>
Headlines News :

Latest Post

Sebagian Mobnas DPRD Sulteng Belum Dikembalikan

Written By Jurnal Sulteng on Rabu, 01 Oktober 2014 | 3:28:00 PM

lustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Sebagian mobil dinas (Mobnas) yang digunakan mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2009-2014 belum dikembalikan ke sekretariat DPRD setempat.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mukmin Sujuha yang dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2014), mengatakan dari 49 mobil dinas yang digunakan anggota DPRD periode 2009-2014, masih sekitar enam unit belum dikembalikan ke sekretariat.

Umumnya mobil yang belum dikembalikan itu jenis Avanza yang dipegang oleh anggota DPRD. Sementara mobil yang dipegang oleh pimpinan dan ketua-ketua komisi sudah dikembalikan seluruhnya.

"Kecuali empat mobil operasional yang digunakan pimpinan DPRD karena sedang dalam proses," kata Mukmin.

Dia mengatakan 49 mobil dinas tersebut masing-masing delapan unit digunakan pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua masing-masing dua unit serta 41 orang dipinjamkan kepada anggota.

"Semua sedan yang digunakan pimpinan sudah dikembalikan. Kecuali Fortuner karena itu sudah diajukan ke gubernur untuk diberikan ke mantan pimpinan," katanya.

Sementara mobil dinas untuk anggota sebagian dipinjamkan lagi karena terpilih kembali pada periode 2014-2019, sebagian lagi belum dikembalikan.

Dari 45 anggota DPRD periode sebelumnya, 15 di antaranya terpilih kembali.

Mukmin mengatakan diantara mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan mobil tersebut yakni Listiawati (Gerindra), Nadjamuddin Syah (PKPB), Ridwan Yalidjama (Golkar) dan Zubaidah (PDP).

"Tapi mereka sudah mengkonfirmasi ke kami akan segera dikembalikan dalam waktu dekat. Karena itu kami memberikan toleransi paling lama satu bulan setelah pelantikan, mobil itu sudah harus dikembalikan," katanya.

Dia mengatakan mobil jenis Avanza tersebut umumnya sudah tidak layak lagi karena sudah digunakan dua periode anggota DPRD. Bahkan mobil yang ada di tangan Listiawati dalam kondisi mogok.[Ant]


Kadis Pendidikan Tolitoli Ditahan Jaksa

Ilustrasi
Tolitoli, Jurnalsulteng.com- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah Abdul Muluk, Selasa (30/9/2014) sore ditahan Kejaksaan Negeri Tolitoli dalam dugaan kasus korupsi anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Selain Kadis, Jaksa juga menahan Manager Dana BOS Dinas Pendidikan Tolitoli Ridwan Husain.

Sebelum ditahan, keduanya diperiksa oleh penyidik kejaksaan dalam status sebagai tersangka. Pemeriksaan itu merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya Abdul Muluk dan Ridwan ditetapkan sebagai tersangka.

Dua kali pemeriksaan sebelumnya, keduanya masih dalam status sebagai saksi.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 Wita, Abdul Muluk dan Ridwan akhirnya ditahan oleh penyidik ke rumah tahanan kelas II Tolitoli di Tambun pada Selasa (30/9/2014) sore sekira pukul 14.45 WITA.

Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli Hendry Nainggolan mengatakan tersangka ditahan setelah cukup bukti kuat dugaan penyelewenangan dana BOS. Selain itu penahanan juga dilakukan untuk memudahkan proses penyelesaian kasus dan menjaga agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti.

Kajari mengatakan Abdul Muluk memotong dana BOS sebesar Rp2 juta per sekolah. Dana tersebut katanya digunakan membiayai Sistem informasi manajemen dana BOS (Simbos) yang dipihakketigakan.

Namun kata Kajari, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan keterlibatan pihak ketiga dalam pengerjaan sistem tersebut.

Penahanan kepala dinas dan manager dana BOS tersebut dilakukan setelah penyidik meminta keterangan 100 lebih kepala sekolah yang membenarkan adanya potongan dana bos Rp2 juta per sekolah.

Dari 287 sekolah di Tolitoli hanya 20 sekolah yang menolak dananya dipotong oleh Dinas Pendidikan sehingga mereka tidak dimintai keterangan oleh penyidik.

Diperkirakan total dana yang terkumpul dari pungutan tersebut mencapai Rp500 juta.[Ant]

Gawat, Setiap Warga Negara Kebagian Utang Rp11 Juta

Written By Jurnal Sulteng on Selasa, 30 September 2014 | 10:33:00 AM

Uchok Sky Khadafi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Membengkaknya utang luar negeri sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Bahkan 2015, setiap warga negara diprediksi akan menanggung beban utang sebesar Rp 11 juta perorang. Hal ini disebabkan, dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah lebih mengandal­kan utang luar negeri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi meminta pe­merintahan baru yang dinahkodai Jo­kowi-JK harus berani meng­hen­tikan utang luar negeri. Jika tidak melakukan terobosan, maka pe­merintahan yang dipimpinnya bisa ambruk, karena dililit utang.

“Pada 2015, ada sebesar Rp 11 juta per kepala, utang yang di­tang­gung oleh warga Indonesia. Ban­dingkan dengan 2004 silam yang disebut bahwa hutang orang In­donesia per kepala itu sudah men­capai Rp 7 juta,” ungkap Uchok dalam diskusi ‘Implikasi Eko­nomi Politik Utang Rezim SBY Terhadap Rezim Jokowi Dan Anak Cucu Bangsa’’di Ja­karta, kemarin.

Dijelaskan Uchok yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Selasa (30/9/2014), utang pe­me­rintahan SBY hingga 2014, su­dah mencapai Rp 2.532 triliun rupiah. Jauh lebih banyak dib­anding era Presiden Megawati Soekarnoputri yang pada 2004 mencapai 1.999 triliun Rupiah. “Jadi, selama pemerintahan SBY ini ada Rp 1.232 triliun utang luar negeri pemerintahannya yang diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi,” katanya.

Menurutnya, pembengkakan utang luar negeri itu terjadi lan­taran banyaknya calo anggaran atas nama Management fee yang membiarkan In­do­nesia berutang terus menerus ke luar negeri. “Se­bab, mereka mem­peroleh bagian dari utang itu,” ujarnya.

Padahal, kata Uchok, keuangan negara tidak perlu defisit, apa­bilan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dila­ku­kan reformasi. Jika tidak ada tero­bosan yang signifikan, peme­rin­tahan Jokowi-JK akan meradang dan terus terjebak pada persoalan utang dengan segala turunannya.

“Harus berani dan harus ada terobosan. Jangan pula seperti se­lama ini, Indonesia berutang ke luar negeri, dan utang itu semua yang dijadikan anggaran mem­biayai program-program, lah lalu untuk apa ada pemerintahan ka­lau semua mengandalkan utang saja,” pungkasnya.

Koodinator Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan, Pre­siden SBY harus bertang­gungj­a­wab atas besarnya utang luar ne­geri. Pasalnya, selama 10 tahun ini, SBY terus manambah utang luar negeri yang besarannya me­lebihi kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.

Haris menyarankan, presiden terpilih Jokowi untuk meminta MPR untuk meminta pertang­gungjawaban SBY. “Mereka yang harus berinisiatif dengan me­­lakukan itu. Setelah tanggal 1 Oktober mendorong MPR me­min­ta pertanggungjawaban SBY,” katanya.

Menurutnya, pertang­gung­ja­waban SBY ini harus dilakukan se­bagai pembelajaran politik bang­sa ke depan. Pasalnya, dalam sistem negara yang tidak jelas di mana letak kepemimpinannya, apakah presidensial atau parle­men­ter ini, setelah 10 tahun masa jabatannya, SBY seakan bisa per­gi begitu saja.

“Presiden Indonesia ke depan harus berani mencontoh presiden Argentina Nestor Kirchner yang me­nolak membayar hutang luar negeri. Ke depan, Jokowi harus be­rani untuk memangkas utang luar negeri tanpa berhutang kem­bali,” pungkasnya.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Po­litik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menyatakan, ada tiga wa­risan utang yang ditinggalkan rezim SBY kepada rezim Jokowi. Per­tama, utang karena defisit per­dagangan, yang disebabkan sela­ma ini Indonesia mengan­dal­kan impor daripada ekspor. Ke­dua, defisit transaksi berjalan, yak­ni menunjukkan bahwa pe­me­rin­tah­an SBY lebih banyak me­nge­luarkan uang daripada me­masuk­kan uang ke negara. Ke­tiga, defisit APBN, yakni APBN yang dibiayai dari utang luar negeri.

“Untuk kebutuhan sehari-hari, yakni kebutuhan pokok Indonesia saja, pemerintahan mengimpor. Be­lum lagi, APBN habis hanya untuk belanja rutin pegawai dan birokrat,” katanya.

Jika dibiarkan terus, kata dia, presiden terpilih Jokowi tidak ada ubah­nya dengan rejim SBY yang se­lama 10 tahun terakhir. “Semo­ga ada terobosan dari Jokowi-JK,” ujarnya.[Rmol]


Gawat, Setiap Warga Negara Kebagian Utang Rp11 Juta

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Membengkaknya utang luar negeri sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Bahkan 2015, setiap warga negara diprediksi akan menanggung beban utang sebesar Rp 11 juta perorang. Hal ini disebabkan, dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah lebih mengandal­kan utang luar negeri dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi meminta pe­merintahan baru yang dinahkodai Jo­kowi-JK harus berani meng­hen­tikan utang luar negeri. Jika tidak melakukan terobosan, maka pe­merintahan yang dipimpinnya bisa ambruk, karena dililit utang.

“Pada 2015, ada sebesar Rp 11 juta per kepala, utang yang di­tang­gung oleh warga Indonesia. Ban­dingkan dengan 2004 silam yang disebut bahwa hutang orang In­donesia per kepala itu sudah men­capai Rp 7 juta,” ungkap Uchok dalam diskusi ‘Implikasi Eko­nomi Politik Utang Rezim SBY Terhadap Rezim Jokowi Dan Anak Cucu Bangsa’’di Ja­karta, kemarin.

Dijelaskan Uchok yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Selasa (30/9/2014), utang pe­me­rintahan SBY hingga 2014, su­dah mencapai Rp 2.532 triliun rupiah. Jauh lebih banyak dib­anding era Presiden Megawati Soekarnoputri yang pada 2004 mencapai 1.999 triliun Rupiah. “Jadi, selama pemerintahan SBY ini ada Rp 1.232 triliun utang luar negeri pemerintahannya yang diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi,” katanya.

Menurutnya, pembengkakan utang luar negeri itu terjadi lan­taran banyaknya calo anggaran atas nama Management fee yang membiarkan In­do­nesia berutang terus menerus ke luar negeri. “Se­bab, mereka mem­peroleh bagian dari utang itu,” ujarnya.

Padahal, kata Uchok, keuangan negara tidak perlu defisit, apa­bilan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dila­ku­kan reformasi. Jika tidak ada tero­bosan yang signifikan, peme­rin­tahan Jokowi-JK akan meradang dan terus terjebak pada persoalan utang dengan segala turunannya. 

“Harus berani dan harus ada terobosan. Jangan pula seperti se­lama ini, Indonesia berutang ke luar negeri, dan utang itu semua yang dijadikan anggaran mem­biayai program-program, lah lalu untuk apa ada pemerintahan ka­lau semua mengandalkan utang saja,” pungkasnya.

Koodinator Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan, Pre­siden SBY harus bertang­gungj­a­wab atas besarnya utang luar ne­geri. Pasalnya, selama 10 tahun ini, SBY terus manambah utang luar negeri yang besarannya me­lebihi kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. 

Haris menyarankan, presiden terpilih Jokowi untuk meminta MPR untuk meminta pertang­gungjawaban SBY. “Mereka yang harus berinisiatif dengan me­­lakukan itu. Setelah tanggal 1 Oktober mendorong MPR me­min­ta pertanggungjawaban SBY,” katanya.

Menurutnya, pertang­gung­ja­waban SBY ini harus dilakukan se­bagai pembelajaran politik bang­sa ke depan. Pasalnya, dalam sistem negara yang tidak jelas di mana letak kepemimpinannya, apakah presidensial atau parle­men­ter ini, setelah 10 tahun masa jabatannya, SBY seakan bisa per­gi begitu saja.

“Presiden Indonesia ke depan harus berani mencontoh presiden Argentina Nestor Kirchner yang me­nolak membayar hutang luar negeri. Ke depan, Jokowi harus be­rani untuk memangkas utang luar negeri tanpa berhutang kem­bali,” pungkasnya. 

Peneliti Asosiasi Ekonomi Po­litik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menyatakan, ada tiga wa­risan utang yang ditinggalkan rezim SBY kepada rezim Jokowi. Per­tama, utang karena defisit per­dagangan, yang disebabkan sela­ma ini Indonesia mengan­dal­kan impor daripada ekspor. Ke­dua, defisit transaksi berjalan, yak­ni menunjukkan bahwa pe­me­rin­tah­an SBY lebih banyak me­nge­luarkan uang daripada me­masuk­kan uang ke negara. Ke­tiga, defisit APBN, yakni APBN yang dibiayai dari utang luar negeri.

“Untuk kebutuhan sehari-hari, yakni kebutuhan pokok Indonesia saja, pemerintahan mengimpor. Be­lum lagi, APBN habis hanya untuk belanja rutin pegawai dan birokrat,” katanya.

Jika dibiarkan terus, kata dia, presiden terpilih Jokowi tidak ada ubah­nya dengan rejim SBY yang se­lama 10 tahun terakhir. “Semo­ga ada terobosan dari Jokowi-JK,” ujarnya.[Rmol]

Jika sedih, Menangislah! Ini Manfaatnya

Ilustrasi
Jurnalsulteng.com- Kita bisa temukan alasan mengapa kita menangis? Bisa karena kesedihan, putus hubungan, atau kehilangan sanak saudara atau keluarga? Atau bisa juga karena menonoton film, sangking emosionalnya hingga menangis. Anda bahkan mungkin bisa menangis keras dan lama karena suatu hal.

Mungkin orang lain akan menghentikan Anda atau mencegah Anda agar tidak menangisi sesuatu, atau mungkin Anda sendiri mencegah diri Anda untuk menahan perasaan dan tidak ingin terlihat lemah dan malu sehingga Anda tidak menangis. Namun tahukah Anda bahwa menangis sebenarnya sangat sehat.

Dan beberapa manfaat menangis adalah:

1. Membantu melepas stres pada diri Anda
Saat Anda menangis, seringkali merupakan saat puncak di mana Anda sudah tidak bisa menahan perasaan, dan ini lebih baik tidak ditahan. Ketika menangis, Anda mengeluarkan mineral mangan yang menyebabkan perubahan mood dari dalam tubuh. Mineral ini akan dilepaskan dan perasaan Anda akan jauh lebih baik.

Justru jika Anda menahan perasaan yang membuncah di dalam hati, Anda akan memicu stres dan perasaan tertekan. Adrenalin yang seharusnya dikeluarkan, jadi beban pikiran dan membuat Anda semakin lelah. Anda mungkin akan terisak, namun tidak masalah, tarik nafas dalam beberapa kali dan Anda akan merasa jauh lebih baik dan optimis.

2. Bisa tingkatkan mood Anda
Memang benar jika Anda perlu menangis sesekali, menangislah! Meski memang mungkin Anda malu menangis di depan umum, di depan teman-teman kantor Anda atau yang lainnya, namun menangislah sesekali jika keadaan membuat Anda tidak tahan. Hal ini akan membantu Anda merasa bahagia nantinya, baik secara fisik maupun psikologis karena Anda mampu melepas emosi berlebihan.

3. Membantu menguatkan hubungan Anda
Penelitian menemukan fakta mengejutkan bahwa ketika Anda bertengkar dengan pasangan Anda dan berakhir dengan menangis, maka hal itu akan menarik rasa kasih sayang dan dukungan dari pasangan dan membuat hubungan Anda lebih erat satu sama lain. Anda akan memahami satu sama lain dan menjadi lebih dewasa dalam menjalin hubungan.

Jadi, jika memang sakit, katakan sakit. Jika masalah memang sudah membuat Anda lelah dan Anda tidak kuat hingga ingin menangis, maka menangis lah. Itu justru akan membuat Anda lega dan secara perlahan Anda akan kembali ke diri Anda yang sebelumnya.***

Kementerian ESDM Sebut Mafia Asing Kuasai Pertambangan di Palu

Ilustrasi
Jakarta, Jurnalsulteng.com - Kementerian ESDM menyebutkan ada praktik-praktik mafia di sektor pertambangan mineral dan batubara. Bahkan kegiatan mafia ini sudah sangat terstruktur dan ditopang pemodal dari luar negeri.

Bahkan praktik mafia ini ditopang pemodal asing itu salah satunya disebutkan di Kota Palu Sulawesi Tengah.

"Lokasinya itu seperti di Palu, Sulawesi, bahkan di sana masuk daerah konservasi hutan, banyak tambang ilegal," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar, yang dikutip dari detikFinance, Selasa (30/9/2014).

Sukhyar mengungkapkan, di lokasi tembang ilegal di Palu banyak sekali simbol-simbol berbagai negara. Simbol-simbol ini menunjukkan penopang modal aktivitas tambang ilegal tersebut.

Disebutkan juga, kegiatan ilegal mining di Palu bahkan ditopang pemodal luar negeri. "Di Palu itu supervisinya dari luar negeri," ungkapnya.

Ia mengungkapkan lagi, tidak hanya di Palu, para mafia pertambangan ini banyak juga bermain di daerah lain yang melibatkan banyak penambang.

"Ini berat bagi negeri kita, apalagi jumlahnya banyak, skalanya ratunya ilegal mining, jadi mana kala kena (tertangkap) mudah berkembang lagi,"

"Kelihatan di sana ada lentera-lentera atau simbol negara yang jadi pemodal aktivitas tambang tersebut," ungkapnya.

"Tidak hanya di Palu, di daerah lain juga sangat banyak aktivitas pertambangan ilegal," tutupnya.[Dtc]

Mahfud: Usul Yusril Jadi Jalan Memakzulkan Jokowi

Mahfud MD
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menolak UU Pilkada yang sudah disahkan DPR RI.

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara. Mahfud menilai saran Yusril tersebut sangat membahayakan kepada kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Mahfud menjelaskan, saran Yusril itu bisa saja dikategorikan sebagai trik hukum, tapi bukan sebagai subtansi untuk jalan keluar.

"Saran saya, Pak Jokowi jangan lakukan (saran Yusril)," ujar Mahfud dalam wawancara di Tv One beberapa saat lalu, Selasa (30/9/2014).

Jelas dia, apabila langkah itu sampai diambil oleh Joko Widodo, itu akan berdampak negatif bagi dirinya dan bagi pemerintahannya.

"Kalau (UU Pilkada) dikembalikan ke DPR. Dan (DPR) membawa ke MK, bisa impeachment (pemakzulan) bagi Jokowi. Karena itu bisa disebut sebagai pengkhianatan negara, melanggar konstitusi," tandas Mahfud.

Usulan Yusril

Sebelumnya Yusril mengusulkan, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada sampai masa jabatannya habis, sementara Joko Widodo pun diharapkan dapat melakukan hal yang sama, dan mengembalikan naskah UU tersebut ke DPR.

Prof. Yusril Ihza Mahendra pada awalnya tidak mau mengungkap apa jalan keluar yang ia sampaikan kepada Presiden SBY agar pemilihan kepala daerah tetap digelar secara langsung.

Namun dia akhirnya bersedia untuk membeberkan meski hanya selintas. "Baiklah saya jelaskan sedikit," jelas Yusril dalam akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd Senin (29/9/2014) malam.

Intinya, jelas Yusril, Presiden mengacu pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945.  Di pasal itu disebutkan, RUU yang sudah disetujui oleh DPR, tapi tidak ditanda tangani presiden dalam waktu 30 hari, UU tetap akan berlaku.

Yusril menjelaskan, tenggang waktu 30 hari bagi SBY berarti sampai tanggal 23 Oktober. "Saat itu jabatan SBY sdh berakhir," ungkapnya.

Makanya dia menyarankan, SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai masa jabatannya habis.  "Sementara Presiden baru yg menjabat mulai 20 Oktober juga tdk perlu tandatangani dan undangkan RUU tsb," imbuh Yusril.

Alasannya, Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikannya ke DPR untuk dibahas lagi. Karena itu, UU yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku.

"Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yg ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," tandasnya. [Rmol]

FTP Diharapkan Jadi Agenda Nasional

Palu, Jurnalsulteng.com- Pemerintah Kota Palu berharap Festival Teluk Palu menjadi agenda wisata nasional sehingga lebih menarik wisatawan dari berbagai daerah.

Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengatakan Festival Teluk Palu yang telah dilaksanakan sejak 2003 hanya menjadi agenda wisata lokal di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan wisata di Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan menjadi agenda nasional antara lain Festival Danau Poso dan Festival Togean yang diselenggarakan setiap tahun.

Saat ini sedang berlangsung Festival Teluk Palu 2014 pada 27-29 September 2014 dengan menampilkan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Berbagai kegiatan pengisi Festival Teluk Palu itu sebagian besar dilaksanakan di seputar Teluk Palu yang lokasinya mudah dijangkau masyarakat.

Dia juga meminta pelaksana Festival Teluk Palu terus melakukan terobosan supaya mengemas kegiatan itu menjadi lebih menarik dengan menggandeng berbagai pihak.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Rosdiana Lalusu mengatakan Festival Teluk Palu bertujuan untuk lebih memperkenalkan Teluk Palu sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah.

"Kita berupaya menjadikan Palu sebagai `Kota Teluk` hingga akhirnya menjadi tujuan wisata terbaik," ujar Rosdiana.

Kegiatan seni dan budaya tersebut juga akan mendorong iklim investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Palu.

Dia berharap budaya lokal di Kota Palu akan terus lestari dengan adanya Festival Teluk Palu yang mempertemukan budaya masyarakat gunung dan pesisir. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2014). [Ant]

Daftar Segelintir Orang yang Rugi jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Written By Jurnal Sulteng on Senin, 29 September 2014 | 10:13:00 AM

Ilustrasi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Penolak Pilkada lewat DPRD merilis pihak-pihak mana saja yang beruntung karena adanya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sebelumnya oleh rakyat secara langsung itu.

Sementara itu, pendukung kepala daerah dipilih DPRD juga membeberkan siapa saja yang akan rugi kalau gubernur, bupati, dan walikota tidak lagi ditentukan rakyat.

Berikut daftarnya, seperti yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Senin (29/9/2014) dari Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal lewat broadcast BlackBerry Messenger (BBM).

Pertama, media. Pendapatan iklan dari calon iklan dari calon gubernur, walikota dan bupati akan menurun drastis.

Kedua, berita. Sumber berita juga hilang karena kekacauan kampanye nggak ramai lagi.

Ketiga, buzzer. Perusahaan buzzer social media mulai kehilangan pelanggan. Rekayasa pencitraan minimal.

Keempat, pengamat politik. Akan mengecilkan penghasilan pengamat politik dan mengurangi kesempatan sebagai public figure.

Kelima, konsultan politik. Konsultan politik tidak laku karena partai politik yang menentukan calon kepala daerah.

Keenam, lembaga survey-quick count akan gulung tikar karena hanya dapat pekerjaan 5 tahun sekali di pilpres dan pileg saja.

Ketujuh, KPU-Bawaslu akan kehilangan sumber pendapatan utama dan hanya bekerja 5 tahun sekali (jual beli suara stop).

Kedalapan, MK hanya bekerja untuk mengevaluasi konstitusi yang minim biaya operasi (suap macam Akil Mochtar akan hilang).

Kesembilan, incumbent: Tak ada jaminan terpilih lagi karena pengerahan bansos nggak akan berpengaruh pada keterpilihan kembali.

Kesepuluh, KPK. Korupsi relatif berkurang akibat pemilihan kepala daerah yang selektif.

Kesebelas, polisi. Anggaran pengamanan pemilu jadi hilang (Rp 25-100 miliar untuk provinsi dan Rp  5-25 miliar untuk kabupaten/kota).

Kedua belas, artis. Ini akan mempersulit artis tampil sebagai politisi, politik pencitraan bubar.

Ketiga belas, jasa pengerah massa. Pengangguran politik bertambah akibat tidak ada order aksi karena tak ada kampanye.

Keempat belas, jasa pembuatan spanduk akan bangkrut akibat minim order

Kelima belas, politisi karbitan yang nggak mau berdarah-darah berjuang dari bawah. Mereka hanya instan modal sponsor besar bayar media.

Keenam belas, rakyat penikmat money politic. Karena tak ada pilkada langsung, tak ada jual beli suara.

Ketujuh belas, partai gurem. Nggak bisa jual partai untuk kendaraan politik politisi karbitan.

Kedelapan belas, anomali-anomali sesat pencitraan ala "mendadak esemka" nggak akan terjadi lagi.

Kesembilan belas, para hakim MK yang biasa bermain kasus sengketa pilkada sekarang gigit jari. [Rmol]

Wali Kota Usul Lomba Konservasi Terumbu Karang


Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengusulkan adanya lomba konservasi terumbu karang pada ajang Festival Teluk Palu tahun mendatang agar kegiatannya lebih menarik.

Rusdy Mastura yang dikutip dari Antara, Senin (29/9/2014) mengatakan apabila konservasi terumbu karang mulai dilakukan maka lima hingga sepuluh tahun ke depan akan tumbuh dan bisa menjadi lokasi wisata selam menakjubkan.

Dia berharap lokasi terumbu karang itu harus dipilih di tempat-tempat yang cocok agar bisa tumbuh menjadi taman dasar laut yang menarik.

Sekarang ini sebagian besar terumbu karang yang ada di pantai-pantai di Kota Palu telah musnah akibat perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan.

Terumbu karang itu banyak yang mati dan berserakan menjadi puing-puing di dasar laut, seperti yang ada di Pantai Kampung Nelayan.

Saat ini sedang berlangsung Festival Teluk Palu 2014 pada 27-29 September 2014 dengan menampilkan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Berbagai kegiatan Festival Teluk Palu itu sebagian besar dilaksanakan di seputar Teluk Palu yang lokasinya mudah dijangkau masyarakat.

Rusdy berharap ajang promosi wisata tahunan itu tidak hanya menarik dan menghibur warga Kota Palu namun dapat menjadi suguhan menarik bagi tamu dari luar daerah.

Dia juga meminta pelaksana Festival Teluk Palu terus melakukan terobosan supaya mengemas kegiatan itu menjadi lebih menarik dengan menggandeng berbagai pihak.[Ant]

Aula Gereja Katolik Diresmikan

Endi Hermawan
Palu, Jurnalsulteng.com- Soliditas umat katolik mewujudkan impian  fasilitas penunjang kegiatan rohani seperti aula dan sekretariat Dewan Pastoral Paroki benar-benar terealisir. Pembangunan dua gedung yang sangat representatif itu buah dari kebersamaan dan kekompakan umat katolik yang didukung oleh pastor paroki yang paham akan cita-cita umatnya.

Demikian hal ini ditegaskan Ketua Panitia Pembangunan Endy Hermawan,SE dalam sambutannya dihadapan Monsinyur (Mgr) Joseph Suwatan,MSC dan Walikota Palu H Rusdy Mastura dan umat katolik Palu, pada Kamis (25/9/2014) lalu.

Dalam pembangunan aula ini Endy sapaan akrabnya disemangati oleh ungkapan Bunda Theresa  dari Kalkuta yang menyatakan, “ Tidak semua hal yang besar bisa kita kerjakan, tapi kita pasti bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar,” ujarnya.

Bahwa kerja keras dari seluruh elemen umat paroki urainya, benar-benar berbuah manis, apa yang telah diimpikan selama sekian tahun akhirnya dapat terwujud dan telah diresmikan. Sebuah pekerjaan besar lainnya telah menanti dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua, apakah kita siap untuk menghadapinya atau tidak dalam membangun rumah Tuhan dihari-hari yang akan datang.

Pembangunan dua gedung akhirnya berbuah manis, sebab dua gedung tersebut menjdi saksi bisu kebersamaan dan kedamaian diantara umat. Bahu membahu, silih berganti mengawasi jalanya pembangunan hingga umat ikut ambil bagian dalam memberikan sumbangan material maupun dana sehingga pembangunan dua gedung teresebut selesai tepat waktu.

Sementara itu Walikota Palu H Rusdy Mastura dalam sambutannya menyatakan, dirinya sangat berbangga karena umat katolik sendiri begitu peduli memberikan pelayanan kepada warga palu. “Saya harapkan dengan fasilitas rohani yang sangat representatif ini dapat menghidupkan iman umat secara maksimal,” tegasnya.

Cudy sapaan akrab Walikota itu menekankan, agar pimpinan umat dapat memotivasi para jematnya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam memajukan kota palu yang dicita-citakan. “Mari kita jaga persatuan, perdamaian dan prsaudaraan sejati,” demikian Cudy disela-sela peresmian aula dan sekretariat DPP Gereja Katolik Santa Maria Bunda Hati Kudus Palu.

Ditempat yang sama Uskup Manado Mgr.Joseph Suwatan,MSC menegaskan, agar aula dan sekretariat sebagai fasilita tambahan untuk meningkatkan   kualitas iman umat dapat terjaga dengan baik. “Fasilitas rohani tidak untuk dibisniskan, tetapi lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas iman umat,” tekannya.

Dengan fasilitas rohani yang ada, soliditas dan kebersamaan umat lebih ditingkatkan lagi, sehingga persaudaraan sejati yang didambakan selama ini menjadi spirit yang benar-benar mendasari perjuangan umat menuju masyarakat madani yang elegan, spiritual dan berkwalitas.

Upacara pemberkataan gedung gereja di awali dengan, ibadat sabda, dilanjutkan dengan pemberkatan dinding bagian luar gedung gereja, pemberkataan pintu gereja, dan di lanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Uskup Manado dan Walikota Palu, selanjutnya ketua panitia pembangunan aula paroki Endy Hermawan, menyerahkan kunci kepada bapak uskup, kemudian diserahkan lagi kepada Pastor Paroki Hery Zet Purasa,MSC untuk selanjutnya diserahkan kepada umat. Seluruh hadirin di persilahkan untuk masuk dengan urutan, pembawa salib, PPA, para pastor termasuk Vikep Palu Romo Lorens,Pr, Bapa Monsinyur, para undangan, diikuti seluruh umat, acara di lanjutkan dengan acara pemberkatan bagian dalam gereja oleh Bapak Uskup.[Jhn]

Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Maxdoid
Banner Anda
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger