>
Headlines News :

Latest Post

Abraham Samad: Jangankan Megawati, Jokowi Kalau Perlu Dipanggil

Written By Jurnal Sulteng on Kamis, 24 Juli 2014 | 11:31:00 PM

Abraham Samad
Jakarta, Jurnalsulteng.com-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) setelah Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran.

Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan pihaknya akan membahas penyelidikan itu melalui gelar perkara alias ekspose setelah lebaran. Termasuk, mengenai perlu atau tidaknya melakukan pemanggilan terhadap Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi habis Lebaran kita putuskan ya. Kita ekspose siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya," kata Samad di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Kamis (24/7/2014).

Dia menekankan, tak ada kendala psikologis bagi KPK untuk memanggil Megawati. Hal itu terbukti dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono dan Jusuf Kalla selaku mantan Wakil Presiden.

Samad bahkan menegaskan berani melakukan pemeriksaan terhadap presiden terpilih, Joko Widodo ketika diperlukan.

"Jadi kenapa takut? Megawati kan bukan presiden. Presiden pun kalau diperlukan kita akan panggil. KPK nggak ada kendala panggil presiden," terang dia.

"KPK enggak ada kendala panggil presiden. Dari ekspose nanti, baru bisa dipetakan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau belum," sambung dia.

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya yakni, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp55 triliun rupiah. Dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp30 triliun), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat, Rp577,812 miliar).

Sebelumnya, KPK sudah memintai keterangan beberapa terperiksa. Mereka yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

Diketahui, SKL BLBI pertama kali dikeluarkan saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sesuai Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Sebelumnya, dalam kasus yang sama Kejaksaan Agung SKL sudah mengeluarka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, negara dirugikan sebesar Rp138,4 triliun.

Sementara, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan terdapat penyimpangan sebesar Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. [Rmol]

Interpelasi Terhalang Barter Proyek Rp1,4 Miliar

Ilustrasi
Donggala, Jurnalsulteng.com- Upaya menghadang interpelasi dewan dengan menghadirkan Bupati Kasman Lassa benar-benar ada yang diuntungkan dan mendapat faedah besar.

Desas-desus ada yang menggunakan azas manfaat di internal anggota dewan Donggala mencuat, seiring dengan batalnya interpelasi terhadap Bupati Kasman Lassa, yang beberapa waktu lalu digulirkan. "Isu azas manfaat itu semua sudah tahu. Ini ibarat (maaf) kentut. Ada bau-nya tapi tidak kelihatan bentuknya," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya di gedung Dewan Donggala.

Dari penelusuran Jurnalsulteng.com disebutkan, salah satu yang mendapat faedah besar  partai politik (parpol). Seperti DPC  Demokrat Donggala, melalui kadernya di dewan Donggala.

Faedah dimaksud yakni pengadaan fasilitas Mess Pemda Donggala di Palu senilai Rp1,4 Miliar. Sumber kuat di dewan menyebutkan, proyek tersebut  diduga telah diarahkan ke DPC Demokrat Donggala. Bahkan fasilitas tersebut sudah diadakan, meski belum melalui proses tender.

Plt DPC Demokrat Donggala, Akub Zainal masih menampik jika upaya menghadang interpelasi, dan Demokrat bagian men-disign untuk menggagalkan interpelasi, bukan untuk mendapatkan proyek.

"Kalaupun ada faedah yang didapatkan dari upaya agar tidak terjadi interpelasi, bukan atas nama partai, tapi mungkin person," tegas Akub.

Seperti diberitakan, upaya interpelasi telah tersandera dengan aliran dana sebesar Rp150 juta. Padahal sebelumnya dewan Donggala telah bersepakat gunakan hak interpelasi dengan menghadirkan Bupati Kasman Lassa, untuk  menjelaskan atas ketimpangan dan masalah di Kabupaten Donggala. Seperti beroperasinya  tambang di Desa Batusuuya Go'o. Yang berdasarkan fakta adminsitrasi, izin usaha pertambangan (IUP) sudah berakhir 15 Januari 2014. Namun faktanya masih melakukan produksi operasional (eksploitasi). [Yus]

2015, Jalan bypass Palu-Parigi Dikerjakan

Jalur Kebun Kopi yang selama ini menjadi satu-satunya akses Palu-Parigi 
akan segera teratasi dengan adanya bypass Palu-Parigi. [Dok]
Palu, Jurnalsulteng.com- Setelah sekian tahun diperjuangkan menggolkan keinginan pemerintah provinsi agar jalan bypass Palu-Parigi bisa dianggarkan pemerintah pusat, dipastikan awal 2015 mendatang akan muali dikerjakan.

