Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen (kiri) dan Ketua Bawaslu RI Abhan. [Humas Bawaslu Sulteng]

Ini Langkah Bawaslu Lindungi Hak Pilih Korban Bencana Sulteng

Palu, Jurnalsulawesi.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah, menempuh empat langkah/strategi untuk mengawal dan melindungi hak pilih pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.

“Ada beberapa langkah yang kami tempuh dan kami upayakan, agar korban bencana di lokasi pengungsian harus tetap terdaftar sebagai pemilih dan dapat menyalurkan hak pilihnya,” ucap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, di Palu, Sabtu (9/3/2019).

Pertama, kata Ruslan Husen, Bawaslu meminta dan merekomendasikan kepada pemerintah agar lokasi pembangunan hunian sementara, lokasi pengungsian tidak berada di luar daerah pemilihan, bagi warga yang terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi.

“Pemerintah menyetujui rekomendasi dan usulan kami tersebut, kami meminta agar relokasi, lokasi pengungsian dan pembangunan huntara jangan sampai di luar daerah pemilihan,” ujar dia.

Kedua, sebut dia, Bawaslu meminta pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengunci sementara/tidak menerima permohonan dari korban bencana atau-pun masyarakat yang daerahnya tidak terdampak untuk pindah alamat.

Bawaslu meminta agar permohonan itu dikunci sementara, nanti akan di layani kembali setelah pesta demokrasi pemilihan umum 17 April 2019.

Hal itu agar data pemilu utamanya Daftar Pemilih Tetap tidak terlalu mengalami perubahan pascabencana Sulteng di empat wilayah itu. Selain itu, sebagai bentuk sinkronisasi data kependudukan antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah, yang memudahkan penyelenggara dalam pendataan pemilih.

Ketiga, sebut Ruslan, Bawaslu meminta dan merekomendasikan agar pembangunan Tempat Pemungutan Suara diadakan di lokasi pengungsian atau berdekatan dengan hunian sementara.

“Bagi korban yang TPS awalnya hilang karena terdampak likuefaksi atau tsunami, maka KPU harus membangunkan TPS di lokasi pengungsian dan huntara. Namun, bagi korban yang TPS-nya tidak hilang, maka disarankan untuk kembali ke TPS-nya pada 17 April 2019,” kata Ruslan Husen.

Ke-empat, Bawaslu memaksimalkan kegiatan sosialisasi pemilu untuk peningkatan partisipasi serta menyosialisasikan langkah ke satu sampai tiga, kepada korban bencana melibatkan pemerintah desa/kelurahan.

“Nah kegiatan ini tentu tidak semata-semata mengenai kepemiluan dan hak-hak korban dalam pemilu, tetapi Bawaslu meramu-nya dengan kegiatan lain. Yang substansinya tetap pada sosialisasi mengenai langkah-langkah tersebut,” urai dia.

Hal itu karena, berdasarkan pengamatan Bawaslu di lokasi pengungsian empat daerah tersebut, bahwa korban bencana Sulteng sebagiannya tidak terlalu respon dengan pemilu 2019. [***]

Sumber; Antara

(Visited 17 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*