[Ilustrasi]

Untung Rugi Pemerintah Gencar Tarik Utang di Awal Tahun

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Strategi penarikan utang pada awal tahun (front loading) yang diterapkan pemerintah belum sejalan dengan strategi belanja sejumlah kementerian yang masih menumpuk di akhir tahun. Akibatnya, total utang pemerintah di awal tahun membengkak.

Data Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai Rp4.498 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958 triliun. Khusus tahun 2019, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan front loading ini memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengeluhkan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) masih gemar menumpuk belanja di akhir tahun. Kementerian Keuangan mencatat pada Desember 2018 seluruh K/L mencairkan 16 persen dari total APBN.

Tahun lalu, jumlah pencairan di akhir tahun lebih tinggi yaitu sebesar 20 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan upaya Kementerian Keuangan yang berupaya menarik pembiayaan di awal tahun.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai strategi pemerintah menghimpun pembiayaan di awal tahun sudah tepat. Pertimbangannya, kata Ari, kondisi pasar domestik maupun global yang cenderung stabil saat ini.

Di sisi lain, ketidakpastian global masih membayangi pasar ke depan. Dengan demikian, kondisi pasar yang cenderung stabil saat ini merupakan momentum emas untuk menghimpun pendanaan.

“Jadi mumpung pasar agak tenang maka perlu front loading sekarang,” kata Ari yang dikutip CNNIndonesia.com.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengelola dana hasil front loading. Alih-alih menggerakkan ekonomi, utang yang didatangkan justru menimbulkan risiko jika tidak dikelola dengan baik.

Pertama, kata Ari, pemerintah hendaknya menempatkan uang hasil front loading pada perbankan komersial, bukan di Bank Indonesia. Dengan demikian, uang tersebut bisa digunakan secara produktif ketimbang mengendap.

“Jadi tekniknya uang dikelola oleh bendahara negara dan ditempatkan di bank, bisa di bank BUMN. Supaya oleh bank BUMN uangnya diputar kembali sebagai kredit,” tutur Ari.

Kedua, pemerintah harus cermat menentukan besaran front loadiang. Dalam hal ini, perlu diperhitungkan penerimaan pajak yang masuk pada April setiap tahunnya. Utang yang ditarik jangan sampai berlebih lantaran ada imbal hasil (yield) yang harus dibayar pemerintah.

Sebaliknya, utang yang dihimpun juga harus mencukupi belanja di awal tahun selagi penerimaan pajak belum terkumpul.

“Jadi tidak ada utang yang sudah dihimpun ternyata utangnya tidak terpakai, atau kita perlu tetapi kita lupa utang, jadi tidak ada uang,” ujarnya.

Senada, Project Consultant Asian Development Bank (ADB) Eric Sugandi mengatakan kebijakan front loading bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan defisit APBN sejak awal. Ini sekaligus mengantisipasi sentimen negatif di pasar.

“Front loading memperkecil risiko ditekan pelaku pasar yang cenderung meminta yield tinggi jika mereka tahu pemerintah masih kekurangan dana untuk pembiayaan defisit APBN,” kata Eric.

Namun demikian, Eric bilang kebijakan ini mengandung risiko terutama dari sisi tingkat suku bunga. Ia menuturkan tidak menutup kemungkinan ada penurunan tren suku bunga pada bulan berikutnya. Akibatnya, imbal hasil yang ditawarkan pemerintah saat front loading lebih tinggi ketimbang suku bunga di bulan berikutnya.

“Jika tren suku bunga naik, maka front loading menguntungkan karena yield lebih rendah dari pada belakangan, tapi ini tergantung kemungkinan yang akan terjadi,” paparnya.

Belanja Tak Ideal
Ari mengumpamakan front loading sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan belanja selagi penerimaan pajak belum terkumpul. Konsekuensinya, pemerintah harus cermat dalam mengelola pembiayaan dan belanja.

Ia menilai penumpukan belanja K/L di akhir tahun berasal dari belanja yang sifatnya tidak rutin. Untuk itu, ia menilai pemerintah hendaknya menggunakan dana front loading untuk kebutuhan belanja rutin, misalnya dana transfer ke daerah.

Sementara itu, untuk kebutuhan belanja akhir tahun, pemerintah bisa mengalokasikan penerimaan pajak. Dengan demikian, utang yang dihimpun lewat front loading bisa produktif sejak awal penghimpunannya.

“Jadi yang penggunaannya di belakang itu pembiayaannya bukan dari front loading tapi dari pajak,” katanya.

Sementara itu, Eric mengatakan jika belanja menumpuk di akhir, maka pemerintah berisiko meminjam uang lewat front loading lebih banyak dari yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, Eric menyatakan pentingnya menjaga defisit APBN.

Kemenkeu mencatat realisasi defisit anggaran sepanjang Januari 2019 sebesar Rp45,6 triliun atau 0,28 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan ke kisaran 1,84 persen terhadap PDB. Target tersebut menyempit dari target tahun lalu yang mencapai 2,19 persen terhadap PDB. Sedangkan realisasi defisit tahun lalu sebesar 1,76 persen terhadap PDB.

“Tapi memang susah untuk bisa menentukan jumlah pembiayaan yang benar-benar pas dengan defisit karena variabel makro selalu bergerak dinamis,” tukas Eric. [***]

Sumber; CNNIndonesia

(Visited 13 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*