Hal ini disampaikan Kepala Bappeda sulteng, Prof DR Rer. Patta Tope, SE saat memberikan materi di kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) fasilitas dan sinkronisasi penyiapan program utama dan pengembangan KSN Kapet Palapas, di Hotel Mercure beberapa waktu lalu.

Menurutnya, gerak cepat pemerintah pusat terus dilakukan. Dan hal itu menjadi tanggung jawab teknis Dinas bina Marga Sulteng. Dengan panjang jalan 48,7 km.

"Kami bersama Kadis Bina Marga, Syaifullah Djafar meyakinkan di kementrian PU agar sesegera mungkin dianggarkan pembiayaan jalan bypass palu-parigi," jelasnya. Dan sepengetahuan kami selaku kepala Bappeda, kadis bina marga telah selesai membuat dokument fisibility study, detailed engineering desig (DED) dan Amdal-pun telah dilaksanakan pihak dinas tehnis atas permintaan jenderal Bina Marga. Dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekira Rp 2,2 Triliun atau 50 miliar perkilometer.

Perlu diketahui, jalur Palu-parigi akan dimulai dari wilayah Biromaru, kabupaten Sigi dan akan berakhir di Desa Dolago, kabupaten Parigi Moutong. Yang awalnya dibuka di bagian Mamboro ke Parigi Mpu. Tetapi jalur tersebut sangat riskan karena melewati taman hutan raya (Tahura). [Yus]

Lebaran, Kebutuhan Daging Sapi di Sulteng Capai 9.000 Ton

Palu, Jurnalsulteng.com- Sulawesi Tengah menghadapi Lebaran 2014 ini membutuhkan daging sapi sekitar 9.000 ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu.

"Kebutuhan itu meningkat hingga tiga kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sulteng, Abubakar Almahdali di Palu, Kamis (24/7/2014).

Ia mengatakan kebutuhan akan daging sapi tersebut dapat terpenuhi karena Sulteng merupakan salah satu dari sejumlah daerah penghasil ternak potong di kawasan timur Indonesia (KTI).

Apalagi, Sulteng sejak beberapa tahun hingga kini masih aktif mengirim ternak sapi potong ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut dia, soal ketersediaan daging untuk memenuhi kebutuhan lebaran tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Begitu pula daging ayam. Stok ayam potong di pasar-pasar tradisional khususnya di Palu cukup memadai,meski harga sedikit naik.

Harga daging ayam di pasar sejak awal ramadhan sudah naik, tetapi masih terjangkau. Harga daging ayam dijual pedagang saat ini berkisar Rp22 ribu per kilogram atau naik dari sebelumnya Rp20.500,00 sementara daging sapi bertahan pada kisaran Rp95 ribu per kilogram.

Para pedagang setempat menjamin stok daging mencukupi kebutuhan masyarakat.

Suasa di sejumlah pasar tradisional di Palu seperti Pasar Masomba, Bambaru dan Manonda dalam beberapa hari ini mulai dipadati warga yang datang untuk berbelanja berbagai bahan kebutuhan lebaran.

Kepala Dinas Peternakan Sulteng, M Faisal Mang menjamin ketersediaan daging sapi dan ayam cukup memadai. Sulteng tidak perlu mendatangkan ternak sapi dan ayam potong dari luar, sebab produksi lokal mencukupi kebutuhan.

Dia mengaku permintaan masyarakat selama ramadhan terhadap daging sapi dan ayam meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun karena persediaan memadai, meski permintaan meningkat tetap dapat dipenuhi.

Pada 2014 ini, kata Faisal, populasi ternak sapi diprediksi meningkat menjadi sekitar 262.000 ekor, bahkan tidak tertutup kemungkinan lebih dari itu.

