Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Abubakar Aljufrie. [Jose Rizal]

DPRD Akan Panggil KPU Donggala Terkait Sisa Dana Hibah

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Abu Bakar Aljufri, mengatakan pihaknya akan memanggil KPU Donggala terkait penggunaan dana hibah, biaya pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

“Kami akan panggil komisioner dan sekretaris KPU untuk minta penjelasan terkait sisa dana hibah yang belum dikembalikan. Hal ini untuk menyikapi santernya isu dugaan ketidakberesan penggunaan dan pengelolaan dana hibah itu,” kata Abu Bakar Aljufri, di Kantor DPRD Donggala, Senin (17/12/2018).

Santer dan menjadi perbincangan hangat di Donggala, bahwa KPU setempat belum mengembalikan sisa anggaran Pemilukadasenilai Rp1,3 miliar ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan belum membuat serta memasukan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah itu, hingga memasuki akhir bulan Desember 2018.

Padahal batas waktu penyerahan seluruh dokumen keuangan harus masuk paling lambat tanggal 15 Desemebr 2018 lalu.

Politisi Partai Golkar itu juga merasa heran dengan alasan yang dibuat Sekretaris KPU bahwa sampai saat ini masih dalam proses menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

“Jangan main-main dengan dana Hibah. Jangan disangka itu dana bila ada sisanya tidak perlu dikembalikan atau melewati pengawasan dewan dan pemeriksaan BPK,” tegasnya Abu Bakar.

Lebih lanjut dikatakan Abu Bakar, sederhananya berapa dana yang dipakai dalam Pilkada, lalu buat saja laporan penggunaanya. Ia juga meminta agar tidak bermain-main dengan angka-angka nominal yang bisa berakibat fatal merugikan keuangan Negara.

Bahkan Abubakar mengingatkan, bagaimana sejarah KPU Donggala selalu terbelit masalah hukum yang menimpa para komisionernya, jangan sampai terulang lagi.

Sebagai fungsi pengawasan, DPRD Donggala melalui Komisi I mengusulkan kepada pimpinan dewan agar segera mengagendakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) lintas komisi secara terbuka dan mengundang KPUD Donggala bersama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu Dinas Keuangan Pemda Donggala, meminta penjelasan kepada mereka soal dugaan adanya ketidak beresan pengunaan dan pengelolaan anggaran Pemilukada yang bersumber dari APBD TA. 2018 tersebut.

”Kami akan segera menyikapi masalah ini, dengan mengatur jadwal, jangan sampai ada agenda rapat yang bertabrakan. Ini merupakan tugas DPRD Donggala dan pasti akan melakukan “hearing” kepada keduanya yaitu KPU Donggala dan Dinas Keuangan Kabupaten Donggala karena menyangkut keuangan daerah,” pungkas Abu Bakar Aljufri.

Sebelumnya diberitakan, hingga batas waktu yang telah ditentukan KPUD Donggala belum mengembalikan sisa dana hibah dari Pemda Donggala untuk biaya perhelatan Pemilukada senilai Rp1,3 miliar. Padahal dalam aturan, tiga hari pasca penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pilkada seharusnya sisa dana sudah harus dikembalikan ke kas Pemda Donggala. [***]

Penulis; Jose Rizal

(Visited 31 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*