Kawasan Petobo yang terdampak likuifaksi pada 28 September 2018 lalu. [Dok/JS]

Palu Bangkit Konteks Pengaturan Landskap Eks Likuifaksi

Oleh: Sonny Lahati & Mohammad Ikhsan Kalbi
Tagar Palu Bangkit (#PaluBangkit) sebagai ikon memperkuat image opini publik pasca gempa 28 September 2018, bahwa rakyat Kota Palu bangkit secara physikologis maupun perputaran roda perekonomian. Gempa yang berurutan terjadi selang bersamaan dengan tsunami dan likuifaksi membutuhkan daur ulang pemikiran publik, bahwa bangkit dari problem sebagai insan kemanusiaan maupun proses alamiah perkotaan.

Jika kita melihat komposisi Kota Palu berbentuk lembah didominasi pemukiman masyarakat,  berbentuk koridor Teluk Palu. Pasca gempa, likuifaksi dan tsunami membuka tabir ketahanan geologis serta ekologis, bahwa layaknya pola penggunaan lahan perlu didiskusikan kembali apa resolusi sistematis publik menginisiasi kompleksitas Lembah Palu yang berada di patahan Palu-Koro.

Dalam perspektif penggunaan lahan oleh manusia, lanskap diartikan sebagai hasil dari dinamika lingkungan dan masyarakat yang berkembang di dalamnya. Struktur, organisasi, dan dinamika lanskap secara konstan berinteraksi dengan proses ekologis yang terjadi di dalamnya (Burel & Baudry 2004: 44).

Biasanya lanskap diilhami dengan berbagai perhitungan matang makna konservasi menjadi sebuah gagasan. Lantas bagaimana dengan konteks Kota Palu saat ini setelah terjadi likuifaksi ratusan hektar tanah – pemukiman dan potensinya yang lebih besar sesuai informasi peta potensi likuifaksi yang telah beredar.

Likuifaksi secara teoritis dapat terjadi dalam komposisi air tanah minimal 10 m di bawah permukaan tanah. Hubungan timbal balik ekosistem dengan geologis dapat menjadi salah satu alternative bahwa sudah selayaknya eks wilayah likuifaksi menjadi perhatian publi, khususnya pemerintah daerah. Yang menjadi pertanyaan apakah eks daerah likuifaksi dan potensi lainnya hanya di jadikan zona-zona berbahaya di atas kertas, atau memang perlu penekanan mau diapakan eks likuifaksi tersebut.

Isu-isu yang berkembang, bahwa eks daerah likuifaksi di Petobo dan Perumnas Balaroa gandrung dijadikan sebagai ruang terbuka hijau atau di dalamnya dibuat monument untuk mengenang kejadian dan segala asesorisnya. Perencanaan secara partisipatif dan digabungkan perencanaan teknokratis boleh menjadi alternatif pencerahan kepada publik bahwa resolusi eks likuifaksi dan ruang kota tidak hanya dianggap normatif merespon kejadian-kejadian alam (bencana).

Rekonsiliasi partisipatif publik perlu secara serius menjawab tantangan alam bahwa kejadian dan potensi likuifaksi memberikan perspektif baru. Bahwa memang prosentase ruang hijua perkotaan dalam dimensi ekologis dan geologis perlu di tingkatkan.

Salah satu daya dukung adalah bahwa secara detail pergantian lahan bagi pemilik lahan eks likuifaksi di ganti untung bagi korban likuifaksi. Dan pembangunan Hutan Kota di daerah likuifaksi menjadi alternative secara partisipatif dibicarakan secara komprehensif. Hutan Kota cukup banyak manfaatnya, secara esensial bermanfaat secara hidrologis dalam system keberadaan air tanah.

Harapan kedepan dapat menjadi ukuran landskap konservasi ekosistem bahwasannya Kota Palu menjadikan salah satu model kebangkitan dalam mengilhami pasca gempa, likuifaksi. Dengan perubahan rencana detail tata ruang Kota Palu. [***]

(Sonny Lahati adalah Dosen Fakultas Perikanan Univiversitas Alkhairaat Palu dan Peneliti Institute dan komunikasi Publik Sulteng dan Mohammad Ikhsan Kalbi adalah Pemerhati Pembangunan Kota Palu)

(Visited 38 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*