Jumlah itu meningkat dibandingkan 2013 tingkat populasi ternak sapi di Sulteng baru 249.980 ekor. [Ant]


Seorang Hacker Menjelaskan dengan Rinci Kelemahan IT KPU

Ilustrasi
Jurnalsulteng.com- Seorang hacker sistem IT yang merahasiakan jatidirinya demi menghindari ancaman pidana menjelaskan kelemahan sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilpres 2014 yang baru berlalu.

Audit yang dilakukannya terhadap sistem IT KPU itu dimuat di alamat audit-kpu.blogspot.com
Sejauh ini hanya ada satu artikel di blog itu dengan judul “Security Audit Sistem IT KPU Pilpres 2014”.

A, demikian nama anonim yang digunakannya, mengatakan ada enam celah keamanan sistem IT KPU yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik.

Dia mengatakan audit yang dilakukannya ini dimaksudkan untuk ikut menciptakan pemilu yang lebih berkualitas di masa depan.

Karena setiap kali pemilu, mulai dari 2004, sistem IT selalu dijadikan bahan perdebatan, redaksi merasa perlu memuat ulang audit yang dilakukan A. Juga diharapkan, artikel yang ditulisnya menjadi bahan perdebatan demi perbaikan penyelenggaraan pemilu.

Berikut kutipan dari audit sistem IT KPU itu.

PERKENALKAN. Nama saya A. Tanpa nama belakang.

Saya lahir di Indonesia. Sebagai CEH, profesi saya konsultan keamanan jaringan komputer.

Baru tahun ini saya mengikuti berita-berita dan ikut memilih di Pemilu Presiden Indonesia.

Hari ini 23 Juli 2014. Saya membaca berbagai tulisan orang. Banyak yang bertanya:

Apakah Pemilu Presiden 2014 berlangsung dengan jujur dan adil?

Saya mungkin punya jawabannya. Mungkin. Tulisan saya mungkin menjawab pertanyaan. Mungkin juga malah membuka banyak pertanyaan baru.

Namun sebelumnya mohon maaf. Saya bukan penulis. Mohon maaf jika bahasa saya kurang baik. Saya coba sampaikan dengan singkat dan efektif.

Tulisan ini saya tujukan untuk anda-anda yang penasaran.

Juga untuk calon presiden terpilih, Pak Jokowi. Agar nanti sistem IT Pemilu 2019 bisa lebih baik dari sekarang. Agar tidak ada lagi yang teriak curang.

Juga untuk calon presiden tidak terpilih, Pak Prabowo. Karena Anda pasti penasaran. Juga untuk presiden sekarang, Pak SBY. Siapa tahu, bapak juga penasaran.

Juga untuk para perancang dan admin sistem IT Pemilu 2014: Raden Santoso, Nanang Indra, Utian Ayuba, Andy Nugroho, Yoga Dahirsa, Muhammad Hafidz dkk.

Tentunya juga untuk pada anggota KPU: Husni Kamil Malik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sugit Pamungkas dkk.

Anggap saja ini sumbangan saya. Untuk bahan pelajaran bersama. Agar Indonesia lebih aman. Indonesia hebat. Indonesia bangkit.

7 April 2014

Di 7 April 2014. Saya mengamati ada fenomena menarik.

Hacker dan cracker juga punya hak pilih. Punya hak berpolitik. Juga punya hak berkampanye mendukung nomor satu atau nomor dua.

Begitu besar semangat para hacker dan cracker dalam Pemilu Presiden 2014 ini. Sebagian besar dukung nomor dua. Walau juga ada yang dukung nomor satu.

Ini kesimpulan saya setelah melihat begitu banyak iklan capres di Google dan YouTube. Iklan yang baik-baik saja. Juga iklan yang tidak baik-baik saja.

Padahal tidak boleh ada iklan capres di kedua situs ini. Google melarang iklan politik di Indonesia. Dalam bentuk apapun. Namun...

Mereka pasti menyadari kemampuan Google dalam menyaring dan memblokir iklan terbatas. Celah ini yang diekploitasi.

Ada juga yang begitu bersemangat, banyak situs orang diretas, diubah jadi halaman untuk promosi atau menjelekkan yang tidak didukungnya.

Mereka berusaha untuk mempengaruhi persepsi. Persepsi mempengaruhi hasil.

Usaha mereka membuat saya bertanya. Selain menyebarkan informasi untuk mempengaruhi presepsi, apa lagi yang bisa mereka lakukan?

