[Ilustrasi]

Pemilu dan ‘Multiple Choice’ Bagi Kaum Pergerakan

Oleh: Adi Prianto
Tuan dan puan pembaca, risalah kali ini adalah risalah saya yang kedua atas risalah dari Zulkifli Lamading. Risalah saya sebelumnya telah dijawab ia dengan judul; Sudah Saatnya Membangun Politik Alternatif.

Untuk mendudukan hal ihwal saya membuat risalah sebelumnya sampai dengan risalah kedua, adalah penutup dari risalah pertama Zulkifli Lamading; tulisan ini lahir dari keresahan, tetapi juga ketidakmatangan penulis dalam menyikapi situasi saat ini, sehingga ahir dari tulisan ini bertanya, apa yang harus dilakukan? Penulis sangat berharap ada yang memberikan tanggapan dan menjelaskan secar rinci tentang apa yang harus dilakukan saat ini.

Dari sini tuan dan puan pembaca sudah mengerti, bahwa Zulkifli Lamading terjebak pada labirin; antara pengetahuan teks dan kenyataan, butuh uluran tangan yang lain menjelaskan situasi, dan atau memaparkan pengalaman terdahulu menghadapi situasi Pemilihan Umum (Pemilu), konsilidasi organisasi dan siasat yang dilakukan oleh kelompok pergerakan itu sendiri untuk mendekati kesadaran mayoritas rakyat yang masih percaya Pemilu sebagai jalan suksesi pemimpin, peralihan kekuasaan, maupun mewujudkan kesejahteraan umum.

Bak tukang kayu yang belum mahir, yang disalahkan orang lain dan perkakas sebagai alat kerjanya ketika orang luar memberikan penilaian terhadap hasil kerja, seperti itu kesan saya membaca risalah kedua Zulkifli Lamading.

Dari semua daftar permintaan pada risalah pertama Zulkifli Lamading sudah dijawab secara tidak langsung, dengan baik dan sangat tekhnis oleh Muhammad Ridha (anggota Partai Rakyat Pekerja) di laman indoprogres.com 20 Agustus 2018; Posisi Sosialis untuk Intervensi Pemilu 2019: Golput Bukan Pilihan. Muhammad Ridha dan Zulkifli Lamading sama-sama anggota PRP, sebagaimana pada risalah pertama ia menyebutkan demikian, walau pada risalah kedua berubah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat (SPR).

Tuan dan puan pembaca, saya akan memulai menanggapi risalah kedua Zulkifli Lamading dari apa yang ia sebutkan pada paragraf 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan). Ketertarikan saya karena Zulkifli Lamading menyebutkan ABM (Aliansi Buruh Menggugat) dan KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia) sebagai salah satu rujukan pembangunan alat politik alternatif, dalam tafsiran saya yang dimaksud dengan alat politik alternatif adalah Partai Politik peserta Pemilu, bahwa alat politik alternatif yang dimaksud menjadi agenda hampir semua kelompok pergerakan yang saat ini masing-masing memiliki wadah politik dan menjalankan pilihan siasatnya.

Celaka dan fatal menyebutkan ABM dan KPRI tanpa mengikut sertakan dinamika yang dihadapi, satu hal yang tidak masuk akal rujukan tersebut tidak memiliki dinamika internal dan eksternal, sehingga para pembaca mengetahui kenapa ABM tidak bertahan lama. Sekitar awal 2006 dikantor PBHR, Ken Budha Kusumandaru bertandang ke Palu dan banyak menceritakan dinamika yang dihadapai ABM, saya adalah satu peserta dari pertemuan itu, Ken Budha Kusumandaru adalah bagian penting dari ABM. Dinamika KPRI tidak sampai pada tahapan verifikasi menjadi peserta Pemilu oleh KPU, atau sederhanya penyebab bubarnya persatuan yang ia maksud dan mengkonsolidasikan diri pada aliansi/persatuan yang baru.

Tanpa menunjukan data statistik pun, sudah menjadi pengetahuan umum oleh kelompok gerakan bahwa hanya dengan persatuan dapat menciptakan perimbangan kekuatan politik yang seimbang, di dalamnya juga ikut pra-syarat untuk membangun alat politik alternatif sampai tahapan tertinggi dari sebelum-sebelumnya.

Aroma eksistensialis dan heroismelah yang coba ditunjukan oleh Zulkifli Lamading ketika menyebutkan ABM dan KPRI sebagai rujukan konsolidasi organsasi gerakan yang berasal dari sektor-sektor lain dan mematok 2005 sebagai tahun meradikalisasi, menaikan tuntutan ekonomis menjadi politis. Aroma ini berbahaya, karena terjebak pada rasa puas diri dan mengabaikan pengalaman praktek kelompok gerakan lain terhadap upaya dan pekerjaan seperti dimaksud oleh Zulkifli Lamading. 2003-2004 pembangunan POPOR untuk menjadi salah satu kontestan Pemilu 2004 juga menjadi rujukan pelengkap, konsepsinya sama dengan yang disebutkan oleh Zulkifli Lamading, radikalisasi, kepesertaan berasal dari sektor yang berbeda-beda, bahkan kelompok LSM banyak ikut serta pembangunan strukturnya di daerah-daerah. Nasibnya sama dengan KPRI, keduannya memberikan pelajaran bahwa terus menerus mencoba adalah kebaikan dibandingkan menghakimi salah satunya.

Penggalangan kelompok pergerakan kewadah politik di daerah sangat kaya dengan pengalaman, jauh sebelum Zulkifli Lamading lahir sebagai anak gerakan zaman now, di Sulawesi Tengah tahun 2001-2003 sudah menggagas wadah multisektoral dan menjadi rujukan organisasi pergerakan dinasional, melalui Front Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FMIST) yang bertransformasi menjadi PRMST (Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah) yang dinisiatif oleh 32 organisasi pergerakan dan LSM, atas konsolidasi itu membangun blok politik pada momentum-momentum elektoral di daerah. Sumber inspirasi AMANAH (Aristan-Mutmainah) sebagai bakal calon perseorangan Pilkada Donggala tahun 2009 untuk mengintervensi Pemilu adalah PRMST (Paper Lokakarya Forum Belajar Prakarsa Rakyat; 2009).

Pemilihan Wali Kota Palu 2004 menjadi rujukan baik diantara kekurangan-kekurangannya mengenai prinsip kepeloporan siasat politik, ketika keseluruhan organisasi pergerakan masih terjerembab mengenai halal-haram mengintervensi elektoral, maklum tahun-tahun itu masih bisa disebut zaman idealisme kelompok pergerakan setelah berhasil merobohkan Orde Baru. 2004 menjadi cemooh nasional kepada PRD, tahun itu menyatakan bloking terbuka kepada Rusdi Mastura yang juga kandidat calon Wali Kota Palu. Makin kesini cemooh itu makin sedikit, justru ada yang memilih siasat politik yang sama.

Tuan dan puan pembaca, setelah sampai disini mari kita menilik dan mengikuti logika dari risalah Zulkifli Lamading; Intervensi hanya akan dilakukan jika pada Pemilu 2019 terdapat partai politik alternatif yang berhasil dibangun oleh rakyat pekerja. Fakta berbicara yang dimaksud itu belum terwujud pada Pemilu 2019, multiple choice terbentang: a). Terus melanjutkan pembangunan wadah partai politik alternatif dengan resiko pemilu terus berjalan tanpa kesan dan upaya siasat mendekati kesadaran mayoritas rakyat. b). Mengambil sikap Golput, dalam seruan aktif maupun pasif sembari membangun wadah politik alternatif, dan c). Mengintervensi Pemilu 2019, menggunakan jalan diaspora dan atau bloking politik. Dengan tegas pada risalah Zulkifli Lamading memilih point a, atas pilihan itu saya memberikan rasa hormat.

Seruan Zulkifli Lamading; sudah waktunya membangun alat politik alternatif !!!, untuk wilayah prakxis, terutama di Sulawesi Tengah, turunan dari seruan tentunya adalah tahapan kerja nyata dan program politik dilapangan, seruan tanpa adanya upaya dan usaha secara tahapan adalah seruan yang sia-sia, sementara Zulkifli Lamading sendiri sudah mengakui pada risalah pertama mengatakan dirinya belumlah matang menyikapi situasi saat ini, tanpa sadar dirinya menjerumuskan lagi pada labirin.

Tahapan intervensi Pemilu dalam urusan taktis diranah politik terang dan jelas, apa yang ditunjukan oleh oleh kelompok gerakan lain sudah hilir mudik diketahui, karena memang urusan seperti ini tidak pada pilihan tunggal, selalu multiple choice ditangan organisasi pergerakan. Zulkifli Lamading, resapi dan renungilah apa yang dikatakan oleh Vladimir Ilyich Ulyanov: bahwa di sini tidak ada formulasi yang universal. Setiap bentuk perjuangan maupun bentuk organisasinya, tentu saja, harus disandarkan kondisi politik, sosial, dan historis yang spesifik.

Tuan dan puan pembaca, demikianlah risalah singkat saya, semoga bermanfaat untuk tuan dan puan pembaca, salam, terima kasih. [***]

(Penulis adalah Ketua KPW PRD Sulawesi Tengah)

(Visited 93 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*