>
Headlines News :

Latest Post

Tolak Hadir, BG Kirim Utusan Temui Penyidik KPK

Written By Jurnal Sulteng on Jumat, 30 Januari 2015 | 4:44:00 PM

Komjen Budi Gunawan tolak memenuhi panggilan KPK. [Foto:Antara]


Jakarta, Jurnalsulteng.com- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemanggilan ulang terhadap tersangka dugaan tindak gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Penyidik sedang mempertimbangkan langkah berikutnya. Apakah BG akan dipanggil ulang atau dipanggil lagi untuk kedua kalinya," kata  Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, di gedung KPK, Jumat 30 Januari 2015.

Komjen BG sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pertamanya di KPK hari ini (Jumat, 30/1/2015), pada pukul 10.00 WIB. Namun, ia menolak hadir dengan mengutus salah seorang perwira Polri ke KPK dan menyampaikan permohonan lisan ketidakhadirannya ke KPK.

"Yang datang dari Divisi Hukum Mabes Polri. Mereka menemui penyidik dan menyampaikan bahwa Pak BG tidak hadir karena kasusnya saat ini sedang menunggu proses praperadilan," kata Priharsa.

Penyampaian lisan tersebut, menurut Priharsa, dinilai kurang tepat. Sebab, KPK telah menyampaikan surat pemanggilan BG dengan tembusan ke sejumlah pihak dan telah mendapatkan tanda terimanya.

"Secara ketentuan memang tidak ada dasar hukum bahwa saksi bisa tidak hadir dengan penyampaian lisan dan alasan menunggu proses praperadilan. Nah, inilah yang sedang dipelajari penyidik saat ini," kata Priharsa.

Disinggung mengenai kemungkinan penjemputan paksa, Priharsa berpendapat bahwa itu merupakan kewenangan tim penyidik. Namun ia memastikan, proses pemanggilan saksi sudah digelar sesuai prosedur KUHAP, dan tidak diindahkan saksi.

Maka pemanggilan paksa bisa saja dilakukan. "Saat ini belum jemput paksa, itu tergantung penyidik. Prinsipnya kita tetap berpedoman ke KUHAP," kata Priharsa.[Viva]

Ternyata, Hakim Praperadilan Komjen BG Pernah Terlapor Suap

Sarpin Rizaldi 
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Komisi Yudisial (KY) menyebut hakim Sarpin Rizaldi pernah dilaporkan sebanyak delapan kali. Dari delapan laporan itu salah satunya ialah laporan mengenai suap.

Hakim Sarpin Rizaldi ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebagai hakim tunggal untuk mengadili gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) terhadap KPK.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengatakan, hakim Sarpin pernah delapan kali dilaporkan ke KY.

"Dari delapan laporan itu, salah satunya laporan terkait suap," kata Suparman kepada wartawan di Gedung KY,  Jakarta, Jumat (30/1/2015)

Hal ini disampaikan Suparman saat menerima Tim Advokasi Antikriminalisasi (Takis) di kantor KY. Suparman mengatakan dari delapan laporan itu, sebagian sudah tidak ditindaklanjuti. Alasannya karena KY tidak menemukan bukti konkrit terkait laporan.

Menurut Ketua KY, Suparman Marzuki, lembaganya tetap akan mendalami kasus laporan suap yang dilakukan hakim Sarpin.

"Tapi yang suap masih kita tindaklanjuti," kata Suparman yang dilansir rakyat Merdeka Online.

Suparman juga menyebutkan, meski masih berstatus terlapor, diharapkan hakim Sarpin tetap berpegang teguh pada pedoman KUHAP dalam sidang praperadilan.

"Jangan buat manuver-manuver putusan karena ini praperadilan, KUHAP kita itu sudah jelas sekali!," demikian Suparman.


Ini Tuduhannya

Beberapa LSM seperti Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS) mengaku pernah memiliki tiga temuan putusan hakim Sarpin yang dinilai kontroversi.

"Salah satunya kasus narkoba dengan terdakwa Raja Donald Sitorus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada tahun 2008," ujar anggota LSM Taktis, Bahrain, kepada wartawan di Gedung KY, Jakarta, Jumat (30/1/2015)

Bahrain membeberkan dalam sidang itu Sarpin bertindak sebagai ketua majelis. Tetapi saat putusan, vonis diketok oleh hakim Jalili yang statusnya sebagai hakim anggota. Vonisnya juga dianggap janggal, karena terdakwa dengan barang bukti 180 gram hanya divonis 5 tahun penjara atau setengah dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun.

Selain itu, lanjut Bahrain, pada tahun 2009, Sarpin juga pernah membebaskan terdakwa korupsi di PN Jaktim. Dia membebaskan M. Iwan selaku Camat Ciracas dalam kasus dugaan korupsi Rp 17,9 miliar. Padahal, Jaksa menuntut 7 tahun penjara kepada terdakwa.

Tak hanya sampai di tahun 2009, pada tahun 2014, Sarpin juga pernah dilaporkan ke KY terkait putusannya dalam perkara sengketa paten 'Boiler 320 Derajat Celcius'.

"Sarpin mementahkan gugatan itu dan dituding menerima suap. Sidang itu terjadi ketika Sarpin menjadi hakim di Pengadilan Negeri Medan (PN Medan)," beber Bahrain. [Rmol]

BG Mangkir dari Panggilan KPK, Dirpidum Bareskim Polri: No Comment

Komjen Budi Gunawan
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Direktur Pidana Umum Bareskim Polri, Brigjen Herry Prastowo menolak berkomentar soal ketidakhadiran Komjen Pol Budi Gunawan dalam pemeriksaan perdananya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan hari ini (Jumat, 30/1/2015).

"Wah itu tanya saja ke pimpinan,"  ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Begitu pun ketika disinggung kabar yang beredar bahwa ada surat dari tim Polri agar Komjen Budi tidak menghadiri pemanggilan KPK.

"No comment," ucapnya singkat.

Tapi ada pemanggilan lagi pak?

"Belum tahu, belum, nanti aja. Saya nggak akan ngomong gitu," kilahnya.

Ia juga enggan berkomentar soal kemungkinan Komjen BG akan kooperatif pad panggilan berikutnya.

"Ya tanya aja ke lawyer," cetusnya.

Lawyer polisi itu siapa pak? "Aduh nanti saja ya, maaf," dalihnya.

Sedianya hari ini jadwal pemanggilan perdana Komjen Budi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi atau transaksi tidak wajar.

Surat KPK Tak Sesuai Prosedural

Ada tiga hal yang menjadi alasan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa hari ini (Jumat, 30/1).

Sebagaimana dijabarkan kuasa hukum BG, Razman Arif Nasution, alasan pertama itu adalah belum ada surat resmi pemberitahuan dari KPK, BG ditetapkan tersangka. Sehingga tidak memungkinkan BG datang tanpa ada surat tersebut.

"Kedua, ada surat (pemanggilan) dari KPK yang sudah diterima. Tapi tidak jelas siapa yang berikan. Surat itu diantar lalu orangnya pergi begitu saja, padahal dalam satu kertas itu ada bagian yang harus dipotong dan diberikan kembali ke pemberi perihal siapa, dan tanggal berapa diterima," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 30/1/2015).

Penyampaian surat itu, disebut Razman, sebagai penyampaian yang tidak sesuai prosedural.

"Sementara alasan ketiga, proses ini masih dalam tahap praperadilan," tandasnya.[Rmol]


Jokowi-JK Langgar UU Minerba!

Freeport.
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kebijakan pemberian izin ekspor mineral mentah oleh PT Freeport Indonesia dianggap melanggar hukum.

Menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melanggar pasal 170 UU 4/2009 tentang Minerba.

Dalam UU Minerba, jelas Iskan, perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia hanya boleh mengekspor mineral yang sudah melewati proses pemurnian.

"Jadi ini pelanggaran terhadap UU karena ada klausul memperpanjang izin ekspor tanpa proses pemurnian," kata Iskan dalam keterangannya yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Jumat (30/1/2015). (Baca: Penangkapan BW untuk Alihkan Isu Perpanjangan Kontrak Freeport )

Kebijakan itu, menurut Iskan juga menunjukkan telah terjadi diskriminasi perlakuan antara perusahaan asing dengan perusahaan milik warga Indonesia.

"Jika perusahaan asing macam Freeport diizinkan, kenapa eksportir dalam negeri justru tidak mendapatkan?" demikian Iskan. [Rmol]

Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden

Meme Jokowi dan Megawati yang digambarkan sebagai wayang dan dalangnya. [Twitter.com]


Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat mengatakan partainya akan mendukung apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelantikan Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Kami akan mengamankan apa pun keputusan Presiden," kata Viktor yang dilansir dari Tempo, Jumat (30/1/2015).

Viktor menepis anggapan Jokowi disetir oleh partai koalisi pendukungnya, termasuk NasDem. Dugaan intervensi ini sampai memunculkan istilah KMP untuk Jokowi, yang artinya Kalla-Mega-Paloh. Padahal KMP merupakan singkatan dari Koalisi Merah Putih, yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto.

Singkatan KMP (Kalla-Mega-Paloh) dianggap membebani Jokowi karena dituding kerap menitipkan orang-orang partai ke dalam Kabinet Kerja. Menanggapi itu, Viktor menolak berkomentar. Menurut Viktor, sebagai presiden, tentu Jokowi yang paling kuat dan tak mungkin diintervensi. "Kalau bisa diintervensi, ya, jangan jadi presiden," ujar Viktor.

Belakangan muncul tanda, Presiden Jokowi mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada koalisi. Belakangan muncul perkembangan menarik setelah Jokowi menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto—rivalnya dalam pemilihan presiden.

Presiden Jokowi menerima Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis sore, 29 Januari 2015. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya ini menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Jokowi-Kalla. Sebagai pihak yang berada di luar eksekutif, Prabowo menegaskan akan sepenuhnya mendukung lembaga eksekutif.

"Saya komitmen untuk dukung usaha bersama kita, beliau adalah eksekutif dan kami di luar eksekutif. Sama-sama ingin menjaga keutuhan bangsa, bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa," kata Prabowo usai bertemu Jokowi.

Manuver ini dianggap sebagai salah satu tanda bahwa ia berupaya melepaskan diri dari bayang-bayang koalinya, terutama pengaruhi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Baca selanjutnya dalam: Ketemu Prabowo 3 Tanda Jokowi Jauhi Jeratan Mega.[Tempo]

Penggugat: Kami Tidak Ingin Hancurkan Bank Sulteng


Kantor Bank Sulteng.
Palu, Jurnalsulteng.com- Kuasa hukum penggugat PT. Bank Sulteng Rusmin Hamzah mengatakan penggugat dan keluarganya tidak ada niat menghancurkan bank tersebut melalui tuntutan ganti rugi senilai Rp204,5 miliar dalam kasus hilangnya agunan nasabah.

"Sebagai putera daerah kami bangga punya bank sendiri. Jujur, kami menggugat bank itu bukan karena nilai gugatannya tetapi pelajaran dari pengelolaan bank," kata Rusmin yang mengajukan banding pada, Selasa (28/1/2015).

Dia mengatakan putusan Pengadilan Negeri Palu yang menghukum denda kepada Bank Sulteng sebesar Rp12,6 miliar pada 22 Januari, terkesan tidak mendapat respons dari pihak bank. (Baca: Penggugat Bank Sulteng Ajukan Banding)

"Padahal waktu negosisasi sudah berlangsung satu minggu. Kami juga tidak meminta dibayar sepenuhnya sesuai tuntutan, tetapi paling tidak sudah ada komunikasi dengan klien kami," katanya yang dilansir Antara.

Menurut Rusmin, awalnya pengguggat Charil Anwar dan keluarganya tidak berpikir mengajukan banding, tetapi karena kesan yang diberikan Bank Sulteng cenderung tertutup akhirnya mereka mengajukan banding.

Lagi pula, kata Rusmin, putusan Pengadilan Negeri Palu jauh di bawah tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat yakni Rp204,5 miliar.

Dia mengatakan jika mengacu kepada undang-undang perbankan, denda tersebut belum pantas karena undang perbankan sangat tegas dengan sanksi yang diberikan kepada bank yang lalai.

"Dari gugatan materil kami, sudah dipotong Rp2 miliar lebih. Sehingga menurut kami denda itu masih ringan dibanding printah undang-undang perbankan dengan denda maksimum Rp200 miliar," katanya.

Rusmin mengatakan kasus yang menimpa Bank Sulteng tersebut merupakan pelajaran berharga kepada bank lainnya agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyimpan dokumen nasabah.[Ant]

Jokowi Jumpa Prabowo, Apa Reaksi Megawati?

Prabowo memenuhi undangan Jokowi di istana negara, Kamis (29/1/20150. [Foto: Tempo]
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Politikus Partai Hanura Dossy Iskandar menilai positif pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Ia berpendapat pertemuan tersebut murni silaturahim biasa.

"Mungkin Pak Prabowo bertanya situasi politik nasional. Mungkin Pak Jokowi meminta saran," kata dia yang dilansir Tempo, Jumat (30/1/2015).

Siang kemarin, Joko Widodo mengundang Prabowo Subianto ke Istana Bogor. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Prabowo hadir tanpa didampingi oleh petinggi Partai Gerindra.

Prabowo Subianto menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Jokowi-Kalla. Sebagai pihak yang berada di luar eksekutif, Prabowo menegaskan akan sepenuhnya mendukung lembaga eksekutif.

Menurut Dossy, pembicaraan antara keduanya tidak semata-mata soal situasi politik nasional. Namun, juga menyangkut Ikatan Pencak Silat Indonesia yang diketuai Prabowo. "Mungkin Pak Prabowo ingin mendatangkan Presiden di acaranya," katanya.

Pertemuan bekas rival pemilihan presiden itu disebut-sebut sebagai upaya Jokowi untuk melepaskan jeratan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Jokowi dinilai mulai menjalin kedekatan dengan Prabowo untuk memperoleh dukungannya, bila sewaktu-waktu PDIP menarik dukungannya. "Kok kejam banget narik-narik gitu. Enggak ah. Setahu saya Bu Mega tidak seperti itu," kata Dossy.[Tempo]

100 Hari Jokowi, Rakyat Makin Terjerumus dalam Ketidakpastian

Jokowi-JK
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Seluruh elemen pemuda dan mahasiswa menggelar mimbar bebas dalam rangka mengkritisi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.

Aksi yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Muhammadiyah (DPP IMM) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ini digelar di kantor GPII, Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta pada Kamis (29/1/2015) sore. Dalam acara ini satu persatu perwakilan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang hadir tampil berorasi.

Dalam orasi mimbar bebasnya, Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula menyebut bahwa 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dipenuhi dengan tipu-tipu politik, kepastian hukum makin tak menentu dan kisruh antar lembaga tak kunjung terselesaikan.

"Kita (IMM) menilai kepemimpinan Jokowi-JK penuh intrik politik yang membuat kisruh tatanan kebangsaan. Politik tipu-tipu penuh pencitraan ala Jokowi-JK adalah muara segala kekisruhan di negeri ini. Saat ini, kepastian hukum makin tak menentu dan terjadi saling sandra antar lembaga kenegaraan. Jadi kami berpendapat bahwa 100 hari kepemimpinan Jokowi hanya membuat rakyat makin terjerumus dalam ketidakpastian," tegas Beni dengan suara lantang.

Dijabarkan Beni, meski baru 100 hari memimpin, Jokowi-JK telah banyak menelurkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Seperti menaikkan harga BBM subsidi pada tanggal 18 November 2014. Celakanya, kenaikan harga BBM ini dilakukan disaat harga minyak dunia sedang turun.

"Tidak hanya itu, kisruh KPK dan Polri disikapi seolah-olah hal ini adalah perkara lumrah dan biasa-biasa saja. Anehnya, di tengah kisruh lembaga hukum itu, Jokowi secara diam-diam memperpanjang kontrak Freeport," sambungnya.

Peserta mimbar bebas bersepakat bahwa 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK telah gagal. Untuk itu IMM dan elemen organisasi lain yang hadir dalam acara ini akan melakukan gerakan bersama untuk turun ke jalan mendesak Jokowi-JK mundur.

Selain Beni Pramula, mimbar bebas ini juga diikuti oleh Ketua Umum PP GPII Karman BM, Ketum PP KAMMI Andriyans, Ketum PP HIMMAH Aminullah Siagian, Ketum DPP Gema MA Andi Yudi Hendriawan, Ketum Gemanusa Andra Bani Sagalane, Komandan Korpus Brigade PII Ali Hamzah, Ketum Korps Mahasiswa GPII Mohammad Zulfikar, Ketum PP Komnas Indonesia Suhardin Yoris, Ketum Papernas Mora Harahap, Ketum HMI Cabang Jakarta Pusat & Jakarta Utara
Awaludin, Presidium FAKTA Bram, dan terakhir Ketum HMI Cabang Jaksel Azis Fadirubun. [Rmol]

Penggugat Bank Sulteng Ajukan Banding

Kantor Bank Sulteng. [Dok/Jurnalsulteng]
Palu, Jurnalsulteng.com- Penggugat PT Bank Sulteng mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palu yang menghukum bank daerah tersebut dengan biaya ganti rugi sebesar Rp12,6 miliar pada 22 Januari 2015.

"Kami sudah ajukan permohonan banding hari ini (Kamis). Sudah diterima Panitera Pengadilan Negeri," kata Rusmin H Hamzah, kuasa hukum penggungat Charil Anwar bersaudara, yang dilansir dari Antara, Jumat (30/1/2015).

Dia mengatakan banding tersebut dilakukan bukan karena denda yang dibebankan ke Bank Sulteng jauh dari tuntutan tetapi sudah sepekan setelah putusan Pengadilan Negeri Palu, pihak bank belum memberikan konfirmasi atas penggugat.

"Ini bukan soal nilai uangnya. Tetapi ini pelajaran kepada bank. Sejak pengadilan menjatuhkan vonis, pihak bank tidak pernah membangun komunikasi kepada kami," katanya.

Rusmin mengatakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang sanksi yang berat sebagai peringatan keras kepada penyelenggara perbankan agar menaati setiap aturan perbankan di Indonesia.

Dia mengatakan Bank Sulteng dengan sangat jelas telah melawan hukum dengan menghilangkan surat ukur/gambar situasi sertifikat hak milik Moend Idris Roe yang dijadikan agunan di bank tersebut.

"Ini tidak terjadi jika bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan benar," katanya.

Rusmin mengatakan putusan Pengadilan Negeri Palu yang menghukum ganti rugi Bank Sulteng sebesar Rp12,6 miliar, secara tunai dan seketika, tidak pantas dari nilai gugatan sebesar Rp204,5 miliar karena undang-undang perbankan sangat tegas dengan sanksi yang diberikan kepada bank yang lalai.

"Dari gugatan materiil kami, sudah dipotong Rp2 miliar lebih. Sehingga menurut kami denda itu masih ringan dibanding printah undang-undang perbankan," katanya.

Rusmin mengatakan kasus yang menimpa Bank Sulteng tersebut merupakan pelajaran berharga kepada bank lainnya agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyimpan dokumen nasabah.[Ant]

Hanya Petugas Partai, Janji Kampanye Jokowi Tak Terlaksana

Written By Jurnal Sulteng on Rabu, 28 Januari 2015 | 11:44:00 PM

Jokowi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Panji politik yang disampaikan Joko Widodo saat kampanye tak satu pun direalisasikan selama 100 hari masa permerintahannya ini.

Demikian disampaikan pengamat politik Hendri Satrio  saat dimintai tanggapanya terkait 100 hari masa pemerintahan Jokowi, Rabu (28/1/2015)

"Janji kampanyenya, jangankan terpenuhi, aromanya saja belum tercium," sindir Hendri.

Tak terpenuhinya janji kampanye Jokowi diyakini Hendri karena mantan Walikota Solo itu tidak mau melepaskankan stempel dirinya sebagai petugas partai.

"Jokowi masih tunduk pada dominasi elite parpol pengusung. Jokowi gagal independen," kata Hendri.

Hendri juga mengatakan, alih-alih merealisasikan janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye kemarin, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru menimbulkan kegaduhan politik dan ekonomi.

"Politik dan kestabilan keamanan tidak bisa ditenangkan. 100 hari pemerintah Jokowi, politik, ekonomi dan kemanan luar biasa berisik," kata Hendri yang dilansir dari Rakyat Merdeka Online.

Kelemahan pemerintahan Jokowi dalam membangun komunikasi yang baik dengan lembaga di bawahnya serta kegamangan dalam bersikap semakin mempekeruh keadaan.

"Soal ekonomi, strategi naik-turun BBM hanya menyebabkan harga-harga semakin melambung tinggi. Mestinya Jokowi tegur keras para menterinya," demikian dosen Universitas Paramadina ini. [Rmol]

Jurnalsulteng.com on Facebook

Iklan Anda

Permata Khatulistiwa
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2015. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger