>
Headlines News :

Latest Post

Sekarang JK Benar-benar Bisa Jadi Presiden

Written By Jurnal Sulteng on Kamis, 30 Oktober 2014 | 11:24:00 PM

Jusuf Kalla
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) terkait kisruh internal parlemen. Perppu MD3 menjadi benteng terakhir PDIP dan koalisinya dalam persaingan melawan Koalisi Merah Putih (KMP).

(Baca Juga: KMP Kuasai DPR untuk Menjaga Kedaulatan Indonesia )

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, manuver politik KIH ini justru bisa menjadi celah bagi KMP yang menjadi penguasa di parlemen untuk melakukan impeachment kepada Jokowi.

"Jika Perppu benar-benar diterbitkan, itu akan menjadi bukti sangat kuat bahwa Perppu dibuat hanya untuk kepentingan politis partai pendukung Jokowi," kata Jajat yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Kamis (30/10/2014) malam.

Tidak hanya Perppu MD3, kata Jajat, peluang Jokowi diimpeach juga menemukan penguat lainnya. Yakni mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR dan pembentukan DPR tandingan yang dilakukan KIH.

Jajat melihat situasi politik di parlemen tak bisa dilepas dengan safari politik Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para petinggi KMP. Pertemuan JK dengan para petinggi KMP tentunya bukan hanya ajang silaturahmi biasa, mengingat JK sendiri pernah menjabat sebagai ketum Golkar. Pertemuan diawali JK dengan Prabowo Subianto pada 21 Oktober di Istana Wakil Presiden, selang tiga hari JK bertemu Aburizal Bakrie di tempat yang sama, dan kemarin bertemu Amien Rais di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

"Posisi JK yang menguntungkan bisa menjadi senjata ampuh.
Jika JK saat ini meminta perlindungan KMP sekaligus menggulingkan Presiden Jokowi, tentu bisa. Bila benar terjadi seperti ini maka tidak ada pilihan lain bagi KIH, Mega, dan Jokowi selain menuruti dan membuka jalan ke RI-1 untuk JK," tutup Jajat.[Rmol]

Irjen Pusat Monitoring, Oknum Kemenag Palu Kumpulkan Honorer 'Bodong'

Ilustrasi
Palu, Jurnalsulteng.com- Irjen Kementrian Agama pusat sudah dua hari terakhir berada di Palu, Sulawesi Tengah. Kehadiran Irjen dalam rangka monitoring sekaligus pengecekan terkait laporan adanya Honorer Kategori Dua (K2) Bodong alias siluman yang lulus seleksi dalam ujian tertulis.

Terkait adanya dugaan itu, Ombudsmen Perwakilan Sulawesi Tengah telah melaporkannya ke pihak Kementrian Agama RI di Pusat, yang dalam laporannya, terdapat sekira 63 orang K2 ditengarai bodong alias siluman.

Berdasarkan salah satu sumber yang minta namanya dirahasiakan mengaku, sejak kehadiran tim Irjen Kemenag Pusat, para honorer bodong itu telah dikumpulkan oleh oknum pejabat Kemenag Kota Palu. Dikumpulkannya para honorer tersebut diduga untuk menyusun strategi, sekaligus melakukan rekayasa administrasi. Baik berupa absensi maupun SK honor tahun 2013-2014. Rabu malam (29/10/2014) para honorer tersebut kumpul di Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Timur, jalan Yos Sudarso.

Diperoleh informasi, malam ini (Kamis, 30/10/2014) mereka kumpul di Jalan Hayam Wuruk dengan dalih menggelar Yasinan. Demikian juga Kantor Kanwil Kemenag, jalan Moh.Yamin sampai Kamis (malam ini)  masih terlihat ada aktivitas.

Satpam di Kanwil Kemenag ketika ditanya mengaku sejak Kamis (30/10) ada pertemuan antara Irjen, Kepala-kepala sekolah dan KUA. Tapi sebagian pegawai di kantor bermotokan ikhlas beramal itu, mengaku tidak tahu menahu, bahkan terkesan disembunyikan. Ada juga yang mengaku, siang tadi (Kamis, 30/10) dua anggota Irjen berada di ruang Kasubag Kepegawaian Kanwil Kemenag.

Sekadar diketahui, ada 63 honorer yang diduga bodong alias siluman dalam lingkup Kemenag kota Palu lulus pada seleksi tertulis. Para honorer yang diduga bodong tersebut terdiri dari  tenaga penyuluh dan tenaga administrasi lainnya.

Mereka adalah kebanyakan punya hubungan emosional dan keluarga dengan beberapa oknum pejabat di Kemenag Kota Palu. Kebanyakan di unit kerja KUA  Palu Timur, Barat, Utara dan KUA Palu Selatan, sebagai penyuluh. Sebagian kecil di MTsN, MIN Model dan Kemenag Kota Palu.

Ketua Ombudsmen Perwakilan Sulteng, H. Sofyan Farid Lembah SH. M.Hum, meminta agar kedatangan Irjen di Palu juga diawasi. Sebab dugaan kemungkinan adanya  kongkalikong dalam proses monitoring juga bisa terjadi.

"Publik juga harus ikut mengawasi monitoring yang dilakukan Irjen. karena tidak tertutup kemungkinan masih ada permainan dalam proses monitoring. Dan nanti kita lihat saja hasilnya," tegas Sofyan. [Yus]

Kejagung Kembalikan Berkas Obor Rakyat ke Polri

Kejaksaan Agung RI

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus "Obor Rakyat" kepada Mabes Polri karena belum lengkap dengan kurangnya keterangan dari saksi ahli pers.

"Pekan lalu jaksa peneliti sudah menerima dan bahkan telah mengembalikan ke Polri karena masih ada kekurangan syarat materiil seperti keterangan saksi ahli pers," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana, di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Dikatakan, pengembalian berkas tersebut atau P18 telah disertai petunjuk atau P19. "Itu ditangani oleh Pidana Umum (Pidum)," katanya yang dilansir Antara.

Ia juga menegaskan penanganan kasus Obor Rakyat itu dilakukan secara profesional.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah diperiksa penyidik kepolisian pada Jumat (17/10/2014) terkait kasus kampanye hitam di tabloid Obor Rakyat.

"Kami menuntaskan berkas perkara sesuai tanggung jawab. Untuk itu beliau (Presiden Joko Widodo) sudah kami periksa pada 17 Oktober 2014," kata Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Agus mengatakan berkas perkara sudah dianggap selesai oleh penyidik dan pada Kamis (23/10) dan berkas tersebut sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diteliti lebih lanjut.

"Penyidik melakukan hal yang maksimal untuk memenuhi petunjuk yang diberikan pihak Kejaksaan Agung dan pada 23 oktober 2014 berkas itu sudah dikirimkan kembali untuk tahap satu yang kedua kalinya setelah adanya pembetulan," kata Agus.

Agus berharap kasus kampanye hitam Joko Widodo pada masa pemilu presiden 2014 yang saat ini berkasnya dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung segera tuntas.

"Semoga P21 (berkas lengkap), tuntas dan perkara tersebut selesai," kata Agus.

Sampai saat ini, pihak kepolisian dalam Kasus Obor Rakyat sudah menentukan dua tersangka yakni Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa yang merupakan pemimpin redaksi dan penulis Obor Rakyat.

Kedua tersangka tersebut dinyatakan melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui pemberitaan di tabloid Obor Rakyat.[Ant]

Fadel Muhammad Terpilih Jadi Ketua Komisi XI

Fadel Muhammad
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Fadel Muhammad terpilih menjadi Ketua Komisi XI. Selain Fadel, terpilih juga tiga wakil ketua Komisi XI.

Merek adalah Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Marwan Cik Asan (Demokrat) dan Jon Erizal (PAN).

Fadel Muhammad adalah Wakil Ketua DPP Partai Golkar dan pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Gorontalo.

Mereka terpilih dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan Komisi XI DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (30/10). Yang memimpin rapat adalah Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan.

Pemilihan ini tidak dihadiri oleh fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (PDI-P, PKB, Nasdem dan Hanura) ditambah PPP.

Komisi XI memiliki ruang lungkup keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Dan bermitra kerja dengan: Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Setjen BPK RI, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [Rmol]

Moratorium, Kandaslah Cita-cita Rakyat untuk Jadi PNS di Era Jokowi


Ujian CPNS. (Ilustrasi)
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Tweeps mengomentari wacana pemerintahan Jokowi-JK melakukan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun.
 
DI Jejaring Sosial Twitter, account @agus84821335 kaget mendengar pemerintah akan melakukan mora­torium penerimaan CPNS selama lima tahun. Menurutnya, waktu lima terlalu lama.

“Waduuhhhh pak kasihan dong ka­mi yang bercita-cita menjadi PNS,” kicaunya.

Account @Asnawi09 bilang, juta­an warga terancam menganggur, se­telah pemerintah meniadakan lo­wo­ngan CPNS.

“Rakyat bisa putus asa. Keputusan pemerintah ini sungguh terlalu,” kicau­nya.

Account @misshabrina yang me­ngaku mahasiswa, sedih, impiannya bekerja di kementerian terancam pu­pus karena adanya rencana kebijakan moratorium pe­me­rintah ini.

“Say goodbye tes Kemlu 2015. Buat siapapun yang mau berkarir PNS di Kementerian, sabar tunggu Jo­kowi lengser,” keluhnya.

Account @zaskyams bilang, ke­bijakan moratorium CPNS hanya bo­leh, setelah pemerintah mampu me­­nyediakan pekerjaan alternatif ke­­­pada rakyat.

“Mau kerja dimana rakyat? Emang kerjaan di sektor swasta ter­sedia. Pe­merintahan kok nyesekin ba­nget sih,” protesnya.

Account @akuubur seorang guru honorer menumpahkan kekesalan. Dia khawatir, cita-citanya diangkat men­jadi guru PNS ikutan gagal.

“Kebijakan ini bikin emosi guru honorer. Janji-janji pengangkatan cu­ma angin lalu,” cetusya.

Account @dimasprakbar menga­ta­kan, PNS adalah pekerjaan idaman ba­gi masyarakat di daerah. Sebab, pekerjaan sebagai pegawai swasta di daerah sangat terbatas.

“Di daerah nggak ada perusahaan swasta pak, kalau universitas ba­nyak. Berarti sarjana bakal ngang­gur,” katanya.

Account @maulana menilai, mo­ra­torium sebagai kebijakan lepas tang­gung jawab pemerintah.

“Itu pemerintah neo liberal, rakyat dibiarkan mengurus dirinya sendiri,” katanya.  

Berbeda, Tweeps @RyanSlim88 justru mendukung rencana morato­ri­­um pemerintah. Saran dia, masya­ra­kat mencari jenis pekerjaan lain.

“Zaman dulu juga nggak ada PNS, tapi nenek moyang kita bisa tetap hidup. Lebih baik putar otak mencari pekerjaan lain,” ujarnya.

Tweeps @GegAyuSukma bilang, warga yang menolak moratorium PNS tidak kreatif.

“Sukses nggak harus jadi PNS, cer­das sedikitlah,” cetusnya.

Di Jejaring Sosial Facebook, ac­count Agus menilai, wacana morato­rium PNS selama lima tahun hanya pencitraan.

“Ah, tahun depan seleksi PNS ju­ga ada,” ujarnya.

Facebooker Ode bilang, moratori­um PNS selama 5 tahun bukan so­lusi. “Ini malah menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di negara kita tercinta,” kicaunya.

Facebooker FIKRI AJA lebih se­tuju kebijakan pensiun dini, ke­tim­bang moratorium PNS.

“Pensiunkan saja yang tua-tua, penerimaan pegawai baru tetap dibu­ka,” usulnya.

Facebooker Tati meminta rakyat ti­dak panik. “Tenang saja era Jokowi in­vestasi swasta akan berkembang, lo­wongan kerja akan banyak,” ujar­nya.

Facebooker Kang Zunaid mendu­kung moratorium PNS itu. Asalkan memberi dampak positif bagi ne­gara. “Setuju. Rasanya pemerintahan selama ini sudah terlalu banyak pe­gawainya. Masyarakat jangan lebay. Jangan terlalu mengharapkan jadi PNS. Bikin usaha, buka lapangan ker­­ja sendiri,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men­­PAN-RB) Yuddy Chrisnandi me­nyampaikan, pemerintahan baru akan melakukan kebijakan moratori­um penerimaan CPNS. Moratorium tidak hanya dua tahun seperti pernah dilakukan di era pemerintahan SBY-Boediono, melainkan selama lima tahun.

(Baca juga: Pemerintah Kaji Efektivitas PNS )

“Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wap­res, akan diberlakukan moratorium. Mu­lai moratorium PNS, kehutanan, per­tambangan, dan semua kemen­terian,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, pemberlakuan moratorium ini untuk memberi ke­sem­patan kepada seluruh instansi me­lakukan audit organisasi. S­e­hing­ga, bisa diketahui berapa angka ideal PNS di Indonesia.

Yuddy mengatakan moratorium akan berlaku di seluruh kementerian. “Semua kementerian harus mora­torium CPNS. Dalam masa morato­ri­um lima tahun ini silakan melaku­kan audit organisasi,” cetusnya.

Mengenai rekruitmen CPNS 2014 yang sudah berjalan, menurut Yuddy rekruitmen itu akan tetap berjalan. Berdasarkan data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 sudah mencapai 4,3 juta orang.[Rmol]

BBM Naik, Rakyat Wajib Kepung Istana

Ilustrasi
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kenaikan harga BBM  subsidi sebesar Rp 3000 per liter yang direncanakan sebelum tahun 2015 akan memaju inflansi hingga dua digit. Efek dari kenaikan harga BBM akan membuat kalangan ekonomi menengah dan rakyat berpenghasilan rendah semakin terpuruk.

(Baca Juga: Harga BBM Naik Sebelum 2015! )

Begitu disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN), FX. Arief Poyuono, dalam surat elektroniknya yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Kamis (30/10/2014).

"Kompensasi yang akan mengantikan pencabutan subsidi yaitu dengan Kartu Indonesia sehat dan Kartu Indonesia pintar hanyalah kebohongan publik. Selama ini rakyat miskin dan tidak mampu sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS yang preminya sudah ditanggung oleh pemerintah dan sudah ada dana bantuan operasional sekolah yang membebaskan biaya pendidikan hingga 12 tahun," papar Arief.

Kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan UU Migas yang melarang harga BBM dan subsidi BBM memakai mekanisme pasar sebagaimana telah diputusan MK atas judicial review UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam amarnya, MK membatalkan tiga pasal dalam UU Migas, yaitu Pasal 12 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1), dan Pasal 28 Ayat (2).

Subsidi BBM adalah bentuk kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut MK, seharusnya harga BBM dan gas bumi dalam negeri ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu.

Karena itu, Arief mengatakan, serikat buruh seluruh Indonesia mengimbau rakyat untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM dengan mengepung Istana dan kantor kantor Gubenur, Bupati dan kantor pengurus PDIP untuk diajak menolak kenaikan harga BBM seperti yang mereka lakukan saat pemerintahan SBY.

"Kekisruhan di parlemen yang diciptakan partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat patut diduga sebagai strategi untuk memuluskan pencabutan subsidi BBM, karena hingga hari ini parlemen belum bisa bekerja. Mereka bisa berbuat-apa apa atas kenaikan harga BBM," demikian Arief. [Rmol]

Legislatif yang Kuat Untungkan Rakyat

Prabowo Subianto
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan lembaga legislatif yang kuat berada di luar partai pro pemerintah akan menguntungkan rakyat karena bisa menjadi pengawas bagi eksekutif.

"Legislatif yang kuat adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat. Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya. Kita berpikir positif, kita tidak mau menang kalah, menang kalah, tapi kita mau kepercayaan dan kebaikan-kebaikan," ujar Prabowo usai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Dia mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sejak awal telah memberikan pengakuan kepada pemerintah, walaupun Koalisi Merah Putih merasa banyak cara yang merugikan yang ditempuh kubu lain.

Menurut dia, Koalisi Merah Putih menginginkan suasana yang baik bagi bangsa dan negara sehingga Koalisi Merah Putih justru menyelamati dan mendukung pemerintahan baru.

"Kita menganjurkan pemerintahan baru untuk bekerja keras. Dan kami juga menyampaikan harapan dari seluruh rakyat, karena itu kami menginginkan adanya sesuatu, katakanlah hubungan baik dan demokratis seperti ada yang diberikan mandat di eksekutif, dan ada yang di legislatif," kata dia yang dilansir Antara.[Ant] 

Jokowi dan KPK Didesak Buka Daftar Menteri Tanda Merah

Abraham Samad dan Joko Widodo
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Gabungan organisasi aktivis kepemudaan dan kemahasiswaan serta LSM mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mencopot menteri yang masuk daftar list nama yang telah mendapat tanda merah dari KPK.

(Baca Juga: Buat Apa Berbaju Putih Bila Ada Noda di Kabinet )

Gabungan organisasi ini antara lain: Poros Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (Poros BEM-I), Ikatan Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMAISPI), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Eksponen Lintas Aktivis Se-Indonesia Timur, dan Pergerakan Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (PMPHI).

Ketua Umum PENA ISMSI, Fuad Bachmid selaku inisiator gerakan tersebut mengatakan bahwa upaya tersebut ditempuh untuk menantang Presiden Joko Widodo terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi, pasalnya agenda clean goverment akan menjadi mustahil jika kabinetnya sendiri masih berisi orang-orang yang punya rekam jejak korupsi.

(Baca Juga: 21 Menteri Jokowi Berpotensi Konflik Kepentingan )

Tak hanya itu, Fuad juga menantang KPK agar segera mengumumkan nama-nama menteri tersebut. Ia menjelaskan bahwa dengan diumumkannya nama-nama tersebut, KPK tidak perlu merasa minder apalagi ragu, sebab dengan sendirinya KPK sudah libatkan publik untuk sama-sama melakukan pengawasan eksternal terhadap jejak kepada para anggota kabinet, sehingga agenda pengawasan dapat lebih mudah dilakukan.

"Tak hanya itu, langkah KPK adalah bagian dari menyelamatkan situasi negara dari ancaman sisa bakteri yang ditinggalkan rezim-rezim sebelumnya," ujar Fuad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/10/2014). [Rmol]

KMP Kuasai DPR untuk Menjaga Kedaulatan Indonesia

Koalisi Merah Putih
Jakarta, Jurnalsulteng.com- Sapu bersih semua pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bukan tanpa maksud.

Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan Demokrat ingin menjaga kedaulatan negara Indonesia dari infiltrasi asing dan para neolib serta konglomerat hitam yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(Baca Juga: KIH Bentuk DPR Tandingan Agar Terjadi Krisis Politik )

"Dengan dikuasainya seluruh alat kelengkapan maka para neolib dan konglomerat hitam dapat dihambat melalui DPR," tegas Ketua DPP Gerindra, Arief Poyuono, dalam keterangannya, Kamis (30/10/2014).

Arief menjelaskan, agenda KMP di parlemen ini sudah ditegaskan Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sebelumnya mengungkapkan, KMP bertekad akan merevisi setidaknya 122 UU yang berbau liberal dan berpihak pada asing seperti UU Perbankan, Telekomunikasi dan lain sebagainya.

Selain itu, sambung Arief Poyuono, sapu bersih ini juga menunjukkan KMP solid. "Ini bentuk koalisi yang sangat solid di parlemen yang sempat diisukan KMP tidak solid sebelumnya," tandasnya. [Rmol]






Ini Cara Mudah Untuk Bahagia

Ilustrasi
Jurnalsulteng.com- Semua orang pasti mencari cara untuk bisa hidup berbahagia.

Melansir health, Ada cara sederhana untuk menjadi bahagia. Jadikan kebahagiaan itu sebagai fokus dan tujuan utama hidup Anda. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Positive Psychology, orang yang disuruh mendengarkan musik dan mencoba untuk merasa bahagia memiliki dorongan yang lebih besar dalam kebahagiaan selama dua minggu daripada mereka yang bersantai karena mendengarkan lagu-lagu yang sama.

"Banyak orang berpikir Anda tidak bisa mengendalikan kebahagiaan," ujar Sonja Lyubomirsky, PhD, profesor psikologi di University of California, Riverside, dan penulis buku The Myths of Happiness.

"Ini seperti mengendalikan kesehatan Anda. Pertama anda harus percaya bahwa Anda bisa melakukannya sebelum Anda mengambil langkah-langkah pertama," jelasnya.

Jadi, mulai sekarang, kendalikan pikiran Anda untuk bahagia.[Inilah]

Temukan jurnalsulteng.com di Facebook

Iklan Anda

Maxdoid
Banner Anda
 
Developed by : Darmanto
Copyright © 2011. JURNAL SULTENG - CV Tristar Mediatama - All Rights Reserved
Template by Creating Website
Proudly powered by Blogger