Dapatkan hacker dan cracker simpatisan capres meretas sistem IT KPU? Dan mempengaruhi hasil secara langsung? Saya mencobanya.

Celah Keamanan # 1:
Email Anggota KPU

Untuk memahami bagaimana cara kerja sistem IT KPU saya perlu informasi dari dalam. Saya mulai dari mencari alamat email anggota-anggota KPU.

Saya menemukan dokumen ini semua alamat email komisioner KPU yang aktif digunakan ada di dokumen ini. Enam dari tujuh menggunakan email gratisan.

Saya jadi bertanya. Mengatur pemilu bukan pekerjaan main-main. Kenapa gunakan email gratisan yang mudah diretas? Apa mungkin disengaja?

Ferry Kurnia sepertinya adalah yang paling muda dari tujuh anggota KPU. Biasanya yang paling muda adalah yang paling terlibat untuk urusan IT.

Saya kirimkan satu email phishing ke Ferry. Tidak sampai dua jam, saya sudah bisa akses dan membaca semua email yang pernah diterima dan dikirimkan.

Apa yang saya temukan membuat saya bingung. Saya yakin para anggota KPU, dan para perancang sistem IT KPU bukan orang sembarangan.

Namun mereka seperti membuat semuanya begitu mudah untuk seorang yang punya niat seperti saya untuk masuk ke sistem IT KPU.

Celah Keamanan # 2:
Berkirim Username dan Password di Email

Hal pertama yang saya lakukan ketika membuka boks email salah satu anggota KPU adalah mencari kata "password".  Saya sungguh terkejut.

Saya langsung dapat password ke SILOG. Sistem Logistik.

Saya juga dapat password ke Dropbox yang dipakai untuk simpan copy data pemilih seluruh Indonesia.

Dapat juga password ke sistem real count KPU. Ya. Ternyata KPU memiliki sistem real count yang entah mengapa tidak ditampilkan di websitenya sehingga publik harus menghitung sendiri seperti di website kawalpemilu.org.

Dapat juga password untuk mengelola website KPU. Dapat juga password untuk SIDALIH, sistem data pemilih. Dapat juga password untuk banyak sistem lainnya.

Ini juga membuat saya bingung. Berbagai password dikirimkan begitu saja oleh admin melalui email. Apakah ingin memudahkan hacker untuk masuk sistem?

Catatan: Banyak password di screenshot ini masih digunakan... Jadinya saya hidden ya... Maaf kalau jadi penasaran.

Celah Keamanan # 3:
Ada Google Docs Daftar Username dan Password

Betapa terkejutnya saya. Email ini benar-benar di luar logika dan cara berpikir saya. Saya temukan satu email yang dikirimkan oleh admin sistem IT KPU kepada semua anggota KPU. Isinya GOOGLE DOCS dengan daftar semua password sistem IT KPU.

Saya jadi benar-benar curiga, para admin dan anggota KPU memang ingin memudahkan hacker dan cracker untuk masuk ke sistem IT KPU.

Apalagi...

Celah Keamanan # 4:
Pola Password Mudah Ditebak

Sebagai contoh, ini password SSH ke website KPU yang pernah digunakan:

4dm1n80njol@w1w1k.
Username: kpuadmin.
Password root shell/MySQL: m3rd3k41945!

Banyak password sistem IT KPU menggunakan pola yang sama. Apakah agar mudah diingat... Atau agar mudah diretas. Maaf jika saya berpikir yang tidak-tidak, karena saya dilatih untuk mencermati pola.

Celah Keamanan # 5:
Semua Anggota KPU Bisa Edit Daftar Pemilih Sesuka Hati

Ini adalah Sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU. Dengan sistem ini KPU mengatur nama-nama yang masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penambahan atau pengurangan nama-nama pemilih dapat dilakukan dari sistem ini. Ini krusial karena di Indonesia pemilih dapat memilih cukup berbekal undangan tanpa perlu KTP.

Saya orang awam. Namun jadi pertanyaan besar untuk saya. Jika mau aman: Kenapa semua anggota KPU bisa edit DPT sesuka hati? Kenapa akses yang diberikan oleh admin tidak hanya read only?

Keputusan hak edit ini, tentu saja keputusan disengaja, tidak mungkin kecelakaan, memberikan kewenangan sangat besar untuk setiap anggota KPU untuk bermain dengan jumlah pemilih. Mengurangi atau menambahkan.

Bisa saja jika ada anggota KPU yang komunikasi dengan tim sukses calon presiden tertentu, atau jika ada hacker atau cracker pendukung calon  presiden tertentu yang masuk ke sistem seperti saya... Bisa saja menambahkan pemilih baru... atau mengurangi pemilih di daerah-daerah tertentu.

Mereka yang belum bisa memilih, bisa diberikan hak untuk memilih. Mereka yang diketahui akan memilih calon tertentu, bisa dicabut hak memilihnya... Dengan mudah. Sangat mudah.

Apalagi untuk setiap entri... Tidak ada info atau log secara terbuka, siapa yang terakhir melakukan edit apalagi edit history.

Celah yang membahagiakan... Bagi siapapun yang punya niat tidak baik.

Celah Keamanan # 6:
Semua Anggota KPU Bisa Edit Jumlah Pengiriman Kertas Suara Sesuka Hati

Sistem Logistik (SILOG) KPU. Dengan sistem ini KPU mengatur distribusi surat suara ke semua daerah / TPS. Penambahan atau pengurangan pengiriman kertas suara dapat dilakukan dari sistem ini.

Pertanyaan saya mengenai SILOG ini sama dengan SIDALIH.

Saya orang awam. Namun jadi pertanyaan besar untuk saya. Jika mau aman: Kenapa semua anggota KPU bisa edit logistik pemilu seperti kertas suara sesuka hati? Kenapa akses yang diberikan oleh admin tidak hanya read only?

Maaf kalau ini seperti mengulang. Keputusan ini, tentu saja keputusan disengaja, tidak mungkin kecelakaan, memberikan kewenangan sangat besar untuk setiap anggota KPU untuk bermain dengan jumlah kertas suara.

Bisa saja jika ada anggota KPU yang komunikasi dengan tim sukses calon presiden tertentu, atau jika ada hacker atau cracker pendukung calon  presiden tertentu yang masuk ke sistem seperti saya... Bisa saja mengirimkan kertas suara lebih ke daerah-daerah tertentu. Sangat mudah.

Apalagi seperti di SIDALIH... Untuk setiap entri... Tidak ada info atau log secara terbuka, siapa yang terakhir melakukan edit apalagi edit history.

Apresiasi:
Sistem Scan Formulir C1

Dalam membuat tulisan ini, saya merasa saya harus adil. Jika ada celah keamanan, saya sampaikan. Jika ada best practice yang dilakukan, saya apresiasi.

Sistem scan formulir C1 yang dibuat oleh tim KPU menurut saya sangat bagus. Antarmuka aplikasi didesain sederhana, tidak banyak isian. Ini pastinya membantu meningkatkan penggunaan sistem.

Presentasi C1 di web pilpres2014.kpu.go.id juga bagus. Sederhana dan mudah digunakan oleh siapapun.

Pengelolaan C1 ini membuat persepsi kalau pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Hampir tidak mungkin mempengaruhi hasil pemilu jika scan C1 sudah terkumpul semua di server KPU.

Namun saya punya pertanyaan. Pertanyaan cukup besar. Admin membuat aplikasi real count, khusus untuk pada anggota KPU di alamat http://103.21.228.33/internal, kenapa data ini tidak dibuka ke publik?

Kenapa memaksa publik untuk melakukan gotong royong entri data dari ratusan ribu formulir C1? Padahal real count nya sudah ada...

Sekedar pertanyaan selewat saja. Mungkin ada penilaian sendiri...

Kesimpulan

Kembali ke pertanyaan awal: Apakah Pemilu Presiden 2014 berlangsung dengan jujur dan adil?

Saya tidak tahu. Terlalu banyak daerah, terlalu banyak TPS, terlalu banyak nama pemilih untuk dapat mengetahui permainan dengan SILOG atau SIDALIH.

Namun dua hal yang pasti. Pertama: Siapapun yang bisa punya akses ke SILOG dan SIDALIH dan punya niat untuk memenangkan calon nomor satu atau nomor dua, terutama sebelum bulan Mei 2014, dan punya kemampuan koordinasi dengan tim sukses di lapangan (TPS TPS, desa-desa mana saja yang perlu dilebihkan kertas suara... Nama-nama apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari sistem) dapat sangat mempengaruhi hasil Pemilu Presiden 2014.

Kedua: Sama sekali tidak sulit untuk mengakses semua sistem IT KPU. Malah saya curiga... Seperti dibuat begitu mudah bagi hacker dan cracker yang ingin masuk. Ada apa?

Semoga bukan kenapa-kenapa. Semoga celah-celah keamanan yang saya tulis disini... Adalah kesalahan yang tidak disengaja.

Karena siapa yang punya akses ke sistem IT KPU... Bisa mempengaruhi siapa yang terpilih jadi presiden.

Presiden yang punya kuasa akan negara 250 juta penduduk. Anggaran 2.000 triliun. 600.000 tentara. Perputaran uang hampir 10.000 triliun.

Karena kalau memang disengaja...

Sangat mudah... Bisa ada ratusan... Ribuan... Mungkin jutaan pemilih "baru". Hasil kreasi dari mereka yang punya akses ke SIDALIH.

Bisa juga ada ratusan... Ribuan... Mungkin jutaan kertas suara yang "kebetulan lebih". Hasil kreasi dari mereka yang punya akses ke SILOG.

Maaf jika tulisan ini jadi menimbulkan pertanyaan baru.

Demikian tulisan saya. Semoga ini bermanfaat.

A.

Catatan kaki: Saya seorang hacker. Bukan cracker. Saya melakukan audit ini karena penasaran. Bukan karena ada niat tidak baik.

Namun undang-undang Indonesia tidak membedakan. Untuk menghindari kemungkinan pidana... I wish to remain anonymous. [***]

Diduga Mengalir Rp150 Juta untuk Hadang Interpelasi

Written By Jurnal Sulteng on Sabtu, 19 Juli 2014 | 11:14:00 PM

Ilustrasi
Donggala, Jurnalsulteng.com- Sejak akhir Mei 2014, interpelasi DPRD Donggala digelindingkan untuk menghadirkan Bupati Donggala, Kasman Lassa. Namun upaya untuk melakukan interpelasi tersebut diperkirakan bakal buyar. Buyarnya rencana interpelasi tersebut karena ada dugaan mengalirnya dana segar sebesar Rp150 juta ke oknum pimpinan dan anggota Dewan Donggala.

Aroma tak sedap menerpa bahkan mencoreng institusi dewan itu begitu kuat merebak dikalangan anggota dewan.

Wakil Ketua II, DPRD Donggala, Namrud Mado, ketika dikonfirmasi membantah tudingan tersebut. Dia justru meminta membuktikan jika benar ada dana diterima oknum pimpinan dewan. "Itu fitnah dan tidak benar ada pimpinan dewan menerima," tegas Namrud via pesan singkat.

Sedangkan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Donggala, Akub Zainal membenarkan ada upaya menghalau agar tidak terjadi interpelasi.

Akub mengatakan, kalaupun ada posisi bargaining antara dewan dan bupati, biasa terjadi. Tetapi sifatnya personal. Tidak membawa-bawa lembaga.  “Misalnya  saya (Akub- Red) sebagai seorang kontraktor jelas kalau ada bagian proyek, harus ikuti proses dan mekanisme, seperti ikut tender,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Pantai Barat, A.Rahman Syamsu menilai apa yang akan dilakukan dewan dengan menghadirkan Bupati Kasman Lassa sangat tidak berdasar. Selain yang dipermasalahkan adalah peninggalan bupati lama, juga sangat tidak substansi kesalahan diduga dibuat Bupati Kasman Lassa.

 "Dewan hanya merasa terganggu dengan keinginan kuat Bupati Kasman menghilangkan kebiasan lama dewan meminta jatah (voucher) proyek. Dengan membuat interpelasi, maka akan mendorong dan menggiring bargening proyek-proyek," tegas Rahman, yang juga Sekretaris Gapensi Donggala.[Yus]

Rencana Interpelasi Bupati Donggala Terancam Buyar

Akub: Demokrat Bagian Penghadang Interpelasi

Ilustrasi
Donggala, Jurnalsulteng.com- Upaya DPRD  Donggala untuk menggunakan hak interpelasi terhadap bupati Donggala terancam buyar. Bahkan Partai Demokrat Donggala melalui wakil ketua, M.Nasir salah satu penginisiasi interpelasi, akhirnya justeru menjadi partai yang menghadang interpelasi.

