Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Monardo memberikan arahan pada Rakor evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak bencana Sulteng, di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (17/1/2019). [Humas]

Kepala BNPB: Dana Stimulan dan Santunan Bencana Sulteng Segera Diproses

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus melakukan langkah-langkah strategis percepatan pemulihan dampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada 28 September 2018 lalu.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, pihaknya akan segera merealisasikan dana stimulan dan santunan, bagi korban meninggal dunia sebesar Rp2,5 triliun. . Proses tersebut sesuai surat Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor 368/012/BPBD perihal permohonan bantuan Tanggal 8 januari 2019.

”BNPB akan segera memproses usulan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pengajuan dana stimulan dan dana santunan,” jelasnya pada Rakor evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak bencana Sulteng, di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (17/1/2019).

Lebih lanjut dikatakannya, penataan percepatan pemulihan dampak bencana, apabila terdapat masyarakat yang belum mau mengikuti arahan dari pemerintah, Kepala BNPB menghimbau perlu dibentuk tim terpadu, yang melibatkan unsur TNI/Polri untuk melakukan pendekatan kepada para tokoh serta melibatkan media untuk untuk mensosialisasikan program-program pemerintah ke depan, terutama yang berhubungan dengan penataan kembali.

Lanjut Doni, untuk rencana tata ruang wilayah yang terdampak bencana, perlu melibatkan para pakar yang telah didukung teknologi canggih, mengingat sulawesi tengah masuk kawasan yang rentan gempa bumi dan bisa menimbulkan tsunami dan likuifaksi.

Selain itu, Doni Monardo juga meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palu ikut aktif terlibat melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada warga terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi.

Menurutnya, peran MUI dan tokoh-tokoh agama lainnya sangat penting dalam mengurangi resiko bencana dengan pendekatan spiritualitas kepada para korban bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

“Perlu ada soslisasi yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Lewat MUI saya kira sosialisasi mitigasi bencana bisa sampai ke desa-desa sehingga upaya pengurangan resiko bencana dapat terwujud,” kata Doni

Turut hadir dalam Rakor tersebut diantaranya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mohamad Hidayat Lamakarate, Kepala BMKG Pusat Prof Dwikorita Karnawati dan Pejabat Eselon I Kemenkum HAM RI, TNI/Polri, lembaga/kementerian teknis terkait, Wakil Bupati Parigi Moutong, Wakil Bupati Sigi, Bappeda Kota Palu.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyampaikan untuk percepatan hunian tetap, dengan telah menetapkan SK tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng, atas usulan dari pemerintah setempat.

Kata gubernur, untuk Kota Palu disiapkan lahan seluas 560,93 Ha, yang meliputi Kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise.

Sedangkan Kabupaten Sigi terletak di Desa Pombewe seluas 201,12 Ha dan Desa Oloboju 160,88 Ha. “Lokasi tersebut sudah memenuhi syarat karena telah dilakukan kajian melalui kementerian teknis dan JICA (Badan Kerjasama Internasional Jepang),” terang Longki.

Menanggapi aspirasi masyarakat Balaroa dan Petobo agar direlokasi dekat pemukiman sebelumnya, gubernur belum dapat menetapkan lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi hunian tetap, karena belum diteliti oleh kementerian teknis. Karena itu gubernur berharap, Pemerintah Kota Palu dapat mengusulkan kembali tambahan lokasi relokasi, guna menjawab permintaan masyarakat.

“Kami masih menunggu usulan untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Bappenas yang mengkoordinir kementerian teknis terkait,” sebutnya.

Lebih jauh Longki menuturkan, Pemerintah Provinsi Sulteng bersama pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana, telah menyusun rencana aksi untuk dijadikan master plan perubahan tata ruang Sulawesi Tengah.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mohammad Hidayat Lamakarate selaku Ketua Percepatan Pemulihan Dampak Bencana Sultenga yang juga Ketua Pusdatina Sulawesi Tengah melaporkan, sesuai data pertanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 360/006/BPBD-G.ST/2019 yang bersumber dari kabupaten / kota dan NGO, menyebutkan, korban meninggal dunia akibat bencana yang telah dimakamkan pihak keluarga sesuai by name by address berjumlah 2.657 jiwa dan korban meninggal yang tidak teridentifikasi berjumlah 1.016 jiwa yang dimakamkan secara massal di lokasi, yakni di Pantoloan sebanyak 35 jiwa dan pemakaman umum Poboya 981 jiwa.

Adapun korban yang dinyatakan hilang oleh keluarga berjumlah 667 jiwa, sehingga jumlah total keseluruhan korban yang dinyatakan meninggal dan hilang adalah 4.340 jiwa.

Hidayat juga melaporkan, jumlah pengungsi yang terdampak di Pasigala dan Parigi Moutong tersebar pada 400 titik pengungsian, dengan jumlah 53.182 KK, jika di simpulkan secara jiwa maka jumlah keseluruhan sebanyak 172.635 jiwa.

Sedangkan kondisi rumah masyarakat, sebanyak 40.085 rusak ringan, 26.122 rusak sedang, 29.771 rusak berat, 4.050 rumah yang dinyatakan hilang akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Selain itu kata Hidayat, berdasarkan combine data bencana kabupaten/kota, kebutuhan huntara untuk Pasigala sebanyak 1.711 Unit atau 20.610 bilik.

Dari laporan terkahir Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, masyarakat setempat tidak membutuhkan huntara, namun membutuhkan dana stimulan sesuai jumlah kondisi rumah yang rusak sebanyak 5.550 unit. [***]

Penulis; Bob Shinoda/*
Editor; Sutrisno

(Visited 135 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*