Saksi Ahli Praperadilan Budi Gunawan Plin-plan

Profesor Romli Atmasasmita saat memberi kesaksian pada sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).[Tempo]





























Jakarta, Jurnalsulteng.com – Ahli hukum pidana dari Universitas Padjajaran Bandung, Romli Atmasasmita, tak konsisten memberikan keterangan ketika bersaksi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, (11/2/2015). Romli adalah saksi ahli yang diajukan Budi Gunawan dalam sidang gugatan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Awalnya, Romli ngotot bahwa pimpinan KPK harus lima orang dalam setiap mengeluarkan kebijakan atau keputusan menetapkan tersangka. Sebab, dia ikut merumuskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut. Dia pun merujuk Pasal 21 UU tersebut yang menyatakan bahwa pimpinan KPK berjumlah lima orang, yang terdiri atas satu pimpinan dan empat wakil.

“Hal-hal yang diputuskan pimpinan KPK dalam jumlah yang kurang dari 5 orang, pemahaman saya tidak dibenarkan,” kata Romli ketika bersaksi di hadapan hakim tunggal Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, (11/2/2015).

Pernyataan Romli berubah ketika Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Mulyana Girsang, menanyakan apakah keputusan empat pimpinan KPK tetap tidak sah saat menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dari hasil tangkap tangan.

Chatarina mencontohkan seorang pimpinan sedang di luar negeri atau di dalam pesawat sehingga tak bisa dihubungi. Namun, empat pimpinan KPK lainnya harus segera memutuskan menaikkan status seseorang hasil tangkap tangan yang dalam ketentuan undang-undang hanya diberi waktu 1×24 jam. “Bagaimana pelaksanaannya ketika satu orang pimpinan berada di luar negeri tapi harus memutuskan status hasil OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Chatarina.

Romli mengakui hal tersebut sebagai diskresi yang dimiliki KPK. Dalam kondisi darurat seperti itu, kata dia, harus dibuatkan aturan internal lebih dulu. “Karena undang-undang tidak menjangkau semua masalah. Benar itu diskresi, tapi tidak boleh melanggar kepastian hukum,” kata Romli.

Chatarina menilai pernyataan Romli sejalan dengan kebijakan pimpinan KPK. Sebab, pihaknya sudah membuat aturan internal perihal kewenangan tersebut. “Ini justru sangat menguntungkan kami,” ujarnya.

Sidang praperadilan ini merupakan upaya Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Budi Gunawan mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa politis. Dia juga menilai penetapannya sebagai tersangka pada 13 Januari 2015 cacat hukum karena hanya diputuskan empat pimpinan KPK.

Pimpinan lembaga antirasuah itu memang tersisa empat orang. Sebab, satu pimpinan lainnya, yakni Busyro Muqoddas berakhir masa tugasnya per 20 Desember 2014.

Agenda sidang lanjutan praperadilan yang dimulai pukul 09.23 tersebut untuk pemeriksaan saksi ahli dari pihak Budi Gunawan. Kemarin, kubu Budi Gunawan menghadirkan saksi mantan penyidik KPK dan politikus, PDIP Hasto Kristiyanto.[Tempo]

(Visited 20 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*