>
Headlines News :

Latest Post

Rakyat Sulteng Masih Membutuhkan Figur Longki

Written By Jurnal Sulteng on Kamis, 05 Maret 2015 | 9:07:00 AM

Longki Djanggola
Palu, Jurnalsulteng.com- Sepertinya masyarakat Sulteng, khususnya Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong (Parmout), masih menginginkan Drs Longki Djanggola, menahkodai pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga lima tahun mendatang.

Berdasarkan pantauan Jurnalsulteng.com di Kecamatan Kasimbar, akhir pekan lalu, ketika menyimak diskusi hangat masyarakat setempat yang ihwal siapa Gubernur Sulteng mendatang.
"Kapan lagi Pilgub?," tanya Amin, salah seorang warga Desa Donggulu, Sabtu (28/2/2015).

Menurutnya, figur seorang Longki masih sangat dibutuhkan memimpin Sulteng. Pasalnya figur Longki yang bersahaja sepertinya kata dia, masi lekat di masyarakat Sulteng khususnya di Parmout. Apalagi saat ini belum ada figur yang bermunculan untuk berkompetisi dengan dia.
"Kalau saya ditanya, jawaban saya, kayaknya masi pak Longki yang memimpin daerah kita. Tidak taulah kalau ada figur lain yang muncul," bebernya.

Hal yang sama dikatakan Ello dan teman diskusi lainnya bahwa figur Longki masi berpeluang besar memimpin Sulteng.
"Tidak betul itu kalau ada orang yang bilang bahwa pak Longki tidak disukai lagi masyarakat Parigi Moutong, buktinya kita-kita ini," ungkapnya.

Meskipun tambah mereka, ada isu-isu negatif yang mulai dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyerang Longki, hal itu tak akan menurunkan popularitas dan elektabilitas seorang Longki Djanggola.

Pendapat yang sama juga dikatakan warga Desa Ranang Kecamatan Kasimbar, Putu Wardana, saat dimintai pendapat terkait Pilgub 2015 ini, Minggu (1/3/2015).

Menurutnya, sebagai warga Sulteng hampir semua warga di desanya sudah merasakan perubahan selama empat tahun terakhir sejak daerah ini dipimpin Longki Djanggola.[Bob]
(Baca Juga: Gerindra Konsolidasi Tim Pemenangan )

Editor: Sutrisno





Kasus Kolam Renang, Mantan Kadis PU Sulteng Bungkam

Kolam Renang Bukit Jabal Nur Palu
Palu, Jurnalsulteng.com- Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Masud Kasim tidak bersedia memberi komentar terkait proses lelang proyek kolam renang di Bukit Jabal Nur Palu yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

"Saya tidak bisa komentar karena berkas itu ada di Cipta Karya. Saya sudah pensiun tidak mungkin berkas saya bawa ke rumah," kata Masud yang dikutip dari Antara, Kamis (5/3/2015), terkait ditetapkannya sembilan tersangka proyek kolam renang 2004-2005.

Proyek kolam renang yang direncanakan menelan anggaran Rp16,9 miliar dan dikerjakan tahun jamak oleh PT Bhakti Baru Rediapratama tersebut dikerjakan saat Masud Kasim masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus dirinya ditunjuk oleh Gubernur Aminuddin Ponulele selaku ketua tim. (Baca Juga: Hanya Bisa Dipakai Bebek )

Masud tidak bersedia memberikan penjelasan terkait proses ditetapkannya Bhakti Baru Rediapratama selaku kontraktor, apakah melalui proses tender murni atau hanya berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara gubernur dan kontraktor.

"Yang saya tahu proyek ini tidak ada dananya sehingga kita tempuh MoU. Dikemudian hari ada turun dananya ke pemborong ya Alhamdulillah," katanya.

Dia mengatakan dirinya tidak bersedia memberi komentar jika tidak ada dokumen tertulis karena itu akan dipertanggungjawabkan.

Masud juga mengaku tidak tahu terkait hasil evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) atas pembangunan kolam renang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah pada awal 2010.

"Saya pensiun 1 Januari 2008," katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tanggal 26 April 2010, pelaksanaan kolam renang tahun 2004 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp500 juta, namun direvisi kembali pada 30 Agustus 2004 menjadi Rp1,5 miliar.