Penghadangan interplasi tersebut diduga karena ada gratifikasi mengalir diantara anggota dan pimpinan dewan.  Plt DPC Partai Demokrat Donggala, Akub Zainal mengaku menjadi bagian yang menskenario agar dewan menghentikan keinginan gunakan hak interpelasinya dengan menghadirkan Bupati Kasman Lassa.

"Saya benarkan kalau Partai Demokrat Donggala yang mendorong agar tidak terjadi interpelasi," kata Akub di Palu, Sabtu (19/7/2014).

Sementara anggota Dewan Donggala Abd Muis Yahya, menjelaskan  interpelasi sebagai salah satu hak dewan dengan menghadirkan bupati Kasman Lassa untuk didengar keterangannya, terkait beberapa kebijakan Pemda Donggala yang dianggap strategis. Tetapi menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Misalnya kata Abd Muis, berkaitan operasional tambang di Desa Batusuya Go'o. Yang berdasarkan fakta adminsitrasi, izin usaha pertambangan (IUP) sudah berakhir 15 Januari 2014. Namun faktanya masih melakukan produksi operasional (eksploitasi).

Demikian juga aktivitas  tambang di Desa Ogoamas II. Perusahaan belum mengantongi  izin eksplorasi dan eksploitasi tapi sudah melakukan aktivitas, bahkan sudah ada pelabuhan jettinya.

"Baru mengantongi rekomendasi kepala desa (kades) dan camat, sudah eksploitasi bahkan sudah bangun pelabuhan. Dan masalah penebangan hutan di area penyangga kawasan perkantoran. Sebagai kawasan terbuka hijau yang pembabatannya dipimpin langsung Bupati Kasman Lassa," ujar Abd Muis Yahya. [Yus]

Pemerintah Dorong HIPMI Investasi di KEK

Gubernur Sulteng Longki Djanggola pada pembukaan Musda HIPMI Sulteng
di Ball Room Mercure Hotel Palu, Sabtu (19/7/2014).
Palu, Jurnalsulteng.com - Pemerintah akan memberikan peluang dan kesempatan kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu.

"Karena KEK ini dibangun untuk tujuan pertumbuhan ekonomi baru, maka sangat disayangkan jika peluang ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada pembukaan Musyawarah Daerah X HIPMI Sulawesi Tengah di  Ballroom Hotel Mercure  Palu, Sabtu (19/7/2014).

Hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Umum DPP HIPMI Raja Sapta Oktohari dan sejumlah pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Sulawesi Tengah dan sejumlah pengusaha muda di daerah setempat.

Gubernur Longki Djanggola mengatakan khusus Sulawesi Tengah terdapat dua agenda besar yakni ekonomi masyarakat ASEAN 2015 dan KEK Kota Palu.

Longki mengatakan dua momentum tersebut satu sisi memberikan angin segar bagi pelaku ekonomi dan dunia usaha namun di sisi lain juga menjadi bumerang bila gagal.

Jika gagal, kata dia, masyarakat hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Gubernur meminta HIPMI ke depan mendesain program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan daerah setempat.

"Apa saja yang bisa kita mulai kerjakan sekarang, sudah harus dikerjakan," katanya.

Gubernur meminta kepada para kandidat calon Ketua DPD HIPMI Sulawesi Tengah agar bersaing sehat, profesional dan mengedepankan kekeluargaan.

Gubernur Longki Djanggola mengatakan dirinya berterima kasih kepada Ketua DPD HIPMI Sulawesi Tengah Endi Hermawan karena selama menjadi Ketua HIPMI provinsi selalu aktif menghadiri kegiatan pengusaha muda tingkat nasional atas nama Sulawesi Tengah.[Ant]

Musda HIPMI Sulteng Kisruh

Suasana MUSDA HIPMI Sulteng ke X Ballroom Mercure Hotel, Sabtu (19/7/2014), diwarnai interupsi peserta Musda.
[Trisno]
Palu, Jurnalsulteng.com- Musyawarah Daerah X Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah berlangsung kisruh, Sabtu (19/7/2014), sehingga mengakibatkan pembahasan tata tertib Musda molor.

Kekisruhan tersebut antara lain disebabkan perbedaan versi Badan Pengurus Cabang Kabupaten Banggai sehingga terjadi dualisme kepengurusan.

Satu versi mempertahankan Sekretaris BPC Banggai dijabat oleh Ahmad Ciwang dan satu versi lagi dijabat oleh Safie Diko. Sementara jabatan Ketua BPC Banggai dijabat oleh Mikel Tendean.

Karena masing-masing pihak mempertahankan versinya, forum rapat mengeluarkan BPC Banggai, sambil proses rapat tetap berlangsung.

Sekretaris BPD HIPMI Abubakar Hadado mengatakan BPD Sulteng tidak pernah mengeluarkan dua surat keputusan dalam waktu yang bersamaan untuk BPC Banggai. BPD HIPMI hanya mengeluarkan surat keputusan BPC Banggai atas nama Ahmad Ciwang.

"Surat keputusan yang kami keluarkan adalah sesuai hasil formatur yang masuk ke BPD. Itu tidak ada yang diganti. Ditulis sesuai titik komanya. Saya tidak pernah mengganti nama sekretaris," katanya.

Sementara itu versi yang mempertahankan Safie Diko dengan alasan yang bersangkutan dilantik oleh BPD disaksikan bupati dan pejabat daerah lainnya pada 31 Mei 2014.

"Kenapa yang muncul dalam Musda ini bukan Safie Diko. Ini kan mengecewakan," katanya.

Tertunda-tundanya pembahasan tata tertib Musda karena banyaknya protes terhadap keabsahan peserta, peninjau dan undangan.

Pembahasan tata tertib yang berlangsung pukul 14.30 WITA akhirnya ditetapkan pukul 17.00 WITA. Setelah itu Ketua BPD Sulteng Endi Hermawan menyampaikan laporan pertanggungjawaban masa jabatan 2011-2014.

Rapat Musda kemudian ditunda dan dilanjutkan pukul 21.00 Wita setelah selesai shalat Tarwih. [Ant]

MH17 Jatuh, Pemberontak Ukraina Salah Tembak Pesawat?

Written By Jurnal Sulteng on Jumat, 18 Juli 2014 | 10:19:00 AM

Petugas berdiri di antara puing-puing pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di wilayah Ukraina (17/7/2014).
[REUTERS/Maxim Zmeyev]
Jurnalsulteng.com- Sebuah media sosial yang kerap digunakan oleh komandan tertinggi pemberontak Ukraina, VK, memuat pernyataan bahwa kelompok pemberontak awalnya mengira telah menembak jatuh pesawat militer Ukraina. Namun, laporan yang diterima pesawat yang ditembak adalah pesawat penumpang komersial Malaysia Airlines MH17.

Stasiun berita Channel News Asia, Jumat (18/7/2014), melansir komandan dari kelompok yang menamakan diri Republik Rakyat Donetsk, menyiratkan bahwa mereka telah salah tembak sasaran.

"Kami baru saja menembak jatuh sebuah pesawat Antonov An-26 dekat Torez. Pesawat itu jatuh dekat dengan lahan penambangan," tulis Igor Strelkov. Pernyataan itu kerap dikutip oleh banyak media di Ukraina.

Mereka juga mengatakan telah menembak jatuh pesawat Antonov lainnya, An-26 di bagian timur Ukraina yang kini masuk dalam wilayah kekuasaan mereka pada tanggal 14 Juni kemarin. Akibatnya, sebanyak 49 pejabat pemerintah tewas.

"Kami telah memperingatkan (tentara militer Ukraina) untuk tidak terbang di wilayah udara kami," ujar Strelkov.

Bahkan, dalam situs itu, dia turut melampirkan sebuah video untuk memastikan pesawat tersebut sudah jatuh.

VK kemudian melampirkan sebuah tautan yang mirip dengan laporan media Ukraina mengenai jatuhnya pesawat MAS. Video itu menunjukkan beberapa warga setempat yang merujuk ke lokasi jatuhnya pesawat seperti yang disebut Strelkov. Namun, kebenaran informasi ini masih perlu diselidiki lagi.[Viva]

Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Jasa Desain
Selamat Ramadhan
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger