>
Headlines News :

Latest Post

Semua Paslon Pilwakot Salam Dua Jari ke Konvoi Pilgub

Written By Jurnal Sulteng on Thursday, 27 August 2015 | 11:43:00 p.m.



Palu, Jurnalsulteng.com- Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tengah, Kamis (27/8/2015) memulakan masa kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah. Pemulaannya ditandai dengan unjuk jalan kampanye damai di sepanjang jalan protokol di Sulawesi Tengah. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng diiringi puluhan mobil para pendukungnya. Masing-masing Calon memilih mobil dengan bak terbuka untuk unjuk diri.

Sebelum unjuk jalan, pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur menandatangani plakat deklarasi pemilihan kepala daerah damai di Sulawesi Tengah. Hanya Calon Gubernur nomor urut 1, Rusdi Mastura yang tidak hadir dalam pemulaan kampanye itu.

(Baca Juga: Rusdi Mastura Tidak Tandatangani Deklarasi Kampanye Damai )

Ketua KPUD Sulteng Sahran Raden meminta agar para calon, tim sukses dan pendukungnya bisa berjanji kepada seluruh masyarakat Sulteng.

"Para pihak harus siap menciptakan pemilihan kepala daerah yang damai demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan daerah dilandasi semangat persatuan dan persaudaraan," tandas Sahran membacakan potongan plakat kampanye damai itu.

Unjuk Jalan kampanye damai itu berlangsung aman dan lancar. Iringan kendaraan yang ditumpangi para calon, tim sukses dan para pendukung mengikuti kampanye itu dengan tertib.

Yang menarik, saat berpapasan dengan Pasangan Petahana Longki Djanggola dan Sudarto, di Taman Ria, Palu, semua Paslon Walikota dan Wakil Walikota Palu dan para pendukungnya mengangkat salam dua jari, yang menjadi simbol nomor urut 2 di Pilgub. Pasangan petahana Gubernur Sulteng itu pun melambaikan tangan kepada pasangan walikota dan wakil walikota serta para pendukungnya.

"Insya Allah ini pertanda baik buat kita. Insya Allah pasangan Longki-Sudarto masih mendapat tempat di hati seluruh rakyat di Sulawesi Tengah. Terima kasih atas dukungannya," kata Longki di atas mobil bak terbuka yang ditumpanginya.[Tim]

Editor; Sutrisno   

Polisi Periksa 18 Saksi Penganiaya Ketua KPU Tolitoli

Ketua KPUD Kabupaten Tolitoli Hambali Mansur merintih menahan sakit saat dirujuk di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Hambali menjadi korban pengeroyokan pendukung salah satu pasangan calon bupati Tolitoli, saat pengmabilan nomor urut. [Foto: Facebook]


Palu, Jurnalsulteng.com- Polisi memeriksa sebanyak 18 saksi terkait insiden penganiayaan yang dilakukan sekelompok massa yang diduga pendukung salah satu calon Bupati Tolitoli, Sulawesi Tengah, terhadap Ketua KPU setempat, Selasa (25/8/2015).

(Baca Juga: Demo Anarkis Warnai Pengambilan Nomor Urut Pillkada Tolitoli )

"Saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan maraton. Yang jelas sudah ada 18 saksi diperiksa," kata Kapolres Tolitoli AKBP Christ Pusung saat dihubungi dari Palu, Kamis (27/8/2015) malam, terkait penganiayaan Ketua KPU Tolitoli Hambali Mansur.

Dari 18 saksi yang diperiksa tersebut, tiga di antaranya diamankan saat insiden berlangsung. Ketiganya sudah dibebaskan.

Menurut Christ, kemungkinan masih ada tujuh saksi lagi yang akan dimintai keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang saat unjukrasa di halaman Kantor KPU Tolitoli tersebut.

Christ mengatakan berdasarkan pemeriksaan sementara sudah ada tanda-tanda terhadap kemungkinan calon tersangka dua sampai tiga orang.

"Kalau melihat rekaman yang ada bisa mengarah dua sampai tiga calon tersangka," katanya.

Dia mengatakan dari 18 saksi yang sudah diperiksa tersebut belum ada satupun saksi yang mau menyebutkan nama dari pelaku pengeroyokan terhadap ketua KPU Tolitoli Hambali Mansur.

Menurut Christ secara kasat mata berdasarkan rekaman video yang dimiliki kepolisian setempat menunjukkan Ketua KPU Hambali Mansur dipukul dan diinjak.

"Ketua KPU itu jatuh karena pukulan. Dia akhirnya terjerembab begitu. Terlihat direkaman diinjak, tetapi wajah pelaku tidak kelihatan jelas," jelasnya.

Dia mengatakan penyidik akan terus memeriksa saksi sehingga memperjelas terhadap tersangka.

"Kita masih kumpul saksi tujuh orang lagi," katanya.

Christ berharap dengan adanya keterangan para saksi tersebut akan memudahkan petugas dalam menetapkan tersangka.

Christ mengatakan dirinya bersama seluruh jajaran akan menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sementara itu Ketua KPU Hambali Mansur hingga Kamis malam masih dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu, setelah sebelumnya sempat dirawat di klinik kesehatan Polres Tolitoli.

Hambali sebelumnya juga mengatakan dirinya dipukul dan diinjak oleh pengunjukrasa sehingga menderita sakit di bagian kepala dan dekat kemaluannya.[***]

Sumber; Antara

Habsa Tidak Tandatangani Kesepakatan Kampanye Damai

Para pasangan calon Walikota dan wakil walikota Palu usai penandatangan deklarasi kampanye damai di Lapangan Baiya, Kecamatan Palu Utara, Kamis (27/8/2015). Kolom tandatangan Calon Walikota nomor urut 3 tampak kosong karena tidak dihadiri calonnya di panel kesepakatan kampanye damai. [Foto: Trisno/JurnalSulteng]
Palu, Jurnalsulteng.com- Deklarasi kampanye damai tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu yang digelar KPUD Kota Palu di Lapangan Baiya, Kecamatan Palu Utara, Kamis (27/8/2015), tidak dihadiri calon Walikota Palu nomor urut 3 Habsa Yanti Ponulele.

Dalam deklarasi kampanye damai itu, para pasangan calon menandatangi lima butir kesepakatan. Namun pasangan calon nomor urut 3 hanya ditandatangani oleh calon wakilnya, Tamrin H. Samauna.

Penandatanganan deklarasi kampanye damai diawali oleh pasangan nomor urut 1 Hidayat-Sigit, kemudian pasangan nomor urut 2 Hadianto-Wiwik dan diakhiri dengan wakil pasangan nomor 3 Tamrin H. Samauna.

Adapun lima butir kesepakan kampanye dami itu diantaranya, pertama; melaksakan kampanye secara lebih santun, sopan dan bertanggungjawab dan tidak menganggu ketertiban masyarakat.

Kedua;  Melakukan kompetisi secara damai tanpa kekerasan dan tidak menghalalkan segala cara.

Ketiga;  siap menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan pelanggaran seperti politik uang, menggunakan isu SARA serta pelanggaran lainnya.

Keempat; Berlaku jujur, transparan dan akuntable dalam penyerahan rekening dana kampanye serta laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

Kelima; Menjaga kondusifitas pemilihan walikota dan wakil walikota Palu.

Deklarasi kampanye damai Pilkada walikota Palu juga dihadiri warga yang memadati lapangan Baiya, kecamatan Palu Utara.

Sejumlah warga sangat menyayangkan adanya salah satu calon yang tidak ikut menandatangani deklarasi kampanye damai, yang menjadi kesepatakan untuk menjunjung tinggi integritas masing-masing pasangan calon.

"Walaupun ini hanya seremoni, tetapi sangat penting bagi calon yang akan berkompetisi. Karena ini sebuah kesepakatan yang harusnya diikuti semua pasangan calon," ujar warga yang hadir di lapangan Baiya.

Deklarasi kampanye dami Pilkada Kota Palu diakhiri dengan konvoi pasangan calon dan pendukungnya dengan mengambil rute dari lapangan Baiya menuju lapangan Vatulemo.[***]

Wartawan; Sutrisno
Editor: Agus M

Rusdi Mastura Tidak Tandatangani Deklarasi Kampanye Damai

Calon Gubernur nomor urut 1 Rusdi Mastura tidak hadir pada Deklrasi Kampanye Damai Pilkada Gubernur Sulteng di KPUD Sulteng, Kamis (27/8/2015). [Foto: Mahbub/JurnalSulteng]


Palu, Jurnalsulteng.com- Calon Gubernur nomor urut 1 Rusdi Mastura tidak menghadiri dan tidak menandatangai Deklarasi Kampanye Damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (27/8/2015).

Panel Deklarasi Kampanye Damai yang dipasang di di depan Kantor KPUD itu akhirnya hanya ditandantangani oleh pasangan nomor urut 2, Longki Djanggola-Sudarto dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 1, Ihwan Datu Adam.

(Baca Juga: Rusdi-Ihwan Tidak Kompak )

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pasangan gubernur dan wakil gubernur Rusdi-Ichwan maupun tim pemenangannya. Dari informasi yang beredar diketahui bahwa Rusdi tengah berada di Jakarta.

Informasi dari Mohammad Ridha Saleh, yang disebut-sebut sebagai pemikir yang berada di belakang Rusdi-Ihwan mengatakan bahwa Rusdi tengah berada di Jakarta untuk suatu urusan.

"Kabarnya dia menjadi pembicara dalam suatu seminar bersama Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Puan Maharani. Temanya tentang revolusi mental dan ekonomi kreatif. Tapi untuk pastinya nanti saya tanya beliau," kata Edang, panggilan akrab mantan komisioner Komnas HAM itu.

(Baca Juga: Ihwan Silap Lidah Sebut KPUD Kaltim )

Namun, ada pihak yang menyayangkan ketidakhadiran Rusdi Mastura dalam perhelatan yang digelar KPUD ini.

"Ini kan penting. Deklarasi Kampanye Damai, mestinya Beliau bisa hadir," kata Alfi, salah seorang warga yang kebetulan hadir di deklarasi itu.[Tim]

Editor; Sutrisno 

Pedagang di Pasar Tavanjuka Tinggal 11 Orang

Pasar tradisional modern di Tavanjuka, Tatanga, Kota Palu, semakin sepi. Bahkan saat ini hanya dihuni 11 pedagang. [Foto:Panoramio.com]


Palu, Jurnalsulteng.com- Jumlah pedagang di pasar tradisional modern di Tavanjuka, Tatanga, Kota Palu, terus merosot bahkan hingga saat ini tinggal 11 orang yang bertahan.

“Padahal pasarnya masih cukup bagus, losnya bagus, airnya bagus. Lalu kenapa pasar tersebut masih sepi. Itu yang menjadi pertanyaan kami saat berdialog dengan pedagang,” kata anggota DPRD Kota Palu Ratna Mayasari Agan, di Palu, Rabu (26/8/2015).

Hal itu dikemukakannya terkait hasil reses yang ia lakukan bersama anggota DPRD lainnya di daerah pemilihan Palu Selatan pekan lalu. Dalam reses tersebut dimanfaatkan berdialog dengan masyarakat.

Dari dialog tersebut kata Ratna, terungkap bahwa persoalan penjual di pinggir jalan masih menjadi salah satu penyebab utama sepinya pasar tradisional modern Tavanjuka tersebut.

“Belum lagi tentang keberadaan pedagang yang berjualan di perbatasan antara Kota Palu dengan Kabupaten Sigi, makin menambah sepi pasar Tavanjuka. Itu keluhan pedagang yang ada di sana,” jelasnya.

Penduduk yang bermukim di beberapa kompleks perumahan seperti BTN Palupi maupun BTN Tavanjuka yang jumlahnya sekitar 600 kepala keluarga, lebih suka datang membeli jualan di pinggir jalan, daripada masuk ke dalam Pasar Tavanjuka.

Pedagang yang masih menempati los di pasar Tavanjuka meminta agar penjual sayur dan ikan di perbatasan Kota Palu dan Sigi, dimasukkan ke Pasar Tavanjuka.

Dari penuturan anggota dewan asal daerah pemilihan Palu Selatan-Tatanga ini, mereka tidak mempermasalahkan jika Pemkot ingin mengubah model Pasar menjadi Pasar Seni atau Pasar Batu.

“Jika pasar itu menjadi Pasar Seni mereka siap mengubah bentuk dagangan mereka. Hanya mereka meminta tetap ada sayur dan ikan yang dijual di Pasar itu,” ujarnya.

Komisi B DPRD Kota kata Maya, akan memanggil SKPD terkait mencari solusi agar Pasar Tavanjuka bisa kembali berfungsi.[***]

Sumber; Antara

Baca Pakta Integritas; Rusdi-Ihwan Tidak Kompak, Longki-Sudarto Disambut 'Applause'

Written By Jurnal Sulteng on Wednesday, 26 August 2015 | 10:15:00 p.m.

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 saat membacakan pakta integritas di Convention Hall, Swissbel-Hotel Silae Palu, Rabu (26/08/2015). [Foto: Mahbub/JurnalSulteng]


Palu, Jurnalsulteng.com- Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, menyepakati enam poin pakta integritas selama proses pilkada berlangsung.  Penandatangan berlangsung di Convention Hall, Swissbel-Hotel Silae Palu, Rabu (26/08/2015).

Menariknya, saat pasangan nomor urut satu Rusdi Mastura-Ihwan Datu Adam beberapa kali harus mengulang membaca poin-poin pakta integritas itu karena tidak kompak. Spontan membuat tamu undangan tertawa. Meski begitu, para undangan yang hadir tetap memberikan Applause kepada pasangan dengan nomor urut 1 tersebut.

(Baca Juga: Ihwan Silap Lidah Sebut KPUD Kaltim )

Sementara, pembacaan  pakta integrtitas  nomor urut 2 Drs H.Longki Djanggola, M.Si dan Sudarto, SH, M.Hum berjalan lancar dan teratur.

Di hadapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng sebagai panitia penyelenggara dan ratusan undangan yang hadir, Paslon petahana itu, nampak begitu antusias dan penuh semangat membacakan pakta integritas.

Pembacaan enam poin pakta integritas dimulai calon gubernur Longki Djanggola pada poin ke satu.

"Siap menjunjung tinggi integritas diri dengan tidak melakukan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur yakni politik uang, penggunaan fasilitas negara dan pemerintah, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menggunakan issue suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta pelanggaran lain yang dapat mencederai kualitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi Sulawesi Tengah," kata Longki membacakan pakta integritas.

Kemudian poin ke dua dibacakan Sudarto, diamana poin ini dikatakan, tidak akan melakukan manipulasi.

"Tidak akan melakukan tindak-tindakan manipulatif yang mencederai hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015, serta siap menerima hasil Pilkada secara arif dan bijaksana," tandas Sudarto saat membacakan poin ke dua.

Demikian selanjutnya pakta tersebut dibacakan secara bergantian dan berurutan sampai di poin ke enam.

Hingga diakhir poin pembacaan pakta integritas, paslon petahana mendapat Applause panjang dari pendukung dan para undangan yang hadir.

Usai membacakan pakta integritas Longki-Sudarto melakukan jabat salam dengan kompetitornya Paslon Rusdi Mastura dan Ihwan Datu Adam serta penyelenggara.[***]

Wartawan; Mahbub
Editor; Sutrisno

Dikeroyok, Ketua KPU Tolitoli Dirujuk ke RS


[Ilustrasi]

Palu, Jurnalsulteng.com- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah Hambali Mansur, Rabu pagi akan dirujuk ke rumah sakit di Kota Palu guna berobat setelah sebelumnya dikeroyok oleh sejumlah massa pengunjuk rasa di kantor KPU Tolitoli, Selasa (25/8/2015).

(Baca juga: Demo Anarkis Warnai Pengambilan Nomor Urut )

"Sekarang masih dirawat di klinik Polres Palu," kata Komisioner KPU Tolitoli Sulaeman Pajjalani saat dihubungi dari Palu, Rabu ((26/8/2015).

Dia mengatakan rekan kerjanya itu mengeluh sakit di bagian leher dan kepala serta terdapat benjolan di dekat kemaluannya.

Sulaeman mengatakan Hambali dikeroyok beberapa orang di halaman kantor KPU Tolitoli.

"Saat kejadian itu saya tidak melihat langsung karena saya sudah di dalam ruangan diamankan polisi. Tetapi menurut pengakuan Hambali, saat dirinya dipanggil Amran Yahya (calon bupati), tiba-tiba beberapa orang mengejar. Ketua akhirnya terperangkap di kerumunan massa. Saat itulah dia dipukul sampai jatuh," katanya.

Saat terjatuh itulah, kata Sulaeman, Hambali dipukul bahkan diinjak oleh massa.

Unjuk rasa tersebut berlangsung Selasa (25/8/2015) oleh pendukung pasangan calon bupati/wakil bupati Amran Yahya dan Zainal Daud. Mereka memprotes lolosnya pasangan calon bupati Azis Bestari/Sarpan yang diusung Golkar dan Nasdem.

Namun unjuk rasa damai tersebut ternodai dengan dugaan penganiayaan oleh pendukung pasangan Amran/Zainal Daud.

Polisi telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Ketua DPC PKB Tolitoli Ramli Doho mengatakan massa pendukung pasangan calon yang diusung partainya itu tidak mengeroyok Hambali.

"Ketua KPU itu dipanggil Amran Yahya saat menuju rapat pencabutan nomor urut. Tetapi Hambali lari dan jatuh. Andaikan Hambali tidak lari mungkin tidak ada masalah," katanya.[***]

Sumber; Antara 

Dua Paslon Pilgub Tandatangani Pakta Integritas

Dua Calon Gubernur Longki Djanggola dan Rudi Mastura didampingi pasangannya menandatangai pakta integritas yang diselenggarakan Bawaslu Sulteng, Rabu (26/8/2015). [Foto ; Mahbub/JurnalSulteng]


Palu, Jurnalsulteng.com- Dua pasangan calon (Paslon) yang akan maju di Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) menandatangai pakta integritas yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dua Paslon tersebut yakni, nomor urut 1,  H. Rusdy Mastura- Ihwan Datu Adam dan Paslon nomor 2, Drs H.Longki Djanggola, M.Si - H.Sudarto, SH, M.Hum.

Penandatangan pakta Integritas yang diselenggarakan Bawaslu di Convention Hall, Swissbel-Hotel Silae Palu, Rabu (26/08/2015), juga sekaligus sosialisasi pengawasan partisipatif dan imbauan moral.

Beberapa tokoh lintas agama yang hadir memberikan imbauan secara tertulis agar Pilkada berlangsung arif dan bijak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dari imbauan dari tokoh lintas agama tersebut menekankan agar tahapan pelaksanaan kampanye berjalan, sopan, santun, damai dan tertib.

Dihadapan ratusan undangan yang menghadiri sosialisasi tersebut ke dua Paslon diberi kesempatan membacakan pakta integritas oleh panitia pelaksana. Diawali oleh Paslon nomor urut satu Rusdi Mastura dan Ihwan Datu Adam, kemudian Paslon nomor urut dua Longki Djanggola dan Sudarto.

Pakta integritas yang ditandatangani kedua paslon terdiri dari enam poin diantaranya, Pertama; Siap menunjung tinggi integritas dengan tidak melakukan pelanggaran pemilihan gubernur dan weakil gubernur yakni politik uang, penggunaan fasilitas negara dan pemerintah, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menggunakan issue suku, agama, ras antar golongan (SARA) serta pelanggaran lain yang dapat mencederai kualitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua;  Tidak akan melakukan tindakan-tindakan manipulative yang mencederai hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015, serta siap menerima hasil Pilkada secara arif dan bijaksana.

Ketiga; Berlaku jujur, transparan dan akuntabel dalam penyerahan rekening dana kampanye, pembukuan, penerimaan dan penggunaan serta dalam penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Siap komitmen untuk tidak menerima sumbangan dan kampanye dari sumber-suber yamg dilarang oleh perundang-undangan.

Keempat; Menjaga kondusifitaspemilihan gubenr ddan wakil gubernur di provinsi Sulawesi Tangah dengan melakukan kontestasi secara damai tanpa kekerasan.

Kelima; Menudukung profesionalisme, indepedensi, dan imprialitas penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai upaya memperoleh kemenangan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Keenam; Menghargai kewenangan pengawas, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan.[***]

Wartawan; Mahbub
Editor; Sutrisno

Demo Anarkis Warnai Pengambilan Nomor Urut Pilkada Tolitoli

Written By Jurnal Sulteng on Tuesday, 25 August 2015 | 10:53:00 p.m.

Aparat keamanan menjaga ketat aksi demo yang dilakukan massa pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Amran Hi Yahya-Zainal Daud (Ayahanda), Selasa (25/8/2015). Aksi ini diwarnai pemukulan terhadap Ketua KPUD Tolitoli. [Foto:Facebook]
Tolitoli, Jurnalsulteng.com- Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tolitoli, Selasa (25/8/2015) diwarnai aksi anarkis. Bahkan aksi itu mengakibatkan Ketua KPUD Tolitoli, Hambali Mansyur menjadi korban pemukulan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat KPUD tengah mempersiapkan pengundian, sekira pukul 10.00 WITA, tim pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Amran Hi Yahya-Zainal Daud (Ayahanda), mendatangi kantor KPUD Tolitoli.

Mereka berunjuk rasa dan meminta KPUD Tolitoli membatalkan keikutsertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Azis Bestari dan Sarpan Said dengan alasan  diragukan keabsahannya

Tuntutan masa pendukung pasangan calon Ayahanda itu diterima dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke KPUD  Provinsi Sulawesi Tengah secepatnya. Namun, sekira pukul 15.30 WITA saat Hambali disertai sejumlah komisioner lainnya berjalan menuju lapangan Hi Hayun Tolitoli untuk melakukan pencabutan nomor urut, tiba-tiba datang sekelompok orang yang langsung memukul dan mengeroyok Ketua KPUD Tolitoli.

Akibatnya, Hambali cedera dan dilarikan di Klinik Bhayangkara Polres ToliToli untuk menjalani pengobatan.

Aparat keamanan dari Polres Tolitoli sudah berhasil menangkap tiga pelaku pemukulan terhadap Ketua KPUD Tolitoli. Ketiga pelaku anarkis itu diduga merupakan pendukung pasangan Ayahanda.

Kapolres Tolitoli AKBP Chrits Reinhard Pusung membenarkan adanya tindakan anarkis yang terjadi saat pasangan calon Bupati Tolitoli akan melakukan pengambilan nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPUD setempat.

"Tindakan saya untuk membubarkan masa bertindak anarkis itu, langsung  melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dan langsung mengamankan Ketua KPUD Toli Toli bersama komisioner lainnya agar selamat dari tindakan anarkis itu. Dan menangkap tiga orang diduga pelaku anarkis dan diamankan di Polres Tolitoli untuk proses hukum. Pelaksanaan  pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Pilkada tahun 2015 tetap dilakukan dalam penjagaan aparat,” kata AKBP Chrits yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online.

Sementara itu Penasehat Hukum KPUD Tolitoli, Ekky Rasyid SH menyatakan tindakan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ayahanda terlalu emosional, mengakibatkan terjadi tindakan tidak terpuji berbuntut anarkis. Sekarang aturan sesuai Undang-Undang Pilkada tidak seperti dulu, bahkan semua calon yang memenuhi syarat harus diakomodir.

"Tentang ijazah Azis Bestari KPUD Tolitoli, melihat semuanya sesuai persyaratan. Kalau toh ada gugatan atau keberatan, sesuai aturan ada wadah untuk proses  keberatan tersebut yakni Panwaslu. Karena telah terjadi tindakan anarkis terhadap Ketua KPUD ToliToli saya kira itu hak kewenangan aparat Polres Tolitoli untuk bertindak proses hukum,” kata Eky. [***]


Editor; Sutrisno

Daftar Calon Kepala Daerah yang Tidak Lolos Verifikasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Komisi Pemilihan Umum, Senin (24/8/2015), telah menetapkan sebanyak 62 pasangan bakal calon kepala daerah tidak lolos dalam tahap verifikasi yang dilakukan di 261 daerah.

Setelah penetapan tersebut, ada tiga daerah uang memiliki calon kepala daerah kurang dari dua pasang, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Denpasar, dan Minahasa Selatan. Sementara itu, tiga daerah lain, yakni Kota Surabaya dan Samarinda serta Kabupaten Pacitan, akan mengumumkan penetapan calon pada 30 November 2015.

Berikut nama-nama pasangan bakal calon yang tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah.

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Haris T Kamaru dan Yusuf K Mooduto (perorangan)

2. Kabupaten Bone Bolango
Ruwaida Mile dan Benyamin Hadju (perorangan)

3. Kabupaten Boven Digoel
Edwar Christofel Haurissa dan Paulus Etrash (perorangan)

4. Kabupaten Boyolali
Cahyo Sumarso dan M Yakni Anwar (perorangan)

5. Kabupaten Bulukumba
Sukma Nurani Amperia dan A Abdul Hakim (perorangan)

6. Kabupaten FakFak
Mohammad Uswanas dan Abraham Sopaheluakam (Demokrat, PDI-P, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, dan PPP)

7. Kabupaten Gowa
Syachrir Syarifuddin dan Anwar Usman dari Golkar

8. Kabupaten Jembrana
I Ketut Wirawan dan I Made Suardana (Golkar, Demokrat, Gerindra)

9. Kabupaten Kaimana
Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa (PDI-P, PKB, Hanura)

10. Kabupaten Kepahiang
Zurdinata dan Iwan Sumantri ( PKPI)

11. Kabupaten Kepulauan Aru
Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu (Golkar, Gerindra)

12. Kabupaten Kepulauan Aru
Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay (PKB, PPP)

13. Kabupaten Kepulauan Selayar
Aji Sumarno dan Abd Gani (PAN, Hanura, PKB)

14. Kabupaten Klaten
Suhardjanto dan Sunardi (Gerindra, PKS, Hanura)

15. Kabupaten Kutai Kartanegara
Wahyu dan Andi Katanto (perorangan)

16. Kabupaten Kutai Kartanegara
Idham Khalid dan Abdul Kadir (Golkar)

17. Kabupaten Labuhanbatu Utara
Ramlan Aluan dan Yusli Panggabean (perorangan)

18. Kabupaten Lampung Timur
Julianto Paimin dan Achrodji (perorangan)

19. Kabupaten Lebong
Abu Thalib dan Ahmad Ridwan (perorangan)

20. Kabupaten Lombok Tengah
Kurniawan Armin dan Mahdan Harkan (perorangan)

21. Kabupaten Mamuju
Siti Saleha Duka dan Firman Argo Waskito (Demokrat)

22. Kabupaten Mamuju Utara (Baca JugaPendukung Menginap di Kantor KPU )
Abdulah Rasyid dan Marigun Rasyid (parpol)

23. Kabupaten Mandailing Natal
Saparuddin Haji Lubis dan Miswaruddin Daulay (Gerindra, Golkar)

24. Kabupaten Manggarai
Philipus Mantur dan Adrianus Suardi (perorangan)

25. Kabupaten Minahasa Selatan
Jhony RM Sumual dan Annie S Langi (Gerindra, Demokrat)

26. Kabupaten Morowali Utara
Sutrisno Sembiring dan Kristina Parinsi (perorangan)

27. Kabupaten Muna
La Iru dan La Ode Syahruddin Kaeba (perorangan)

28. Kabupaten Nabire
Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa (parpol)

29. Kabupaten Ngada
Adrianus Fono Dopo dan Yohanes Vianey Sayangan (perorangan)

30. Kabupaten Nias Selatan
Hadirat Manao dan Ami Hari Hondo (PAN, Golkar, Hanura)

31. Kabupaten Ogan Ilir
Sobli Rozali dan Taufik Toha (perorangan)

32. Kabupaten Pahuwato
Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi (perorangan)

33. Kabupaten Paser
Zainal Arifin dan Yuli Rusdiansyah (perorangan)

34. Kabupaten Paser
Mahmud dan Ahmad Lukman (perorangan)

35. Kabupaten Pemalang
Mukti Agung Wibowo dan Afifudin (PKS, PAN, Hanura)

36. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Eftiyani dan M Mukhtar Jayadi (perorangan)

37. Kabupaten Pesisir Selatan
Burhanuddin dan Novril Anas (Demokrat, PPP)

38. Kabupaten Rejang Lebong
Muhamad Syafik dan Sutisnak (perorangan)

39. Kabupaten Rejang Lebong
Mardiono dan Hardian (perorangan)

40. Kabupaten Sekadau
Yansen Akun Effendy dan Saharudin (Golkar, PAN)

41. Kabupaten Sigi
Suarman Lakantja Sepe dan Andi Lasipi (perorangan)

42. Kabupaten Simalungun
Lindung Gurning dan Soleh Saragih (perorangan)

43. Kabupaten Solok Selatan
Boy Iswarmen dan Fachril Murad (perorangan)

44. Kabupaten Sopeng
Andi Kaharuddin dan Andi Kastahar (perorangan)

45. Kabupaten Sumbawa Barat
Kusmayadi dan Khairuddin Karim (perorangan)

46. Kabupaten Supiori
Mandosir Alweisius Nicolaus dan Federik Erents (Golkar, PKS)

47. Kabupaten Tana Tidung
M Yahya dan Hendrik (Nasdem, Hanura)

48. Kabupaten Tanah Datar
Nelson Darwis Tungga Batuah dan Muzwar M (Demokrat, PPP, PDI-P)

49. Kabupaten Toba Samosir
Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahean (perorangan)

50. Kota Balikpapan
Abdul Hakim dan Wahidah (perorangan)

51. Kota Balikpapan
Achdian Noor dan Abriantinus (perorangan)

52. Kota Bitung
Ridwan Lahiya dan Maximillian Hendrik Willem Purukan (perorangan)

53. Kota Gunung Sitoli
Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa (Gerindra, Golkar, PAN)

54. Kota Manado
Markus Palantung dan Robert Pardede (perorangan)

55. Kota Palu   (Baca JugaPetahana Kota Palu Gagal Maju di Pilkada )
A Mulhanan Tombolotutu dan Tahmidy Lasahido (Golkar, Gerindra)

56. Kota Pekalongan
Sudjaka Martana dan Fauzi Umar Lahji (perorangan)

57. Kota Pematang Siantar
Kusma Erizal Ginting dan Tjaw Kim (perorangan)

58. Kota Pematang Siantar
Fernando Simanjuntak dan Arsidi (perorangan)

59. Kota Pematang Siantar
Suriany Siahaan dan Imal Raya Harahap (perorangan)

60. Kota Pematang Siantar
Alosius Sihite dan Anggi Rhaditya Lubis (perorangan)

61. Kota Pematang Siantar
Sortaman Saragih dan Muhammad Nurdin (perorangan)

62. Sulawesi Utara
Elly E Lasut dan David Bobihoe (Golkar, PKS, PKPI)

Sumber; Kompas

Jurnalsulteng.com on Facebook

 
Developed by : Darmanto.com
Copyright © 2015. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger