Natsir Said

Hukum Mati Saja Mereka!

Oleh: Natsir Said
“SELAMA Kantong baju masih menghadap ke atas,” Bukan kalimat bijak filsuf kenamaan. Kalimat itu muncul sebagai respon atas keputus-asaan di tengah budaya suap yang masih menggurita. Seolah tak berujung, keserakahan beberapa pejabat publik makin menggila.

Hampir tak ada ruang untuk bernafas lega ketika halaman media sosial dipenuhi berita Operasi Tangkap Tangan (OTT). Betapa tidak adanya rasa malu pejabat-pejabat itu. Pada keserakahan, logika memang nyata tak berfungsi. Coba bayangkan, uang haram itu akan dibawa pulang ke rumah lalu diberi makan keluarga. Anak yang mestinya terdidik untuk selalu berpikir jernih justeru akan mewarisi sikap tamak karena dibesarkan dengan rejeki yang penuh lumpur kekotoran, kecuali ada keajaiban lain. Begitu seterusnya perjalanan generasi lalu kelak bertransformasi jadi kewajaran sosial.

“Didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir,” kata Ali ibn Abu Thalib. Salah satu yang menjadi point penting dalam kalimat Itu adalah penjagaan diri dari makanan haram yang dimulai dari diri sendiri. Sebab makanan tersebut yang akan membentuk darah dan daging, membentuk pola perilaku lalu menurun pada keturunan. Jika membentuk generasi harus dimulai dari diri untuk hindari keharaman rejeki puluhan tahun sebelum memiliki keturunan, lalu bagaimana dengan hasil korupsi dibawah pulang untuk diberi makan anak istri secara langsung? Tentu lebih berakibat fatal pada pembentukan karakter mereka.

Kembali pada budaya korupsi. OTT KPK pada beberapa pejabat PUPR adalah kali ke-sekian yang menjerat pejabat publik. Sebelum-sebelumnya perilaku bejad yang sama pun terjadi dan lebih dominan oleh pola yang sama pula. Gratifikasi hingga secara kasar dengan suap untuk pekerjaan-pekerjaan proyek pemerintah. Maka tak heran jika pekerjaan proyek pada akhirnya meminimalisir kualitas sedemikian rupa untuk menutupi pengeluaran suap di awal. Kali-kalinya mudah ditebak, hitung-hitungannya pasti masuk dalam kalkulasi margin hingga tak jarang kontraktor mau ‘buang banyak’ pada pejabat. Dampaknya, hak-hak masyarakat yang mesti terlayani sebagai manfaat dari pekerjaan pemerintah ‘diperkosa’.

Ini tahun ke-20 pasca tumbangnya orde baru. Kita meninggalkan korupsi yang tersentralistik pada seorang pemegang kuasa berserta kroninya pada saat itu. Lalu apakah reformasi juga masih harus menanggung budaya korupsi yang menjalar hingga ke level bawahnya birokrasi? Jika iya, maka kebanggaan reformasi hanya berkutat pada kebebasan berdemokrasi yang kadang nyerempet jadi caci-maki.

Tentu tidak. Reformasi yang jadi buah perjuangan seluruh elemen rakyat harus benar-benar membawa manfaat fundamental bagi sistem pelayanan publik. Ia harus benar-benar lepas dari perilaku korupsi birokrasi yang menjalar. Sebab mereka, para pejabat busuk yang memuakkan itu sudah keterlaluan. Menggasak apa saja yang terjangkau hingga dana haji bahkan pengadaan kitab suci oleh salah satu kementerian di era sebelumnya.

Dengan hanya kurungan badan para pejabat tak punyai rasa malu itu takkan jera. Penjara juga tak membuat pejabat di luar yang masih bebas itu jadi nyeri lalu sadar. Sudah saatnya seluruh elemen mendesak hukuman mati. Tak ada ampun bagi pelaku korupsi. Jika suara pegiat HAM melengking maka mereka mesti lebih meraung karena korupsi telah membunuh harapan hidup jutaan orang. Dengan begitu, kantong baju para birokrasi kotor mungkin perlahan akan menghadap ke bawah. [***]

 

(Penulis adalah pegiat sosial)

(Visited 121 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*