Dari seluruh dokumen tersebut tidak dijelaskan terkait proses lelang kecuali melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah provinsi dengan PT. Bhakti Baru Readiapratama pada 3 Juli 2004.

Tim yang ditunjuk gubernur untuk menyiapkan pelaksanaan proyek menetapkan beberapa kesepakatan antara lain perusahaan bersedia melaksanakan pembangunan kolam renang dengan cara full financiring.

Perusahaan melaksanakan pembangunan dalam waktu empat tahun dan pembayaran oleh pemerintah selambat-lambatnya enam tahun.

Kesepakatan tersebut dijadikan dasar penyusunan nota kesepahaman antara perusahaan dengan pemerintah provinsi.

Kesepahaman itulah ditantangani para pihak serta diketahui/disetujui oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah.

Dalam laporan hasil evaluasi itu juga disebutkan pada 9 Juli 2004 panitia pelelangan/penunjukan langsung tahun anggaran 2004 mengundang Direktur Bhakti Baru Rediapratama untuk mengikuti rapat penjelasan pekerjaan dan memasukkan penawaran pembangunan kolam renang.

Pada 20 Juli panitia pelelangan/penunjukkan langsung melakukan pembukaan sampul penawaran dengan hasil memenuhi syarat dan dinyatakan sah.

Dari sinilah perusahaan ditetapkan sebagai pelaksana proyek hingga akhirnya pekerjaan terhenti pada 2006 karena pemerintah tidak mencairkan anggaran pembangunan senilai Rp3,9 miliar.

Menurut hasil evaluasi BPKP penyebab dan sumber hambatan kolam renang tersebut karena pelaksanaanya tidak sesuai Keppres 80/2003.

Selain itu juga disebutkan lemahnya perikatan kedua belah pihak yang digunakan sebagai dasar pembangunan kolam renang.

Akibat dari terhambatnya pembangunan kolam renang tersebut mengakibatkan dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp2,4 miliar belum dapat dimanfaatkan.

BPKP juga memberikan alanalisis alternatif pemecahan masalah yakni kedua belah pihak atau salah satu pihak berkehendak mengubah posisi status quo-nya.

Pemerintah provinsi juga dapat mengambil diskresi hukum untuk mengkonversi tagihan perusahaan atas pekerjaan tahun 2006 menjadi piutang perusahaan setelah dinilai kembali dalam kerangka investasi kemitraan berbentuk bangun serah guna.[Ant

Kasus Kolam Renang, Legislator: Bernuansa Politis

Logo DPRD
Palu, Jurnalsulteng.com- Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Polhukam DPRD Sulawesi Tengah Sri Indraningsih Lalusu menilai bahwa penetapan para tersangka dalam kasus korupsi pembangunan kolam renang Bukit Jabal Nur di Palu oleh Kejati Sulteng bernuansa politis.
(Baca Juga: Waspadai Penilaian Politis)

"Saya mencium aroma politis yang cukup menyengat. Kejadian seperti ini selalu terulang menjelang pemilihan gubernur," katanya yang dikutip dari Antara, Kamis (5/3/2015).

Indikasi adanya aroma politik, menurut politisi PDI Perjuangan itu, ada dua hal, yakni pertama, penetapan tersangka disampaikan setelah adanya kepastian bahwa Pilgub Sulawesi Tengah akan dilangsungkan pada akhir 2015 ini.

"Kasus ini sebenarnya kan kasus lama yakni tahun 2004-2006, tetapi kenapa koq penetapan tersangkanya baru sekarang, setelah KPU Sulteng mengumumkan bahwa Pilgub Sulteng akan digelar Desember 2015," ujarnya. (Baca Juga: Kajati Tak Gentar Ada 'Sarpin Effect' )

Indikasi kedua adalah mengapa penyidikan kasus ini hanya pada proyek pembangunan kolam renang di Bukit Jabal Nur Kota Palu, padahal beberapa kasus lain yang perlu dituntaskan oleh penegak hukum seperti pembangunan Gedung DPRD Sulteng, pembangunan Gedung Wanita, Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan pagar komplex penyelenggaran STQ.

Sri menegaskan bahwa ia tidak mempersalahkan penyidik kejaksaan yang telah menetapkan Ketua DPRD Sulteng yang juga Ketua DPD Golar Sulteng Aminuddin Ponulele, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhiddin Moh. Said dan Anggota DPD asal Sulteng/mantan Ketua DPRD Sulteng Murad U. Nasir serta enam orang lainnya sebagai tersangka dalam proyek bernilai Rp2,4 miliar tersebut.

"Saya yakin bahwa penyidik hanya melaksanakan tugasnya dalam penegakkan hukum, tetapi yang menjadikan ini bernuansa politis adalah awal masuknya persoalan ini ke penyidikan. Siapa yang melaporkan dan mempersoalkan dan siapa yang tersangkut di dalamnya. Ini yang membuat nuansa politisnya cukup kental," katanya.

Menurut anggota DPRD dari Dapil Banggai itu, pihaknya sudah pernah mempertanyakan kepada Kajati Sulteng Johanis Tanak mengapa kasus ini baru sekarang dinaikkan menjadi penyidikan, dan ia memperoleh jawaban bahwa karena proyek tersebut tidak ditenderkan.

Karena itu, kata Sri, pihaknya mendesak Kejati Sulteng untuk menyelesaikan hingga tuntas kasus tersebut, tetapi jangan hanya kasus kolam renang saja, tetapi juga kasus pembangunan gedung DPRD Sulteng, Gedung Wanita, Gedung Serba Guna, dan pagar STQ Kota Palu.

"Semua tunggakan masalah yang terkait korupsi harus diselesaikan secara tuntas, jangan dipilih-pilih. Desakan ini tidak hanya ditujukan kepada Kejati Sulteng tetapi juga penyidik kepolisian, pemerintah daerah dan legislatif," ujarnya.

Sri mengaku heran mengapa pemerintah daerah begitu tertutup kepada Komisi I DPRD Sulteng terkait data dan semua informasi terkait proses pembangunan kolam renang Bukit Jabal Nur sejak awal sampai saat ini.

"Terus terang, kami ini mitra eksekutif khusus terkait asset daerah, termasuk kolam renang dan bangunan-bangunan yang beraroma korupsi itu, tetapi sampai saat ini kami tidak memiliki data-data mengenai hal itu. Sudah cape saya berburu informasi, tidak ada pejabat dan mantan pejabat terkait di eksekutif dan legislatif yang tau kasus ini dan mau memberikan data dan info kepada kami," ujarnya.[Ant]

Wewenang Luhut Ditambah, Hubungan Jokowi-JK Bisa Memanas

Jokowi-JK
Jakarta, Jurnalsulteng.com-  Penilaian bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang senang dengan lahirnya Perpres Nomor 26 tahun 2015 tentang wewenang Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan juga disampaikan analis politik M. Qodari.

Makanya, menurut Qodari, Jusuf Kalla blak-blakan bicara ke media bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penerbitan Perpres, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Februari lalu.

"Kelihatannya memang (JK) tidak happy,” jelas Qodari yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Rabu malam (4/3/2015).

Ketidaksenangan JK ini, lanjutnya, bisa berujung pada munculnya friksi dan ketegangan dengan Jokowi. Kalau JK tetap tidak bisa menerima Perpres tentang Luhut, hubungan dengan Jokowi bisa jadi panas. Bisa jadi akan ada tarik-menarik politik. "Tapi kita lihatlah nanti,” ucapnya.

Luhut Panjaitan saat ini memang punya wewenang besar. Berdasarkan Perpres tersebut, ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini hampir mirip dengan Wapres JK dalam melakukan pengawasan ke kementerian. [Rmol]

Gubernur Berharap Warganya Tidak Dipenjara Karena Pajak

Longki Djanggola
Palu, Jurnalsulteng.com- Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berharap warganya tidak ada yang masuk penjara karena terkena "gijzeling" (penyanderaan) akibat menunggak pajak di atas Rp100 juta.

Longki meminta para wajib pajak bersikap kooperatif dalam menunaikan kewajiban membayar pajak agar tidak ada petugas pajak yang melakukan upaya paksa termasuk melakukan penyanderaan.

"Kita harapkan tidak ada warga Sulteng (masuk penjara). Semoga tidak ada. Kalaupun ada, saya dukung agar ada efek jera," katanya menegaskan.

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo Malut), Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak bisa terkena penyanderaan jika menunggak lebih dari Rp100 juta dan tidak ada itikad baik untuk membayar dari wajib pajak.

"Kalau tidak membayar ya di-gijzeling. Kalau setelah di-gijzeling lalu membayar maka besoknya bisa dibebaskan," katanya yang dikutip dari Antara, Kamis (5/3/2015)

Longki juga menghadiri pekan panutan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu di Kota Palu, Selasa (3/3/2015).

Sebanyak 29 penunggak pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Palu, terancam masuk penjara (penyanderaan) sebab memiliki tunggakan di atas Rp100 juta.

Sebenarnya di wilayah KPP Palu yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong ada sekitar 100 penunggak pajak namun yang terancam masuk penjara hanya 29 orang karena jumlah tunggakan mencapai Rp100 juta.

Kantor pajak akan segera berkoordinasi dengan kejaksaan dan rumah tahanan negara (Rutan) untuk menyandera para penunggak pajak jika enggan untuk membayar.

Dari 29 penunggak pajak, tiga di antaranya telah diusulkan untuk dicegah bepergian ke luar negeri. Namun, Ditjen Pajak hanya mengajukan pencegahkan ke kantor imigrasi untuk satu orang saja.

Jumlah penunggak pajak di Sulteng yang terancam masuk penjara bisa lebih banyak lagi sebab baru kantor pajak di Palu yang merilis sedangkan kantor pajak di Kabupaten Buol, Poso dan Banggai belum merilis para penunggak pajak yang terancam masuk penjara.[Ant]

Peras Rakyat Tujuh Turunan, Keanehan SKL BLBI Harus Diusut

Written By Jurnal Sulteng on Minggu, 01 Maret 2015 | 9:52:00 PM

Ilustrasi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Century telah menjadi beban rakyat Indonesia hingga tujuh turunan.

Begitu dikatakan Yeni Sucipto selaku sekjen dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam konferensi pers bertajuk 'Presiden Wajib Tuntaskan Kejahatan Ekonomi : Korupsi BLBI dan Century' di Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2015).

"Kasus ini masih menjadi beban negara, karena merugikan keuangan negara hingga Rp 5 ribu triliun dan merampas kesejahteraan selama tujuh turunan hingga 2043," katanya.

Dampak lainnya juga, lanjut Yeni, terhadap defisit keuangan negara di mana setiap tahunnya semakin membesar hingga pemerintah ketergantungan utang luar negeri.

"Jika hal ini dibiarkan, maka akan dapat menyebabkan krisis keuangan dalam waktu dekat. Karena itu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, jangan sampai kasus BLBI ini membuat negara defisit dan dapat menyebabkan krisis keuangan," tandasnya.

Harus Diusut

Yenni Sutcipto juga menerangkan asal muasal angka Rp5 ribu triliun yang menjadi beban APBN hingga tahun 2043 mendatang.

"Angka ini adalah akibat diperpanjangnya masa cicilan obligasi rekap terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan pada perbankan hingga tahun 2043," jelasnya.

Yenni menambahkan, pada tahun 1998, kerugian negara mencapai Rp 650 triliun, namun setelah dihitung angkanya meningkat jadi Rp 2 ribu triliun.

"Angka ini terancam terus naik hingga Rp 5 ribu triliun hingga tahun 2033 dan diperpanjang hingga 2043," sambungnya.

Hingga kini, jelas dia lagi, total nilai obligasi rekap yang dibayarkan negara belum transparan disampaikan ke publik.

"Sehingga hal tersebut juga berpotensi untuk diselewengkan. Selain itu Surat Keterangan Lunas (SKL) juga belum sepenuhnya menjadi jaminan pengembalian utang ke negara, dan inilah  mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai SKL menjadi bentuk baru korupsi dalam skandal BLBI. Ini perlu untuk terus ditindaklanjuti KPK agar segera terkuak keanehan terkait SKL dalam BL ini," tandasnya.[Rmol]


Waspadai Penilaian Politis Terkait Penetapan Tersangka Kolam Renang

Kolam Renang di Bukit Jabal Nur eks STQ Palu. [Dok]
Palu, Jurnalsulteng.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng telah menetapkan sembilan tersangka kasus kolam renang Bukit Jabal Nur, Jumat (27/2/2015). Penetapan tersangka tersebut menimbulkan penilaian politis, menjelang digelarnya hajatan Pilkada gubernur yang akan berlangsung 16 Desember 2015.

Terlebih lagi, dari inisial A dan M yang disebutkan Kajati, Johanis Tanak, publik langsung bsa menebak para tersangka terutama inisial politisi Golkar yang saat ini yang saat ini masih duduk di DPRD Sulteng dan DPR-RI.
(Baca Juga: Kajati Tak Gentar ada 'Sarpin Effect' )

Ketua KPW Partai Rakyat Demokratik (PRD), Sulawesi Tengah, Adi Prianto mengatakan, penetapan tersangka bagi kedua tokoh Golkar Sulteng itu sangat mungkin akan dinilai sarat politik.

"Ini akan merubah konstalasi politik di Sulteng. Analisa saya ada penilaian  muatan politik dalam penetapan tersangka, A dan M, sangat kental," ujar Ton kepada Jurnalsulteng.com setelah mengetahui penetapan kedua tokoh tersebut.

Menurut Ton sapaan akrabnya. Adanya penilaian sarat politik dalam penetapan tersangka ini karena kedua tokoh Partai Golkar ini  sangat berpengaruh bagi Partai yang dikomandani  Aburizal Bakri (ARB), khususnya di Sulteng.

"Selain itu, kedua tokoh itu masih dipercaya masyarakat Sulteng menjadi perwakilannya di legislatif," ujarnya.

Menurut Ton lagi. Menjelang Pilkada serentak akan ada manuver-manuver politik, karena pasti akan sangat berpengaruh bagi calon bupati/walikota atau gubernur yang akan diusung Partai Golkar.

"Situasi ini juga bisa jadi dijadikan serangan politik terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) di daerah ini. Sebab, sepengetahuan saya, Longki sebagai Ketua DPD Partai Gerindra tetap membangun komunikaasi dengan partai-partai yang tergabung dalam KMP di Sulteng," bebernya.

Untuk mencegah adanya penilaian sarat politik dlam penetapan tersangka ini, seharusnya Kejati Sulteng jangan hanya fokus pada  kasus kolam renang, karena masih ada kasus yang lebih besar dari kasus ini.

"Masih ada kasus 23 titik bencana alam di Parigi Moutong (Parmout) yang diduga fiktif. Ada juga Gedung Wanita (GW), mega proyek jalan nasional (PJN-red) yang nilainya puluhan hingga ratusan miliar," bebernya.

Secara kasat mata proyek tersebut kata Ton, diduga banyak asal asalan dan menggunakan matrial sembarangan.

"Belum lagi proyek-proyek irigasi di Balai Sungai (BWSS) yang banyak diberitakan beberapa media massa. Pendapat saya, penerapan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi di daerah ini sangat diapresiasi dan harus didukung, tapi jangan sampai bermuatan politis," tandas  Adi Prianto serius.[Bob]

Editor: Sutrisno

Sail Tomini Tak Didukung Publik?

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Sail Tomini yang akan dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Ivent Nasional yang akan digelar pada September 2015. Suksesnya Ivent Nasional itu sangat diragukan karena tidak sepenuhnya didukung publik  tuan rumah.

Salah satu penolakan datang  dari  Persatuan  Mahasiswa dan Pemuda Tomini Raya (Permadani raya) menyatakan menolak  dilaksanakannya ivent  tersebut.   Sekretaris Umum Permadani Raya, Moh Mirza melalui  Siaran Persnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Sabtu (28/2/2015) mengatakan, Sail Tomini tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat  Parigi-Moutong.

Menurut Mirza, hal itu terlihat dari  item kegiatan Sail Tomini hanya bersifat  seremoni  dan memamerkan pesona keperawanan Sumber Daya Alam  Parigi-Moutong kepada Investor yang mau berinvestasi menggeruk  SDA.

“Sebenarnya tujuan pelaksanaan ivent ini bagus, yakni untuk Merangsang  pembangunan daerah pesisir dan kepulauan yang masuk kategori tertinggal. Terutama dalam pengembangan potensi kelautan dan pariwisata. Tetapi item kegiatannya hanya seremoni,” ujarnya.

Dikatakannya,  masyarakat Parigi-Moutong  yang mayoritas nelayan dan petani tidak akan akan mendapatkan manfaat dari iven nasional ini, karena yang mereka butuhkan bukan pelaksanaan kegiatan akbar seperti Sail Tomini. Tetapi kata Mirza lagi, yang dibutuhkan  adalah sebuah program pengembangan ekonomi di sektor yang mereka geluti.

“Misalnya  pelatihan petani ataupun nelayan untuk memaksimalkan hasil produksinya atau memberi kesempatan kepada anak petani atau nelayan untuk bisa mecicipi manisnya pendidikan lewat jalur formal dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Mirza juga mengakatan, masyarakat butuh hal-hal yang lebih konkret, sehingga dapat  merangsang daerah lain yang masuk kategori tertinggal untuk menjadi lebih maju. “Masih banyak anak-anak  Parigi Moutong  yang terbatas dalam hal pendidikan karena faktor ekonomi,” imbuhnya.

Yang menjadi pertanyaan kemudian kata Mirza lagi,  manfaat apa yang didapatkan masyarakat Parigi Moutong  dengan adanya kegiatan nasional  yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu.

“Karena itu, kami menyatakan menolak Sail Tomini. Kami minta dilaksanakan pendidikan gratis, meminta Pemkab untuk mendorong pembanguna koperasi, untuk memperkuat ekonomi rakyat,” demikian Mirza.[Trs/*]

Kajati Sulteng Tak Gentar Ada 'Sarpin Effect'

Written By Jurnal Sulteng on Sabtu, 28 Februari 2015 | 4:44:00 PM

Kajati Sulteng, Johanis Tanak (kiri) bersama Asintel dan Aspidsus saat mengumumkan penetapan tersangka korupsi kolam renang Bukit Jabal Nur, Jumat (27/2/2015) di Kantor Kejati Sulteng. [Foto: Yusrin/JS]


Palu, Jurnalsulteng.com- Putusan hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan gugatan Praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) terhadap KPK, memicu adanya tersangka korupsi yang mengajukan gugatan Praperadilan (Sarpin Effect).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng Sulteng Johanis Tanak,SH,M.Hum menyatakan tidak gentar bila  kemungkinan ada gugatan Praperadilan, setelah menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi kolam renang Bukit Jabal Nur, Jumat (27/2/2015).

Kemungkinan terjadinya upaya gugatan Praperadilan oleh para tersangka korupsi kolam renang, pihak Kejati Sulteng menanggapi dengan biasa. Bahwa Praperadilan adalah hak para tersangka, dan penyidik Kejati siap layani.

"Prinsipnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika para tersangka ajukan praperadilan itu hak mereka. Kami siap menghadapinya. Saya juga sampaikan pada  jaksa penyidik agar  tidak  takut, terhadap kemungkinaan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau takut, lebih baik mundur dari jaksa penyidik," ujar Johanes, usai mengumumkan penetapan tersangka kemarin.
(Baca Juga: Kajati Minta Tersangka Kooperatif )

Sembilan tersangka yang telah ditetapkan tersebut yakni berinisial A, M, M, A, S, M, H, V dan S.

Menurut Johanis, penetapan tersangka para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kolam renang bukan didasarkan pada person pelaku. Tapi lebih karena perbuatannya yang melawan hukum.

Maka tindakan penyidik memberikan penetapan tersangka akibat perbuatan mereka. "Jadi jangan dikaitkan prosedur hukum dijalankan aparat penegak hukum dengan  politik. Sehingga terkesan ada nuansa politis dalam proses hukum kasus kolam renang ini," tegasnya.[Trs/Yus]

Editor: Sutrisno

Real Madrid vs Villarreal, Perang Terbuka

Perkiraan lineup Real Madrid Vs Villareal



Jurnalsulteng.com- Real Madrid bakal melayani tantangan Villarreal dalam jornada 25 La Liga 2014-15. Pertandingan ini akan digelar di Santiago Bernabeu pada Senin (02/03) pukul 03:00 WIB.

Kedua tim tengah memiliki mental tanding yang sangat bagus setelah rentetan kemenangan yang mereka raih. Namun Villarreal memiliki masalah yang rumit; kelelahan akibat tampil di Eropa.

Carlo Ancelotti masih belum bisa menurunkan Sergio Ramos, James Rodriguez, Fabio Coentrao, Sami Khedira dan Luka Modric yang masih cedera. Namun Madrid sudah membuktikan bahwa mereka memiliki kedalaman tim yang bagus untuk mengatasi cedera itu.

Ancelotti juga diperkirakan akan menampilkan skuat terbaik yang bisa diturunkannya. Gareth Bale sudah bisa bermain meski pekan lalu sempat mengalami sedikit masalah cedera. Artinya, Trio BBC (Bale, Benzema dan Cristiano Ronaldo) akan bisa kembali meneror pertahanan Villarreal.

Di lini belakang, Ancelotti akan mengandalkan tenaga Raphael Varane dan Pepe yang cukup solid menutup absennya Ramos. Di tengah, Isco diharapkan untuk memberikan kreativitasnya bagi Los Blancos.

Di kubu Villarreal, Marcelino sebenarnya sudah berhasil membawa Kapal Selam Kuning tampil apik musim ini. Namun dua kekalahan terakhir mereka di La Liga membuat Villarreal belum bisa melewati Sevilla di papan klasemen.

Namun Villarreal sudah meraih tiga kemenangan beruntun di semua ajang, hal itu tentunya membuat mereka termotivasi untuk mencoba mencuri poin dari Madrid. Sayangnya, Marcelino tidak bisa menurunkan Mario Gaspar, Bruno Soriano, Adrian Marin dan Bojan Jokic dalam laga ini.

Marcelino kemungkinan juga harus melakukan rotasi karena timnya baru saja bermain di Liga Europa pada Jumat dini hari. Bisa jadi beberapa pemain pilar harus diistirahatkan dan memberikan kesempatan kepada pemain cadangan macam Moi Gomez dan Joel Campbell.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan serangan balik yang sangat cepat dan berbahaya. Bisa jadi laga ini akan menjadi pertarungan terbuka dengan kedua tim saling menyerang dengan kecepatan maksimal mereka sehingga banyak gol yang akan tercipta.

Head to Head
27/10/11 Real Madrid 3-0 Villarreal (La Liga)
22/03/12 Villarreal 1-1 Real Madrid (La Liga)
15/09/13 Villarreal 2-2 Real Madrid (La Liga)
09/02/14 Real Madrid 4-2 Villarreal (La Liga)
27/09/14 Villarreal 0-2 Real Madrid (La Liga)

Lima Pertandingan Terakhir Real Madrid
05/02/15 Real Madrid 2-1 Sevilla (La Liga)
07/02/15 Atletico Madrid 4-0 Real Madrid (La Liga)
15/02/15 Real Madrid 2-0 Deportivo La Coruna (La Liga)
19/02/15 Schalke 0-2 Real Madrid (Liga Champions)
23/02/15 Elche 0-2 Real Madrid (La Liga)

Lima Pertandingan Terakhir Villarreal
12/02/15 Barcelona 3-1 Villarreal (Copa del Rey)
16/02/15 Rayo Vallecano 2-0 Villarreal (La Liga)
20/02/15 Villarreal 2-1 Salzburg (Liga Europa)
23/02/15 Villarreal 1-0 Eibar (La Liga)
27/02/15 Salzburg 1-3 Villarreal (Liga Europa)

Prediksi 
Jika kedua tim menunjukkan gaya bermain mereka seperti biasanya, maka laga ini akan berlangsung dalam tempo tinggi. Baik Real Madrid maupun Villarreal memiliki kemampuan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan sangat cepat.

Madrid akan lebih mendominasi jalannya pertandingan namun mereka juga wajib mewaspadai serangan balik Villarreal yang biasanya dilakukan secara kilat. Pencetak gol andalan Villarreal Luciano Vietto mungkin akan diistirahatkan setelah bermain melawan Salzburg beberapa hari lalu.

Namun pemain-pemain seperti Joel Campbell, Moi Gomez dan Giovani Dos Santos bisa melakukan penetrasi ke pertahanan lawan dengan sangat cepat. Untung bagi Madrid, mereka memiliki dua bek sayap dengan kecepatan tinggi seperti Marcelo dan Dani Carvajal.

Kunci bagi Madrid untuk memenangkan pertandingan ini adalah memaksimalkan peluang yang mereka ciptakan. Dengan kreativitas Isco, Madrid harusnya tak sulit menciptakan peluang. Selanjutnya, tinggal Trio BBC yang harus bisa menyelesaikan peluang yang mereka dapat.

Diprediksi pertandingan ini akan berjalan dengan cepat serta akan banyak gol tercipta. Madrid mungkin akan menang dengan skor yang tidak terlalu mencolok, mungkin 3-2. [Bola.net]

Jurnalsulteng.com on Facebook

Iklan Anda

Permata Khatulistiwa
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2015. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger