partai pengusung harus memiliki 25 persen popular vote atau 20 persen kursi parlemen.
"Kita tunggu saja apakah Praja benar-benar akan melaju di 9 Juli nanti," tandas Sutrisno. (rmol) 

Gerindra Sigi Berpeluang Rebut Lima Kursi

Palu, Jurnalsulteng.com - Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sigi, Paulina mengatakan masih memiliki peluang merebut lima kursi karena rekapitulasi suara Pemilu Legislatif di dua daerah pemilihan (dapil) di kabupaten itu belum rampung.

"Masih ada dua dapil di Kabupaten Sigi yang belum diketahui perolehan suara karena masih dalam proses perhitungan dan rekapitulasi di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara)," katanya yang dilansir Antara, Selasa (15/4/2014).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan dari saksi di setiap TPS di sejumlah dapil di Kabupaten Sigi, partai pimpinan Prabowo Subianto itu sudah dapat dipastikan merebut tiga kursi.

Sekarang ini, katanya, Gerindra Sigi sudah mengantongi tiga kursi.

Menurut dia, jika hasil perolehan suara di dua dapil masing-masing meraih satu kursi, berarti bisa dapat lima kursi.

Kalau sampai mendapatkan lima kursi, maka berpeluang besar Partai Gerindra akan menduduki jabatan ketua DPRD Kabupaten Sigi.

"Ya itu kalau kita mendapatkan kursi terbanyak di legislatif," katanya.

Paulina sendiri selain Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sigi, juga selaku wakil Ketua DPRD. (Ant)

Mulai April, BPK Bisa Akses Transaksi di Bank Sulteng

Kantor PT Bank Sulteng
Palu, Jurnalsulteng.com - Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, mulai pertengahan April 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat  mengakses langsung data transaksi keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng.

Hal itu dilakukan setelah ditandatanginya nota kesepahaman (MoU) antara BPK dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa mengakses langsung data transaksi keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng di Gedung BPK RI Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Penandatangan langsung dilakukan oleh  Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan seluruh bupati dan wali kota di provinsi ini, menandatangani MoU itu dengan Kepala BPK Perwakilan Sulteng Moch Bayu Sabartha yang disaksikan Ketua BPK RI Hadi Purnomo dan Direksi Bank Sulteng.

Dalam siaran pers BPK RI Perwakilan Sulteng yang dilansir  Antara Selasa (15/4/2014), menyebutkan, sesuai pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 10 dan Pasal 31 Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa gubernur mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemda untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan akses data transaksi rekening pemda secara on-line pada PT. Bank Sulteng dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

Ketua BPK RI Hadi Purnomo mengemukakan penandatanganan kesepakatan bersama ini sangat penting karena akan tercipta `e-audit financial tracking` yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah serta PT. Bank Sulteng serta wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Manfaat bagi pemda antara lain mencegah penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda.

Bagi PT. Bank Sulteng, katanya, akses on-line dapat digunakan untuk mendorong pengembangan cash management system (CMS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pemda dimaksud.

Dari sisi pemerintah pusat, kata Hadi Purnomo, sampai saat ini BPK telah melakukan akses pada 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. BPK mengharapkan pelaksanaan kesepakatan bersama pada hari ini dapat diikuti oleh seluruh pemda dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

"Dengan e-audit termasuk akses on-line ini, pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistemik karena pengelola keuangan negara `terpaksa patuh` secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas," ujarnya.

Selain peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK, sistem audit elektronik ini juga mampu meningkatkan penerimaan negara dan daerah pada pemda bersangkutan, katanya. (Ant)

Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Amin Badawi
Dirgahayu Provinsi Sulawesi Tengah
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger