>
Headlines News :

Latest Post

SPBU Kartini Layani Jergen, Konsumen Ancam Bakar Noziel

Written By Jurnal Sulteng on Senin, 11 Agustus 2014 | 8:50:00 AM

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Langkanya BBM jenis premium di Kota Palu menyebabkan antrian panjang kendaraan hampir disetiap SPBU. Antrian panjang juga mengakibatkan naiknya emosi konsumen, yang sempat mengancam petugas SPBU di jalan Kartini Palu, Minggu (10/8/2014) malam sekira pukul 19.45 wita..

Petugas pemegang nozil tidak peka kegelisahan konsumen yang antri ber jam-jam untuk dapatkan bensin, dengan tetap melayani konsumen yang tanpa antrian membawa jargen. Akhirnya memicu kemarahan pengguna kendaraan yang mengantri, dengan mengancam akan membakar nozil yang digunakan petugas jika masih melayani jargen.

"Jangan dulu layani jergen. Kita sudah lama mengantri. Masa yang tidak antri dilayani cepat. Rumahku dekat, saya balik ambil tiga jergenku, kalau tidak dilayani saya bakar noziel mu ya," teriak Rudi yang sudah mengantri dari jalan, yang mengaku sudah mengamati beberapa orang membawa jargen.

Sontak saja memancing teriakan konsumen lainnya, mendukung Rudy. Beberapa pegawai dan petugas SPBU yang berada dalam ruangan,  langsung keluar mengatur kendaraan mengantri.

Selang lima menit, salah seorang petugas langsung menginstruksikan kepada petugas pemegang noziel untuk tidak melayani dulu jargen.

Pantauan wartawan Jurnalsulteng.com  yang kebetulan berada di lokasi, situasi antrian terlihat cepat setelah tidak lagi dilayani pembeli jargen.[Yus]

Kontras Sesalkan Jokowi Bersiasat dengan Pelanggar HAM

Written By Jurnal Sulteng on Minggu, 10 Agustus 2014 | 11:58:00 PM

Haris Azhar
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) merasa menyesalkan langkah Joko Widodo menunjuk Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi.

Koordinator Kontras Haris Azhar menekankan Jokowi sepatutnya paham dengan sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia yang melibatkan Hendropriyono, salah satunya kasus Talangsari 1989.

"Hendropriyono belum bertanggung jawab. Ditambah dengan kasus pembunuhan Munir yang dilakukan oleh agen BIN saat masa Hendropriyono," kata Haris yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/8/2014).

Dikatakan dia seharusnya agenda transisi yang dikedepankan Jokowi adalah penanganan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM. Tapi yang terjadi malah bersiasat kuasa dengan pelaku pelanggar HAM.

"Apa pentingnya Hendropriyono dalam tim transisi itu?,"kata Haris

Kontras juga mempertanyakan agenda transisi antara SBY dengan Jokowi. Agenda, tolak ukur dan penyusunan prioritas transisi hingga kini tidak belum. Yang mengherankan justru Rancangan Pembangunan Jangka Menangah (RPJM) menjadi rujukan.

Jika begini, agenda kerja antara Presiden SBY dengan pihak Jokowi diduga hanya upaya perluasan kuasa baik dari pihak Jokowi maupun SBY. Jokowi butuh kekuatan lebih dari SBY untuk hadapi oposisi dan SBY sendiri melihat peluang masuk dalam pemerintahan Jokowi.

"Hendro saya duga sebagai penghubung komunikasi antara Jokowi dan SBY. Pantas saja penanganan kasus Munir dan Talangsari tidak ada progress," demikian Haris.[Rmol]

Sulbar Kekurangan 2.000 PNS

Ilustrasi
Mamuju, Jurnalsulteng.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 2.000 orang.

"Sulbar masih butuh tambahan dan masih kekurangan pegawai PNS mencapai 2.000 orang sehingga butuh diantisipasi dengan melaksanakan penambahan jumlah pegawai," kata pelaksana tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar, Dominggus yang dikutip dari Antara, Minggu (10/8/2014).

Ia mengatakan, kekurangan pegawai pada jurusan tertentu tersebut di antaranya, adalah jurusan akuntansi, jurusan hukum kelautan, jurusan sarjana perencana, dan jurusan manajemen aset.

Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat membantu pemerintah di Sulbar menambah jumlah pegawainya dengan terus menerus mendukung dilakukannya penerimaan pegawai mengatasi kekurangan pegawai yang ada.

Ia mengatakan, saat ini pegawai di Sulbar telah mencapai 2.956 orang, jumlah itu dianggap belum cukup karena masih adanya jurusan yang kurang memaksimalkan pelayanan pemerintahan.

"Kita juga berupaya agar lahir tenaga PNS yang memiliki kompetensi berkualitas serta profesional, agar dapat memaksimalkan pelayanan pemerintahan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut dia, tahun ini Calon Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam Kategori 1 (K1) dan kategori (K2) akan diupayakan dan diprioritaskan menjadi PNS mengatasi kekurangan pegawai itu.

Dominggus mengatakan pengangkatan K1 dan K2 di Sulbar menjadi PNS akan tetap diprioritaskan dan diselesaikan agar seluruhnya dapat menjadi PNS membantu memaksimalkan pelayanan pemerintahan di Sulbar.

"Untuk CPNS K1 dan K2 yang telah dinyatakan lulus sebagai PNS pada tahun sebelumnya segera akan mendapatkan nomor induk pegawai paling lambat pada bulan Agustus tahun ini, sehingga diminta terus bekerja memaksimalkan pelayanan pemerintahan di Sulbar," katanya.[Ant]

Dugaan Korupsi Jokowi, Progres 98 Siapkan 50 Saksi di KPK

Jokowi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Progres 98 menyatakan akan menghadirkan 50 orang saksi dari solo untuk nginap di gedung KPK terkait kasus korupsi APBD Jokowi senilai Rp12,4 miliar,  Senin (11/8/2014) besok, pukul 16.30 WIB.

"Tidak ada kata menyerah untuk menyeret Jokowi dan Megawati ke jalur hukum. Progres 98 terus melakukan upaya penegakan hukum dengan mengajak elemen masyarakat yang masih peduli dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam siaran persnya yang diunggah di laman Facebook-nya, Minggu (10/8/2014).

Progres 98 juga menyatakan akan terus menyuarakan pada KPK untuk menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Jokowi dan mantan Presiden Megawati diantaranya, kasus tiga rekening gratifikasi Jokowi, Kasus korupsi APBD Solo senilai Rp12,4 miliar, asus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai Rp1,5 triliun, kasus rekening siluman Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta, serta kasus (SKL) Release and Discharge BLBI yang melibatkan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

"Khusus menyangkut kasus korupsi Jokowi saat menjabat selaku Walikota Solo yang sejak dua tahun lalu telah diadukan ke KPK, maka dengan ini kami menghadirkan 50 saksi untuk menginap di Gedung KPK," terang Faizal.

Selain itu, Progres 98 juga menyatakan akan terus menyuarakan empat kasus yang sudah dilaporkan ke KPK demi tegaknya keadilan. "Mau ditangkap berkali-kali, kami tetap akan bergerak melalui aksi damai mendesak KPK dalam penuntasan kasus-kasus tersebut," tegasnya. [*/Trs]

Mengherankan, Kenapa Jokowi Tak Berani Ungkap Penyokong Dana Tim Transisi

Joko Widodo
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pembentukan Tim Transisi oleh Joko Widodo terus menuai sorotan. Misalnya, terkait asal muasal dana dalam membiayai seluruh perangkat dan aktivitas Kantor Transisi tersebut.

"Sampai sekarang Jokowi tak berani mengungkapkan asal muasal biaya atau dana dari tim tersebut," jelas pengamat politik, Ray Rangkuti yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/8/2014).

Padahal, melihat besarnya cakupan kerja, sekretariat yang mentereng dan kemungkinan banyaknya pelibatan orang per orang di dalamnya serta masa kerja yang lumayan panjang (sekitar 2 bulan), dapat diduga biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.

"Tentu butuh biaya besar untuk melancarkan seluruh aktivitas tim transisi," jelasnya.

Sayangnya, Jokowi, sekali ini terlihat agak emoh untuk transparan soal besaran dan sumber dananya. Tentu ketertutupan akan menimbulkan pertanyaan yang biasanya akan berujung pada asumsi negatif.

"Oleh karenanya, baiknya Jokowi kembali mempelopori semangat transparansi tersebut, skalipun misalnya itu terkait dengan dana internal," tegasnya.[Rmol]

Bisakah Palestina Bawa Israel ke Pengadilan Internasional?

Menlu Palestina Riyad al-Malki 
Bogota, Jurnalsulteng.com- Palestina berencana membawa Israel ke Pengadilan Pidana Internasional (ICJ), untuk tuduhan kejahatan perang. Serangan Israel sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 1.914 warga Palestina.

Sebelumnya Palestina pada 2009 telah meminta kantor jaksa pengadilan internasional, untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Tuduhan tersebut terkait ulah militer Israel di Gaza pada 2008-2009.

Namun hingga saat ini belum ada penyelidikan atas permintaan tersebut. Ini dikarenakan Palestina bukan negara anggota pengadilan kriminal internasional, dan status Palestina yang belum pasti di beberapa lembaga internasional.

Meski pada akhir November 2012, Palestina memperoleh status sebagai pengamat non-anggota di PBB. Hal ini semestinya dapat menjadi pembuka untuk penyelidikan pengadilan internasional.

"Segera kami akan menjadi negara. Itu cukup bagi pengadilan untuk memulai penyelidikan," kata Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki dalam kunjungannya ke Bogota, yang dikutip dari Republika Online, Minggu (10/8/2014).

Menurutnya, Palestina akan mendatangi ICJ dan membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan Israel ke pengadilan tersebut. [Rol]

Mencemaskan, Hendropriyono Jadi Penasihat Tim Transisi

Hendropriono
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pengangkatan Jenderal (Purn) AM Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi yang dibentuk Joko Widodo sangat mencemaskan.

Kecemasan itu disampaikan aktivis yang juga pengamat politik Ray Rangkuti dalam pesan singkat yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/8/2014).

Pasalnya, lanjut Ray, pengangkatan mantan Kepala BIN itu seolah memberi peluang pada aktor-aktor yang memiliki catatan kurang positif pada upaya yang tak boleh berhenti bagi penegakan dan penghormatan HAM.

"Masa depan Indonesia adalah masa depan di mana HAM selalu menjadi isu utama. Karena itu, tokoh-tokoh yang tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan HAM sebaiknya ditinggalkan," tegas Ray.

Menurut Ray, Jokowi sejatinya memahami efek negatif dari sinisme publik atas tokoh-tokoh yang di masa lalunya dikenal tidak terlalu peduli pada penegakan dan penghormatan HAM. Hendropriyono sendiri disebut-sebut terlibat dalam kasus Talangsari, Lampung.

"Bukankah Jokowi mendapat simpati justru karena dinilai tidak memiliki catatan buruk soal HAM baik di masa lalu maupun skarang?" demikian Ray.[Rmol]

Jatam Desak Polda Tahan Tersangka Kasus Tambang

Syahrudin Ariestal Douw
Palu, Jurnalsulteng.com- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng agar  penetapan tersangka kasus dugaan ilegal mining yang dilakukan PT Mutiara Alam Perkasa (MAP), disertai dengan penahanan badan terhadap tersangka H. Abas Adnan.

Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Minggu (10/8/2014) mengatakan, kasus yang sejak Maret lalu, hingga saat ini perkembangannya masih dalam tahap penetapan tersangka. "Lambannya  proses yang dilakukan oleh Polda untuk mengungkap kasus ini merupakan bentuk ketidakseriusan pihak berwenang di Sulteng, untuk menyelesaikan kasus itu," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya penanganan kasus ini tidak membutuhkan waktu lama, karena bentuk pelanggarannya sudah jelas. Namun penetapan tersangka itu tidak disertai dengan penahanan. "Walaupun memang dengan alasan sakit, tapi kami punya pengalaman dengan Polda. Banyak kasus yang kami laporkan hilang begitu saja. sehingga kasus ilegal mining di desa Batusuya, Kecamatan Sindue, Kab. Donggala kami minta untuk diproses sampai tuntas," desak aktivis yang akrab disapa Etal ini.

Dalam rilisnya Jatam juga mengatakan, penetapan tersangka terhadap H. Abas Adnan tidak bisa berdiri sendiri atau hanya direktur PT. MAP yang menerima perlakuan hukum seperti saat ini yang telah ditetapkan tersangka. Karena PT. MAP beraktifitas di Batusuya disebabkan oleh adanya surat rekomendasi perpanjangan izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Energy Sumber Daya Mineral (ESDM) Donggala. Ir. Syamsu ALam MM.

"Kami juga menduga, bahwa Bupati Donggala Kasman Lassa terlibat dalam aktifitas PT. MAP, karena pemuatan material yang berlangsung bulan Maret 2014 lalu, bupati menghadiri secara langsung pemuatan tersebut karena sebelumnya memang Bupati Donggala minta diundang dalam aktivitas pemuatan ilegal itu," ujarnya.

Karena itu kata Etal,  penetapan tersangka tidak boleh hanya  hanya berhenti pada PT. MAP saja. Akan tidak adil jika kepala dinas ESDM Donggala dan Bupati yang sebelumnya mendukung aktifitas ilegal perusahaan tersebut tidak ikut jadi  menjadi tersangka. "Mereka juga harus ikut bertangungjawab atas aktifitas ilegal tersebut," ungkap Etal.[Trs/*]

Menyelam Tanpa Alat, Parigi Moutong Pecahkan Rekor MURI

Menpora Roy Suryo, Bupati Parigi Moutong Syamsurizal Tombolotutu dan Wakil Gubernur Sulteng Sudarto menerima piagam Rekor Muri menyelam tanpa alat di dermaga Tinombo, Sabtu (9/8/2014). [Indopos]
Tinombo,  Jurnalsulteng.com- Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyelenggarakan kegiatan menyelam tanpa alat di dermaga Tinombo, Sabtu (9/8/2014). Kegiatan yang diikuti 500 orang peserta ini sukses meraih piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Sebelumnya, pemecahan rekor ini diraih Kota Samarinda pada 2005 lalu dengan jumlah penyelam 375 orang.  “Alhamdulillah,  kita sekarang meraih 500 penyelam. Sehingga bisa melebihi rekor sebelumnya,”  ungkap Menteri Olah Raga dan Pemuda, Roy Suryo di Dermaga Tinombo, Parigi Moutong, Sabtu (9/8/2014).

Uniknya, dalam kegiatan ini Bupati Parimo Samsurizal Tambolutu turut serta menyelam bersama para peserta.  Roy menuturkan, kegiatan ini merupakan suatu rangkaian Lintas Khatulistiwa 2014 yang diselenggarakan Kemenpora sejak 8-10 Agustus 2014.

Selain kegiatan tersebut, Menpora juga meresmikan renovasi bangunan Tugu Khatulistiwa yang terletak di Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan. "Ini diinisiasi oleh Kemenpora, Deputi Pembudayaan Olah Raga Profesor Faisal Abdullah," ungkapnya.

Piagam penghargaan yang diberikan MURI diterima oleh Menpora Roy Suryo, Kabupaten Parigi Moutong yang diterima langsung oleh Bupati Syamsurizal Tombolotutu dan Pemerintah Provinsi Sulteng yang diterima Wakil Gubernur Sudarto.

Rangkaian kegiatan Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014 di Parigi Moutong juga diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya, operasi katarak, donor darah  sekaligus peresmian mobil donor darah yang akan digunakan di Kabupaten Parigi Moutong.  (Trs/Indopos)

Menpora Semangati Pemuda Sulteng Gali Potensi Daerah

Menpora Roy Suryo saat memberikan pembekalan dalam rangka Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014, di Hotel Mercure
Palu, Sabtu (9/8/2014) malam. [Trisno]

Palu, Jurnalsulteng.com- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo  mengajak dan membangkitkan semangat pemuda Sulawesi Tengah untuk mengenali wilayah sekaligus menggali potensi yang ada di Sulteng.

“Sebagai salah satu provinsi yang dilintasi garis Khatulistiwa, Sulawesi Tengah memiliki potensi yang sangat besar, terutama potensi wisata. Karena itu, sebagai pemuda, mari kita kenali daerah dan lingkungan terdekat kita sehingga bisa menggali potensi dan meningkatkan peran sebagai pemuda untuk membangun bangsa,” ajak Menpora saat memberikan Pembekalan dalam rangka Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014, di Hotel Mercure Palu, Sabtu (9/8/2014) malam.

Sebagai bentuk kedekatan dengan Pemuda, Menpora saat memberikan pembekalan tidak berdiri diatas podium, tetapi berada di tengah-tengah peserta pembekalan yang diikuti berbagai OKP, pelajar dan Pramuka.

Menpora mengatakan, mungkin selama ini banyak pemuda yang hanya mengerti daerah yang dilintasi garis khatulistiwa hanyalah Pontianak. Karena itulah kegiatan  Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014 dilaksanakan, sebagai upaya untuk mengajak pemuda mengenal lebih jauh tentang daerahnya.

Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014 diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya, Training of  Trainer (TOT), Pelatihan kewirausahaan kepemudaan bidang teknologi, Workshop fasilitas pembentuan dan pengembangan dan Gugus Darma Pramuka 2014.

Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014 di Sulteng dengan semboyan asli Sulawesi Tengah Maliuntinuvu untuk mengajak pemuda agar lebih mencintai daerahnya, sekaligus mengajak pemuda lebih mengenal lingkingan terdekatnya. "Dengan semboyan itu, kita bisa memajukan potensi yang ada," ujar Menpora.

Pembekalan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam rangka Lintas Khatulistiwa Pemuda 2014 itu juga dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Ses Kemenpora Alfi tra Salam, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti, dan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto. (Trs)


Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Jasa Desain
Selamat Ramadhan
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger